Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdamaian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh debitor dan kreditor dalam proses PKPU, dimana perdamaian tersebut akan tercermin dari rencana perdamaian yang berisikan skema penyelesaian utang yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya. Namun tidak jarang dalam rencana perdamaian tersebut terdapat klausula-klausula yang dapat merugikan kepentingan kreditor, dimana salah satu contoh klausula yang merugikan adalah debitor dapat mengesampingkan atau melakukan perubahan ketentuan rencana perdamaian dengan persetujuan dari kreditor mayoritas. Adanya kentuan klausula tersebut berpotensi tidak menjamin kepastian hukum berkaitan dengan kepastian penyelesaian utang debitor kepaa para kreditornya, terlebih lagi apabila rencana perdamaian tersebut telah disahkan (homologasi) maka tidaklah dapat dilakukan lagi perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Perjanjian Perdamaian, mengingat atas perdamaian yang telah berkekautan hukum tetap tidak dapat dilakukan perubahan lagi atau amandemen dan adanya klausula-klausula yang merugikan kreditor tersebut memiliki akibat hukum terhadap kreditor yang tidak setuju dengan rencana perdamaian maupun kreditor yang tidak terverifikasi atau tidak terdaftar.......Composition is an objective to be achieved by debtor and creditors in the Suspension of Obligation for Payment process, where the peace will be reflected in a composition plan that contains a debt settlement scheme offered by debtor to their creditors. But not infrequently in the composition plan there are clauses that can be detrimental to the interests of creditors, where one example of a detrimental clause is that the debtor can override or make changes to the provisions of the composition plan with the approval of the majority creditors. The existence of the clause provision has the potential to not guarantee legal certainty related to the certainty of debtor debt settlement to its creditors, even more so if the composition plan has been ratified (homologation) then no changes or amendments can be made to the provisions of the Settlement Agreement, bearing in mind the Composition which has legal force still no changes or amendments can be made and the existence of clauses which are detrimental to the creditor has a legal effect on creditors who do not agree with the peace plan or creditors who are not verified or registered."

"Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dimohonkan oleh kreditor mempunyai persoalan yang merugikan debitor. Pengajuan PKPU oleh kreditor dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan usaha debitor dan tidak sesuai dengan Chapter 11 dalam Bankruptcy Code. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dalam skripsi ini dibahas mengenai latar belakang dan upaya yang harus dilakukan agar pengaturan PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan dapat memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor. Dengan demikian, kreditor seharusnya tidak diperbolehkan mengajukan PKPU karena dinegara lain, pengajuan PKPU hanya dilakukan oleh debitor. Jika kreditor tetap mengajukan PKPU perlu adanya aturan tambahan yang memberikan rasa adil bagi debitor agar tercapainya kepastian hukum. ......Regulation in suspension of obligation for payment of debt which can be submitted by creditor has a problem, because it can harm a debitor rights. Request a suspension of obligation for payment of debts by creditor in Bankruptcy Act Number 37 of 2004 be judged as a strategy to destroy debitor business and misunderstanding with the concept of Chapter 11 Bankruptcy Code. This essay use normatif method which is based on primary legal material, secondary, and tertiary so that in this thesis explained about the background of  suspension of obligation for payment of debt and the solution to make a good regulation in Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts which can gived rule of law for debitor and creditor. Therefore, a creditor may noy request a suspension of obligation for payment of debts because on the other country, request a suspension of obligation for payment of debts only be requested by debitor. However if the creditor is allowed to request a suspension of obligation for payment of debts, it needs additional rule or regulation which can gived a fairness both of creditor and debitor."

