Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Hendra Dwi Putra, author

Kedudukan surat keterangan ganti rugi (SKGR)sebagai bukti perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau = Position letter of indemnity (SKGR) as evidence acquisition of land rights in the city of Pekanbaru Riau Province

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti dari perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berbeda dengan keterangan ganti rugi yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah dalam suatu bentuk ganti rugi karena tanahnya digunakan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45223

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadila Sandy Dethia, author

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai jaminan utang dan kekuatan perjanjian utang piutang sebagai dasar peralihan hak atas tanah : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr = Certificate of Compensation (SKGR) as debt guarantee and the force of loan agreement as the basis of land transfer : case study of the Verdict of the Pekanbaru District Court Number: 306/Pdt.G/2018/PN.Pbr

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang banyak ditemukan di Propinsi Riau. SKGR merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah saat terjadi peralihan tanah garapan yang belum bersertipikat. Tidak jarang, SKGR dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang. Padahal, tanah yang belum bersertipikat seharusnya tidak dijadikan jaminan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gede Surya Artha, author

Tumpang tindih hak atas tanah terhadap kepemilikan hak milik dengan surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan sertipikat (analisis putusan pengadilan tata usaha negara nomor 48/g/2015/ptun-pbr) = Overlapping rights on land toward ownership of property right with surat keterangan ganti rugi (SKGR) and certificate analysis of ruling of state administrative court number 48/g/2015/ ptun-pbr)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49143

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Kamalia Nofitri, author

Kekuatan pembuktian surat keterangan ganti rugi (SKGR) sebagai alas hak kepemilikan tanah : Analisis kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 97-98/Pdt/2009/PN-PBR = The strength of sertificae of compensation [surat keterangan ganti rugi (skgr)] as the basis for land ownership right : An analysis on the case with regard to the verdict of dictrict court of Pekan Baru regarding sale and purchase based on number. 97-98/PDT/G/2009/PN.PBR

Bukti kepemilikan atas tanah sangatlah diiperlukan guna memberikan kekuatan hukum yang kuat atas suatu kepemilikan, begitu pula dengan alas hak atas tanah yang merupakan dasar bagi seseorang untuk memiliki hak atas tanahnya. Suatu alas hak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan sertipikat dan memiliki kekuatan pembuktian yang merupakan suatu alat bukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28850

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tifany Dwi Aprima, author

Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai Alas Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kekuatan Pembuktiannya Terkait Masalah Tumpang Tindih Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung 591 K/PDT/2021) = Certificate of Compensation (SKGR) as a basis for ownership of land rights and the strength of evidence related to land overlapping issues (Analysis of Supreme Court Decision 591 K/PDT/2021)

Bukti kepemilikan dari suatu Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Badan Perorangan maupun Badan Hukum umumnya berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Badan Pertanahan Nasional) setempat. Sertipikat merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian