Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak atas merek menganut sistem konstitutif, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, dengan sistem konsitusif ini barang siapa yang mereknya terdaftar dalam Dalam Daftar Umum Kantor Merek maka dialah yang berhak atas merek tersebut dan dianggap sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan tersebut. Suatu pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila bertentangan dengan Pasal 4(itikad tidak baik), Pasal 5 dan Pasal 6 (persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Namun pada prakteknya ternyata Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak melaksanankan tugasnya sebagaimana mestinya hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia, beberapa diantaranya adalah perkara merek "SO KLIN" antara PT. Wings Surya melawan Yanti Tjandra, Putusan Pengadilan No. 13/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. Perkara berikutnya, putusan Pengadilan No. 48/Merek/2003/PN.Niaga. Jkt.Pst., diajukan oleh PT. Wings Surya dengan mereknya "WINGS" melawan Hony Suningrat dengan merek "WING". Kemudian perkara merek No. 57/Merek/2003/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yaitu perkara merek "MUSTIKA RATU" antara PT. Mustika Ratu, TBK. melawan Arif Prayudi. Kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bagi PT. Wings Surya atas mereknya "SO KLIN" dan "WINGS", dan PT. Mustika Ratu Tbk. dengan mereknya "MUSTIKA RATU", yaitu dengan membatalkan dan mencoret merek "SO KLIN" milik Yanti Tjandra, merek "WING" milik Hony Suningrat dan merek "MUSTIKA RATU" Ratu milik Arif Prayudi dari Daftar Umum Direktorat Merek. Pembatalan ini dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Abstrak :
Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia, Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum harus lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini.

Abstrak :
PT. ABC yang merupakan Badan Usaha Milik Negara menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk mendukung kegiatan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di Perusahaan Sektor Listrik di Indonesia termasuk hambatan yang dialami pada saat penerapannya. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan tingkat implementasi ISO 9001 berdasarkan tujuh prinsip manajemen mutu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari survei, 84 unit bisnis PT ABC yang bergerak di bidang pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik dan unit pendukung di Indonesia berpartisipasi dalam survei. Kuesioner dalam survei dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dan standar sistem manajemen mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Pendekatan Proses, Fokus Pelanggan, Pengambilan Keputusan berdasarkan Bukti, Manajemen Hubungan, Kepemimpinan dan Peningkatan memiliki tingkat konsistensi penerapan mendekati baik, sedangkan prinsip Keterlibatan Orang memiliki tingkat implementasi cukup baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat lima hambatan utama yang dialami dalam penerapan ISO 9001 yaitu dua hambatan perilaku dan budaya, dua hambatan teknis dan satu hambatan organisasi.

---

ABC Company implements quality management system ISO 9001 to support electricity supply activity to Indonesian society. The purpose of this study is to analyze the implementation level of quality management system ISO 9001 in Electricity Sector Company in Indonesia, including the barriers during the implementation. Quantitative analysis is performed to determine the implementation level of ISO 9001 based on the seven quality management principles. The data in this study were obtained through a survey of 84 ABC Company business units that are engaged in electricity generation, transmission, distribution, or supporting units in Indonesia participated in the survey. The questionnaire in the survey is developed based on previous studies and the quality management system standard. The results show that process approach, customer focus, evidence-based decision making, relationship management, leadership, and improvement principle have near to good implementation level, while engagement of people have a slightly good implementation level. The results also indicate that there are five main barriers in which were experienced during the implementation of ISO 9001, consisting of two behavioral and cultural barriers, two technical barriers, and one organizational barrier.

Abstrak :
This book presents selected proceedings of the annual convention of the Computer Society of India. Divided into 10 topical volumes, the proceedings present papers on state-of-the-art research, surveys, and succinct reviews. They cover diverse topics ranging from communications networks to big data analytics, and from system architecture to cyber security. This book focuses on Software Engineering, and informs readers about the state of the art in software engineering by gathering high-quality papers that represent the outcomes of consolidated research and innovations in Software Engineering and related areas. In addition to helping practitioners and researchers understand the chief issues involved in designing, developing, evolving and validating complex software systems, it provides comprehensive information on developing professional careers in Software Engineering. It also provides insights into various research issues such as software reliability, verification and validation, security and extensibility, as well as the latest concepts like component-based development, software process models, process-driven systems and human-computer collaborative systems.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada implementasi Sisrute RSUD Siti Aisyah sehingga memengaruhi morbiditas dan mortalitas pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sisrute yang meliputi kebijakan, kapasitas petugas, sistem jaringan, komunikasi dan pelayanan rujukan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan wawancara mendalam 13 informan RSUD Siti Aisyah. Penolakan rujukan lebih dari 80%. Response time kurang dari 60 menit terbanyak pada rujukan keluar non-COVID-19 (64%). Alasan penolakan meliputi ketidaktersediaan ruangan isolasi COVID-19-19, ketidaklengkapan berkas, kendala sistem jaringan, petugas lambat merespons dan lainnya. Informan mengatakan tidak terdapat kebijakan Sisrute dan dokumentasi sosialisasi; kapasitas petugas rujukan cukup adekuat.; Sistem Jaringan pada komputer dan konektifitas internet, SIMRS dan infrastruktur penunjang belum adekuat; Komunikasi rujukan melalui aplikasi Sisrute dan dibantu telepon dan Whatsapp; RSUD tidak memiliki SOP Sisrute, akan tetapi mengikuti prosedur klinis, administratif, dan operasional. Kendala pada implementasi Sisrute yaitu komitmen petugas, kecepatan penyampaian informasi, rangkap tugas, situasi faskes penerima, penerimaan keluarga, permasalahan biaya dan ketersediaan infrastruktur. Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan pada implementasi Sisrute. Dengan demikian, implementasi Sisrute di RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau perlu perbaikan dan peningkatan pada variabel diatas dapat mempercepat proses rujukan. ......The Pandemy of COVID-19 in Indonesia has a major impact in integrated referral system (IRS) implementation of Siti Aisyah (SA) General Hospital Lubuklinggau influencing patient morbidity and mortality. This study was conducted to analyse policy, officer capacity, network system, referral communication, and referral services resulting in referral system implementation. It was a case study with qualitative approach through observation, documents research, in-depth interview with 13 informants working at Siti Aisyah General Hospital. The study suggested that Sisrute referral rejection was more than 80%. Referral response time suggest less than 60 minutes only occurring in outward non-COVID-19 referral (64%). Reasons for rejection were unavailability of COVID-19 Isolation room, incomplete referral documents, network system issue, late response, etc. Informants stated that there was no referral policy and dissemination documents; officer capacity was considered adequate enough; Network system in computer and internet connectivity, hospital management information system and supporting infrastructures remained inadequate; referral communication through IRS and assistance of phone calling and Whatsapp were performed; SA General Hospital had no standard operating procedures, but it follows clinical, administrative and operational procedures. Challenges in IRS implementation were commitment, information delivery speed, multi-tasking, current situation in referred facility, family reception, extra fee and infrastructures issue. Monitoring and evaluation had not been performed in IRS implementation. Thus, SA General Hospital needs to improve and increase IRS implementation in aforementioned variable to accelerate referral process.

Abstrak :
Studi jangka panjang ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dan rancangan insentif pada PT. X dalam upaya implementasi strategi. Metode penelitian berupa analisis deskriptif kualitatif dan eksploratif dengan sumber data kuesioner 51 responden karyawan internal yang masa kerjanya lebih 25 tahun, diverifikasi dengan wawancara serta dokumen lainnya. Hasil peneilitian menunjukkan: Sistem Pengendalian Manajemen mengalami perubahan tergantung konteks strategi dalam mengartikulasi lingkungan; Sistem Insentif dan SPM mengikuti strategi; SPM tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja terutama kinerja keuangan. Implikasi penelitian ini adalah pengembangan Peran Human Resorce Management dalam merancang insentif sebagai alat implementasi strategi untuk menjamin pelaku organisasi bertindak dan ukurannya berdasar kinerja yang obyektif. ......This long-term study aims to analyze performance measurement system and incentive design at PT. X in the effort of strategy implementation. The method of research is descriptive qualitative and explorative analysis with questionnaire data source 51 internal employees whose work period is more 25 years, verified by interview and other documents. The results of the study show: Management Control Systems are changing depending on the context of the strategy in articulating the environment; Incentives and SPM systems follow the strategy; SPM does not fully improve performance especially financial performance. The implications of this research are the development of the role of Human Resource Management in designing incentives as a strategy implementation tool to ensure that the actors of the organization act and measure based on objective performance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dengan skala usaha kecil dan menengah dalam mengimplementasikan Enterprise Resource Planning ERP . Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara. Penelitian ini melakukan studi empiris pada jurnal penelitian terdahulu, serta studi kasus pada tiga perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang bergerak pada bidang manufaktur di Indonesia. Narasumber perusahaan studi kasus adalah para manajemen puncak yang memiliki akan terlibat dalam pengimplementasian ERP. Kerangka tersebut memiliki tiga domain utama yaitu teknologi cth. perubahan sistem, infrastruktur, keuntungan relatif, kemudahan penggunaan, hasil inovasi, sumber daya, penugasan tim, pembentukan tim, dan pengetahuan dan keahlian , organisasi cth. keselarasan objektif, perubahan proses, dukungan pimpinan, cakupan, perencanaan risiko, uji kelayakan, bantuan konsultan, ukuran perusahaan, dan manajer proyek , dan lingkungan cth. budaya, mekanisme pengambilan keputusan, komunikasi, kompetitor, jenis industri, dan mitra dan target pasar . Kerangka kesiapan tersebut kemudian diuji pada perusahaan studi kasus untuk menilai kesiapan mengimplementasikan sistem ERP. Model kerangka penilaian kesiapan akan membantu menilai kesiapan perusahaan dalam mengimplementasi sistem ERP, serta mengidentifikasi variabel yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kesiapan perusahaan tersebut.