"Tesis ini membahas mengenai permohonan PKPU atas diri PT. DRI yang diajukan oleh Bank Mandiri selaku Kreditur pemegang hak jaminan pada saat berlangsungnya proses gugatan sengketa nilai tukar dollar untuk pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Mandiri. Proses PKPU kemudian berakhir pada kepailitan kendati PT. DRI dapat membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Prosedural permohonan PKPU dan Kepailitan dari PT. DRI dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU namun terdapat kejanggalankejanggalan dalam proses pelaksanaannya, salah satu kejanggalan tersebut adalah pemblokiran rekening PT DRI oleh Pengurus sehingga PT DRI tidak dapat mengakses rekening untuk kepentingan pembayaran seluruh biaya operasional dan gaji pegawai. Hingga tahun 2013, PT DRI masih melakukan upaya hukum terkait putusan pailit yang dijatuhkan kepada dirinya dan penjaminnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu lembaga independen yang khusus mengawasi proses PKPU dan kepailitan serta mengawasi kinerja Kurator, mengingat bahwa Hakim Pengawas tidak sepenuhnya bekerja untuk mengawasi proses PKPU dan Kepailitan; Peranan PPATK perlu diperluas sampai dengan taraf dimana kasus-kasus yang terjadi sebelum PPATK didirikan dapat diperiksa; Bank Indonesia perlu membuat sebuah badan internal yang berfungsi menerima dan memeriksa laporan dari masyarakat terkait kerugian yang ditanggung oleh masyarakat karena kelalaian bank; Perlu penambahan syarat keadaan insolvensi dan jumlah minimum hutang untuk dapat mengajukan permohonan PKPU; Perlunya diatur tugas dan wewenang Pengurus dan Kurator yang detail didalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU. ......This thesis focus in suspension of obligation for payment of debt petition upon PT DRI filed by Bank Mandiri as Preference Creditor-holder of security rights during lawsuit of dollar exchange rate granted by Mandiri Bank itself. PKPU process then ends in bankruptcy even though PT DRI carried out its obligations to Creditors. PKPU application procedures and bankruptcy of PT. DRI carried out in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU but there are irregularities in the implementation process, one of these irregularities is blocking accounts by the Administrator so that PT DRI cannot access the account for the benefit of the entire payment of operating costs and salaries. Until the year 2013, PT DRI still take legal actions related to bankruptcy decision handed down to itself and its guarantor. This research is using normative juridical methodology and analytical descriptive. The research result to a suggestion where it is needed to set up an independent body who oversees the process of suspension of obligation for payment and bankruptcy also oversee the Receivers work performance, given that the Supervisory Judge not fully work to oversee the suspension of obligation for payment of debt and Bankruptcy. PPATK role needs to be expanded to the extent to which the cases occurred before PPATK set out. Bank Indonesia needs to make an internal body that serves to receive and investigate reports of the public related losses which borne by society due to the negligence of the bank; Need the addition of a state of insolvency requirement and the minimum amount of debt to be able to apply for suspension of obligation for payment of debt."

"Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan insolvency test di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan dalam meneruskan kegiatan usahanya dan proses penyelesaian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan cara studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Pembuktian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya tidak hanya pembuktian formil saja, tetapi juga pembuktian materiil. Insolvency test adalah alternatif yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga merupakan alternatif dalam penyelesaian utang piutang yang lebih cepat daripada melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri karena waktu penyelesaian perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibatasi oleh undang-undang. Upaya hukum kepailitan hanya tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.......This thesis discusses debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit. In addition, this thesis discusses there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy  based on Law  Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts and discusses the urgency of regulation and implementation of insolvency tests in Indonesia. The monetary crisis in Indonesia brings adverse impact on national economy, causing difficulties in continuing its business activities and the process of debt settlement. This research  is normative judicial research which some of data based on the related literatures and interviews. the petition for a declaration of bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts should not only be formal proof, but also material evidence. Insolvency test is the right alternative to replace simple evidence in determining whether the debtor can be declared bankrupt or not. Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts  in commercial courts is an alternative debt settlement solution that is faster than a default claim in a district court because the time of settlement of the case for bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts. Bankruptcy The legal remedies are only the first level, cassation, and judicial review, while there are no legal actions could be taken against the decision on suspension of obligation for payment of debt."