Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat K45.84 disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan diberi judul Rencana Perjanjian antara Raja-Raja Bali dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada 1838 dalam katalog arsip Kolonial Bali-Lombok dengan nomor urut 84. Surat K45.84 ditulis dalam aksara Arab-Melayu dan Belanda, serta membahas tentang wacana Raja Belanda untuk melakukan diplomasi dengan Raja Badung di tahun 1818. Penelitian dilanjutkan dengan membahas tujuh ciri tekstualitas pada surat K45.84. Dengan meneliti ketujuh ciri tersebut, terdapat wacana implisit Belanda untuk menguasai kerajaan. Oleh karena itu, terdapat permasalahan utama terkait bagaimana surat dapat dijadikan alat oleh Belanda untuk mendapatkan akses kekuasaan di wilayah yang akan dijajahnya? Dengan mengangkat permasalahan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1) bagaimana struktur surat K45.84? 2) bagaimana strategi Belanda dalam mendekati Kerajaan Badung dengan menggunakan unsur wacana pada surat K45.84? Penelitian dilakukan dengan pendekatan filologis—metode edisi teks—yaitu inventarisasi dan deskripsi, perbandingan, pilihan teks untuk edisi, susunan edisi, serta penerjemahan. Dengan analisis yang dilakukan, terdapat indikasi bahwa surat K45.84 dijadikan alat oleh Belanda untuk melakukan tindak kolonialisme dari jalur diplomasi. ......Letter K45.84 is stored in the National Archives of the Republic of Indonesia and titled "Plan of Agreement between the Kings of Bali and the Dutch Colonial Government in 1838" in the archival catalog of Colonial Bali-Lombok with serial number 84. Letter K45.84 is written in Arabic-Malay and Dutch scripts, discussing the Dutch King's discourse on diplomatic efforts with the King of Badung in 1818. The research proceeds by examining seven textual characteristics in letter K45.84. By investigating these seven features, there is implicit discourse indicating the Dutch intention to control the kingdom. Therefore, a main issue arises regarding how the letter could serve as a tool for the Dutch to gain access to power in the region they intended to colonize. By addressing this problem, several questions emerge: 1) What is the structure of letter K45.84? 2) What strategies did the Dutch employ in approaching the Kingdom of Badung through the discourse elements in letter K45.84? The research is conducted using a philological approach— text edition method—comprising inventory and description, comparison, text selection for edition, edition arrangement, and translation. Through the analysis conducted, there are indications that letter K45.84 was utilized by the Dutch as a tool for colonial actions through diplomatic channels.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas Surat Perjanjian Kesultanan Bima selanjutnya disebut SPKB 8.5, 8.6, 8.9, dan 8.10. SPKB 8.5, 8.6, 8.9, dan 8.10 berisi perjanjian antara Belanda dan Kesultanan Bima. Keempat SPKB tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara jawi dengan bahasa Melayu yang saat ini tidak lazim digunakan. Kajian filologi digunakan untuk menghasilkan suntingan teks yang membuat empat naskah dapat dibaca. Empat SPKB disunting menggunakan metode edisi kritis. Melalui edisi kritis, teks dapat diperbaiki dan diberi keterangan tambahan untuk memudahkan pembaca memahami isi teks. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam empat teks SPKB tersebut, dibahas hubungan Belanda dengan Kesultanan Bima dari aspek ekonomi. Berdasarkan analisis aspek ekonomi yang telah dilakukan, terlihat ketidakberdayaan Kesultanan Bima melawan monopoli perdagangan Belanda.

---

ABSTRACT
This research discusses Surat Perjanjian Kesultanan Bima abbreviated as SPKB 8.5, 8.6, 8.9, and 8.10. SPKB 8.5, 8.6, 8.9, and 8.10 contains agreement between the colonial government Dutch Indies and the Sultanate of Bima. The four SPKB are written in Malay language using jawi script which is not commonly used today. This study is based on philology theories. The text is translated to Latin script. Text edition is based on critical edition. This research also shows the relation between Netherland and the Sultanate of Bima in economic aspect. Based on the analysis, the Sultanate of Bima is in a position as victim of Colonial Government rsquo s trade monopoly system. Netherland also dominate the trade in Bima.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas naskah Surat Kontrak Kerajaan pelalawan koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Naskah surat kontrak ini merupakan perjanjian dan pengakuan dari Tengku Besar Pelalawan atas kekuasaan Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks SKKP sehingga memudahkan masyarakat dalam membaca dan memahami isi naskah. Penelitian ini akan menjelaskan SKKP sebagai surat perjanjian dan memaparkan kekuasaan Belanda yang terlihat di dalam pasal-pasal. Analisis isi naskah dikaji dari sudut pandang sejarah memperlihatkan dominasi kekuasaan Belanda terhadap Kerajaan Pelalawan.