---

This study aims to develop a framework that can be used to assess a SMEs'company's readiness to implement Enterprise Resource Planning ERP . This study used qualitative approach with interviews. This study also use an empirical study in relevant researches and case studies at three SMEs manufacturing company in Indonesia. Correspondent from the case study companies are top management officers that will be involved in ERP implementation process. This framework consists of three domains, i.e. technology e.g. system change, infrastructure, relative benefits, ease of use, innovation result, sources, team assignation, team creation, and knowledge and skill , organizational e.g. aligned objective, process change, top management support, scope, risk planning, feasibility study, consultant, company's size, and project manager , and environment e.g. culture, decision making mechanism, communication, competitor, industry type, and partner and target market . The readiness framework then used to test case study companies to assess its readiness to implement ERP system. The readiness framework model can help the company identify untouchable variable in order to increase the company's readiness.

Abstrak :
The theme of this book is to examine the feasibility of creating such robots within the limitations of current mechanical engineering. The topics comprise the following aspects of such a pursuit : the philosophy of design of self-organizing mechanical systems, self-organization in biological systems, the history of self-organizing mechanical systems, a case study of a self-assembling/self-repairing system as an autonomous distributed system, a self-organizing robot that can create its own shape and robotic motion, implementation and instrumentation of self-organizing robots, and the future of self-organizing robots. All topics are illustrated with many up-to-date examples.

Abstrak :
This study aims to investigate the effect of various aspects of power on administrative control system implementation, i.e. the Standard Operating Procedure (SOP) of a local health insurance program, as well as on its organizational consequences in the form of accountability and efficiency. The sequential explanatory strategy of mixed methods research is then used. Data from 86 physicians of 7 local public hospitals in Bali Province collected through survey using self-report questionnaires at quantitative stage and the transcript of an interview process conducted on qualitative stage was analyzed using Partial Least Square (PLS) and descriptive statistical technique, respectively. The results show that external pressure in the form of legal requirements significantly influences this type of administrative control system implementation. Moreover, the implementation of administrative control system is also shown to have a positive impact on accountability, while accountability itself displays full mediating effect on the positive relationship between the implementation of administrative control systems and efficiency.

Abstrak Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh berbagai aspek derajat kekuatan (power)terhadap penerapan sistem pengendalian administratif, berupa Standard Operational Procedure (SOP) suatu program jaminan kesehatan berskala lokal, serta konsekuensi-konsekuensi keorganisasian yang dapat dihasilkan dalam bentuk akuntabilitas dan efisiensi. Studi ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed-method research) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pada tahapan kuantitatif, data dari 86 orang dokter pada 7 Rumah Sakit Umum Daerah se-Provinsi Bali yang dikumpulkan melalui survei kuesioner dianalisis menggunakan teknik Partial Least Square (PLS). Selanjutnya, hasil transkrip proses wawancara yang dilakukan pada tahapan kualitatif dianalisis secara deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwa tekanan eksternal berupa peraturanperaturan hukum berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem pengendalian administratif. Di sisi lain, penerapan sistem pengendalian administratif juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas, sementara akuntabilitas menampilkan pengaruh mediasi penuh terhadap hubungan positif antara penerapan sistem pengendalian administratif dan efisiensi.

Abstrak :
Indonesia telah memasuki masa bonus demografi. Untuk memanfaatkan momentum ini bagi pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan program pelatihan kerja bernama Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja merupakan program yang berfokus pada peningkatan produktivitas angkatan kerja Indonesia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rangka memperluas jangkauan peserta dan meningkatkan kualitas program, program ini berjalan dengan membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Penelitian ini menganalisis kapasitas ekosistem tersebut menggunakan Teori Kapasitas Kebijakan di Level Sistem yang digagas oleh Wu et al. (2015;2018) dengan tiga dimensi, yaitu analitis, operasional, dan politis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap delapan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekosistem Prakerja sudah baik dan dimensi analitis merupakan dimensi yang paling berkontribusi dalam mewujudkan kondisi tersebut. ......Indonesia has entered a demographic bonus period. To capitalize on this momentum for economic growth, the Indonesian government launched a job training program called Kartu Prakerja. This program focuses on increasing the productivity of Indonesia's workforce to achieve Golden Indonesia 2045. To expand the reach of participants and improve the quality of the program, it operates by forming an ecosystem involving both government and private institutions. This research analyzes the capacity of this ecosystem using the Policy Capacity at the System Level Theory proposed by Wu et al. (2015; 2018) with three dimensions: analytical, operational, and political. The research was conducted using a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews with eight informants. The results show that the capacity of the Prakerja ecosystem is already good, and the analytical dimension is the most contributing dimension in realizing this condition.