Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai.Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi.Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

---

Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly.

The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit.

This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management.

All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation.

The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation.

Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision.

Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare."

"Proses relokasi swadaya adalah sebuah pilihan yang sering diambil akibat adanya pembangunan infrastruktur. Pemerintah saat ini lebih cenderung berpatokan pada proses ganti rugi dan berasumsi bahwa mereka sudah melakukan tanggungjawabnya. Pada poin ini, pemerintah seringkali melupakan bagaimana masyarakat bisa beradaptasi. Proses adaptasi diasumsikan akan berjalan dengan baik selama ada pemenuhan finansial berupa ganti rugi. Hal tersebut seringkali memandang faktor sosial yang ada pada masyarakat sebagai hal yang bisa teratasi dengan ganti rugi. Padahal tantangan yang dihadapi oleh masyarakat justru lebih besar, mulai dari hilangnya pekerjaan, minimnya pendidikan, adanya ikatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat hingga pengetahuan untuk adaptasi dalam proses relokasi. Penelitian ini menawarkan sebuah analisa yang lebih sosiologis dengan menunjukkan peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat akibat dampak dari pembangunan infrastruktur. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini menghasilkan sebuah artikel yang menyimpulkan bahwa peranan modal sosial khususnya trust dari internal masyarakat bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan adaptasi yang dihadapi oleh masyarakat.

---

The self-relocation process is an option that is often taken a consequence of infrastructure development. The government are prefers to the process of compensation and assume that they already perform its responsibilities. At this point, the government often forget how the societies can adapt. The adaptation process is assumed to be going well as long as there fulfillment of financial compensation. It often see the social factors that exist in society as a thing can be resolved with compensation. While the challenges facing by the society is larger than be thought, ranging from loss of employment, lack of education, the social bonds owned by the community and knowledge for adaptation in the process of relocation. This research offers a more sociological analysis to demonstrate the role of social capital in the community empowerment as a consequence of infrastructure development. The data were collected using a qualitative approach and produces an article that concluded the role of social capital, especially trust could be a solution of the problems faced by the community adaptation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini. Penelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini.

---

ABSTRACTThis research discusses about the role of caseworker in non governmental organization named Kuldesak on the countermeasures HIV AIDS in Depok City, West Java. This study is conducted with qualitative approach, using descriptive studies. The result of the study shows that the caseworker implementing a various roles, such as enabler, counselor, family counselor, broker, educator, advocator, activist, administrative, and accompanying people living with hiv PLWH to take their medicine. Other than that case worker recieve many supports, internal support such as self experiences, family support, and some faith reason. Another support is from the external factor, such as support from the society, support from health worker, from Kuldesak, and also from PLWH itself. Those kind of support make them still giving a services for PLWH in Depok City. "

"Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan “Program Peningkatan Penghidupan Berbasis Masyarakat” (Program PPMK) yang merupakan komponen program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai program untuk mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat perkotaan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang produktif. Dalam program PPMK KOTAKU, proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota kelompok swadaya masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif dan kreatif. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan sumber-sumber sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersumber dari modal/kapital pada kondisi internal dan eksternal KSM. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami faktor yang menjadi dorongan dan hambatan keterlibatan kelompok swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di perkotaan kumuh. Setiap sumber daya diperlukan untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program secara menyeluruh.

---

The high poverty rate occurs not only in rural areas but also in urban areas in Indonesia. The Ministry of Public Works and Public Housing introduced the “Community-based Livelihood Improvement Program” (Program PPMK) which is a component of the City without Slums (KOTAKU) as a program to alleviate poverty. This program focus on building the city without slums area. The development of urban communities is expected to empower low-income people in urban areas and improving their welfare through participating in productive business activities. In the PPMK program, the process of continuous development is more aimed at increasing the expertise and skills of self-help group members through the development of productive and creative economic businesses. Therefore, they can become an independent business group. This study carried out through qualitative approach. The data collection gathered through indepth-interviewing, observation and secondary sources.The findings of this study indicate that there are driving factors and inhibiting factors that originate from capital in the internal and external conditions of the self-help group. This study concludes that understanding the factors that drive and inhibit the involvement of self-help group members is very important in the process of community development in slums area. Every resource is needed to enable community members to participate in the program thoroughly."

"Upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam bidang perumahan dan permukiman antara lain melalui salah satu program Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada Tahun Anggaran 2020 Kawasan Wisata Nasional Danau Toba menjadi salah satu lokasi yang terpilih dalam program KSPN Super Prioritas. Kabupaten Samosir menjadi salah satu lokasi pembangunan Rumah Swadaya, dan sebagai daerah yang rawan terjadi gempa sangat disarankan struktur bangunan harus tahan terhadap guncangan gempa. Panel struktur RUSPIN menjawab kebutuhan pembangunan Rumah Swadaya mendukung KSPN cepat bangun dengan struktur tahan gempa untuk Kabupaten Samosir."