---

ABSTRACT
This study discusses the manuscript of Surat Kontrak Kerajaan Pelalawan, the collection of the National Archives of Republic Indonesia. This Manuscript of contract is about an agreement and acknowledgement created by the King of Pelalawan on Dutch power. The aims of this study is to present the edition of the manuscripst SKKP 151 in order to provide an easier understanding of its content for the public view. Therefor, this study presents the SKKP as an agreement letter and in addition to that, it will also analise the SKKP in term of history and the Dutch power in Riau. Analysis of the contents of the manuscript reviewed from a historical point of view the dominance of Dutch power againts teh Pelalawan Kingdom.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Surat Perjanjian Tontoli 5 Juli 1858 SPT 759 sebagai salah satu surat formal yang berlaku pada masanya. SPT 759 ditulis dengan menggunakan aksara Jawi. SPT 759 merupakan perjanjian yang disepakati oleh Pemerintah Belanda dan Kerajaan Tolitoli. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menyajikan gambaran dominasi kekuasaan Belanda atas Kerajaan Tolitoli. Naskah SPT 759 disunting dengan menggunakan metode edisi kritis. Metode edisi kritis digunakan dalam proses penyuntingan SPT 759 agar naskah dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Hasil penelitian terhadap edisi teks SPT 759 berupa kajian isi mengenai dominasi kekuasaan Belanda terhadap Kerajaan Tolitoli dalam beberapa aspek, yaitu perdagangan, persahabatan, kesetiaan, keamanan dan hubungan Tolitoli dengan kerajaan maupun negara lain. Penelitian ini juga menguraikan penjelasan mengenai pilihan kata yang digunakan dalam menyusun perjanjian yang menunjukkan indikasi dominasi kekuasaan Belanda atas Kerajaan Tolitoli. ......This thesis discusses about Surat Perjanjian Tontoli 5 Juli 1858 SPT 759 as one of formal letter that was ever prevailed at that time. The letter contains agreement between Netherlands Government and Tolitoli Empire. That agreement is written in the letter by using Jawi script. The purpose of this research is explaining Netherlands dominance over Tolitoli Empire as representated in SPT 759. SPT 759 edited by using critical method to produce a text which can be easily read and comprehended by the readers. The result of this research is representation of Netherlands dominance over Tolitoli Empire in many aspects such as trading, loyalty, security and also relation between Tolitoli and another empire or country. This research also elaborates the use of words in SPT 759 which is indicating Netherlands dominance over Tolitoli Empire.

Abstrak :
Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali disebut sebagai kuasa mutlak, yang dalam penggunaanya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Belanda yang mengatur terkait dengan Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan dilakukan secara khusus terkait peraturan Pemberian Kuasa di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yakni Niew Burgerlijk Wetboek.  Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Perkara Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, sebagai bentuk adanya penggunaan kuasa mutlak. Dengan adanya penarikan kuasa secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. ......The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate prohibition the use of Irrevocable Power of Attorney. This undergraduate thesis also discusses on a legal comparison between Indonesian and Dutch Law, specifically related to the regulation of granting of Power of Attorney which is regulated in the Indonesian Book of Civil Law with the Niew Burgerlijk Wetboek. This thesis also analyze Medan District Court Number 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, as a form that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. With the one-sided revocation of power of attorney, the Grantee of the power of attorney filed a lawsuit to the court by reason of breach of contract.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana profesi notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum mengikatkan dirinya dalam surat perjanjian kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal. Kewenangan notaris telah jelas diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Namun, terkait dengan kewenangan pembuatan surat perjanjian kerja yang menjadikan seorang notaris sebagai pihak belum ada suatu patokan baku. Hal ini yang menyebabkan seorang notaris dapat dinyatakan wanprestasi atas perjanjian dalam surat perjanjian kerja. Fungsi surat perjanjian kerja pada dasarnya menunjukkan kelemahan karena terdapat komponen yang mengakibatkan salah satu pihak kedudukannya lebih rentan yang tidak berbanding dengan pihak lainnya. Dalam menjalankan jabatannya notaris dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjerumuskannya ke dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, Undang- Undang dan Kode Etik Jabatan hadir untuk menjadi pedoman seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. ......This analysis explores the legal responsibility of notaries in cases where employment agreements lead to breach of contract. The study is based on the case of the Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1286/K/Pdt/2019. The doctrinal research method is employed in examining the specific legal aspects involved. The authority of notaries is clearly defined in law regarding the Position of Notary, there is lack of standardized guidelines for notaries when notary become parties in the employment agreements. This gap has implications, as notaries may be held accountable for breach of contract in such agreements. The inherent weaknesses in the function of employment agreements become apparent due to components that render one party more vulnerable than the other. Notaries, in the course of their duties, face potential legal challenges, and thus, laws and the Code of Ethics for the profession serve as essential guides to navigate these responsibilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas Surat Perjanjian Kutai 11 Oktober 1844 yang dibuat pada tahun 1844 antara Kesultanan Kutai dengan Hindia Belanda. Naskah tersebut diteliti menggunakan kajian filologi untuk menghasilkan sebuah suntingan teks. Naskah disunting dengan menggunakan metode edisi kritis. Hal tersebut bertujuan agar naskah dapat dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, naskah akan diklasifikasikan dan dipaparkan bagaimana struktur naskah pada bagian halaman muka, pembuka, isi, dan penutup surat. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana bentuk dominasi kekuasaan Belanda di Kesultanan Kutai pada tahun 1844 berdasarkan isi Surat Perjanjian Kutai 28 dan dampak perjanjian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Belanda datang ke Kesultanan Kutai tidak hanya untuk menguasai perdagangan, melainkan juga melakukan penjajahan dalam aspek kesultanan lainnya, seperti politik, ekonomi, hingga sosial.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Surat Perjanjian Kutai 11 Oktober 1844 which was made in 1844 between the Sultante of Kutai with the Dutch East Indies. The manuscript was researched using philological studies to produce a text edits. The manuscript was edited using the critical edition method. It aims to be readable and easily understood by the readers. Moreover, the manuscript would be classified and the form of it cover, the opening, the contents, and the closing of the manuscript would be presented. Furthermore, this thesis also discusses the form of the Dutch East Indies rsquo s power domination in the Sultanate of Kutai in 1844 based on Surat Perjanjian Kutai 28 and the impact of this agreement. The result shows that the Dutch East Indies came to the Sultanate of Kutai was not only for trading purpose but also to dominate the sultanate from other perspectives such as politics, economy, to its people.

Abstrak :
Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah. Akta otentik ini berlaku sebagai bukti penyerahan yuridis atas tanah tersebut. Pada penelitian ini, bukti jual beli adalah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Camat sebagai PPAT Sementara (PPATS). Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan jual beli dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli dilihat dari hukum adat dan hukum nasional dan kekuatan pembuktian dari akta/surat yang dibuat di hadapan PPATS. Kekuatan hukum berupa alat bukti surat ini juga dapat mempengaruhi putusan hakim termasuk kekuatan pembuktian alat bukti surat yang dibuat oleh PPATS. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas mengenai transaksi jual beli tanah dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat dalam kedudukannya sebagai PPATS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan untuk dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti diperlukan bukti tambahan lainnya, seperti keterangan saksi-saksi dan tidak ada penyangkalan terhadap jual beli tersebut. ......Right of ownership is a type of rights over the land. In principle, buy and sell of land in Adat Law is legitimate if it is met the requirements of terang and tunai. Meanwhile according to the national law, Article 616 Civil Law requires a notarial deed as a proof of legal transaction and transfer of right has been taken. The notarial deed applies as a juridical transfer over the land. In this research, the proof is “Surat Perjanjian Jual Beli” made between the seller and buyer in front of the Head of Subdistrict (Camat) as a PPAT Sementara (PPATS). Research problem of this research will be discussing about the legitimation of its legal transaction and evidentiary power of the deed made before the PPATS as an authentic deed or privately made letter since the nature of its form which only in the form of blanko/letter. This is also may affecting Judge Decision to considerate the evidence of blanko/letter in the court. The research is using juridical-normative methods by examining the legal principles and related law and regulations. This research is discussing about legal transaction of land right with the evidence of Surat Perjanjian Jual Beli made before the Head of Subdistrict (Camat) as PPATS shall also have the same evidentiary power as authentic deed made by PPAT. Result of this research is Surat Perjanjian Jual Beli categorized as privately made letter and to be eligible and have evidentiary power, it needs additional evidence, such as testimony from witnesses, and statement of no denial over the legal transaction.