Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe objective of this study is to analyze the effectiveness of the integration of qualitative and quantitative systems thinking approach towards the preparation process of formulating public policy design for retribution. The scope of the study covers Local Regulation Revision and Regent's Decree on the development of Local Regulation Implementation effectiveness and Technical Policy of Dinas Pendapatan Daerah Head in carrying out his role as a coordinator of region income manager in the field of retribution.The epistemology used in the study is Post-Modern. The research approach is action research. The data gathering method is focused group discussion, snowballing interview, observation, and documentation study. Using Hyper Research Software runs the technique of qualitative data processing and analysis. The duration of research is for three months, from 22nd January to 18th April 2004. The interventation techniques used is the Soft Systems Methodology by using Decision Explorer Software as the means of cognitive mapping and Systems Dynamic by using Powersim Software to realize the quantitative systems thinking. The resource persons of the study are officials at Dinas Pendapatan, Daerah and other public offices in.Wonogiri Regency. In addition, the research is supported by the benchmarking of Karawang Regency, Bekasi, Bandung, and Bogor Regency that are successful in the field of retribution.The study has successfully found that the use of qualitative and quantitative systems thinking approach is effectively facilitate the process of public policy making as the learning process. The study has successfully made: the conceptual model formulation about retribution management system; the scenario of Retribution Income Development Policy for the year of 2003-2010; the technical policy for developing of each retribution income; the change of "mindset" in the retribution income planning that oriented potency data; the development of proposition theory on the process of retribution policy formulation that support public concerned and the interaction among the theories in the process of retribution policy formulation process. Practically, the qualitative and quantitative systems thinking approach is suggested to be used in formulating the policy argumentation that comprise of juridical, social, economic, and operational technique argumentations that support the implementation of President Decree No. 44 Year 1999 About the Technique of Decree Regulation Formulation.The Effectiveness of Systems Thinking Approach in The Process of Public Policy Formulation (Action Research at Dinas Pendapatan Daerah of Wonogiri Regency."

"MP merupakan sebuah organisasi yang menjual jasa pendidikan yang didirikan pada tahun 1982. Perusahaan ini memiliki akreditasi dengan predikat Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Program-progam yang ditawarkan adalah program-program yang bergelar dan nir-gelar.Sampai dengan Juni 2005, jumlah karyawan MP mencapai 106 orang, yang terbagi atas pengajar yang disebut dengan Faculty Member (FM) dan pendukung yang disebut dengan Supporting Member (SM). Jumlah FM 34 orang, dan SM 72 orang. FM bergelar akademis mulai dari S2 sampai Doktor dan 4 orang di antaranya memperoleh gelar Profesor dari Pemerintah (Dirjen Pendidikan Tinggi DIKTI), dan SM bergelar akademis mulai dari SMA sampai S2.MP belum melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, seperti perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, seleksi, penempatan yang terstruktur, pelatihan yang terencana, dan belum memiliki sistem evaluasi kinerja. Meskipun menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, namun waktu dan perhatian manajemen masih terpusat pada usaha untuk meningkatkan pendapatan dan memajukan perusahaan.Saat ini terjadi beberapa pelanggaran di MP, antara lain problem absensi, lembur dan pemakaian kendaraan kantor untuk keperluan pribadi, hilangnya bebe¬rapa barang milik perusahaan, dan lain-lain. Di antara problem-problem tersebut, absensi adalah problem yang terjadi berulang kali yang melibatkan baik FM maupun SM. Yang dimaksud dengan problem absensi (ketidakhadiran) di MP adalah datang terlambat atau pulang lebih awal dari jam kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, jam 8 pagi sampai 5 sore. Jika karyawan datang jam 8.30 dan pulang jam 17.30, tetap dianggap melanggar jam presensi (kehadiran) oleh Bagian Administrasi SDM (Personalia).Problem absensi mulai diperhatikan pads tahun 1990. Manajemen melakukan berbagai upaya untuk memecahkan problem tersebut, yaitu dengan pemberian reward dan punishment, namun hingga kini pelanggaran absensi tersebut masih terus berlangsung.Setelah menganalisis situasi dan kondisi perusahaan maupun karyawan MP serta membandingkan beberapa alternatif yang mungkin dilakukan, Penulis mengusulkan agar MP menerapkan systems thinking dalam problem solving absensi.Systems thinking adalah usaha untuk memahami suatu perilaku dengan memeriksa secara holistik sebab-sebab dad perilaku tersebut serta kaitan di antara sebab-sebab tersebut. Jadi bukan sekadar menganalisis perilaku tersebut sepotong demi sepotong.Yang sangat berperan dalam proses ini adalah Manajemen MP dan Bagian SDM. Proses ini melibatkan komunikasi yang berkesinambungan antara pimpinan dan karyawan, baik secara formal maupun informal.Dalam komunikasi tersebut perlu brainstorming yang tidak untuk mencari-cari kesalahan karyawan. Keterbukaan dalam komunikasi akan sangat menunjang keberhasilan brainstorming tersebut. Semua upaya yang dilakukan dalam proses systems thinking dalam problem solving absensi tersebut pada pokoknya adalah untuk mencapai peningkatan efektivitas dan kualitas kinerja karyawan sesuai dengan visi dan misi perusahaan."

"Systems thinking can help you identify and respond to business and organizational changes before those changes lead to serious problems or disaster. This issue of Infoline explains the value of applying systems thinking when solving problems or in times of organizational change. It offers you an eight-step process for finding a problem and identifying it, visualizing the problem, and determining the most effective intervention."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana tingkat penerapan elemen-elemen learning organization (LQ) pada Divisi SDM Bank BNI Jakarta, berupa personal mastery, systems thinking, mental models, visi bersama, struktur yang mendukung, kepemimpinan yang melayani, dan pembelajaran team? Kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara elemen pembelajaran team dan elemen-elemen LO lainnya? Penelitian ini menggunakan paradigrna kuantitatif (hipotetiko-deduktif) dan pendekatan survei dengan instrumennya berupa kuesioner. Pengujian reliabilitas dan validitas instrumen dilakukan dengan pendekatan uji-coba terpakai. Untuk meningkatkan validitas instrumen, beberapa pihak yang kompeten di bidang organisasi dan unsur pimpinan Divisi SDM Bank BNI Jakarta telah dimintai pendapatnya mengenai item-item kuesioner sebelum uji-coba terpakai atas masing-masing variabel penelitian. Jumlah populasi penelitian adalah 100 orang, yaitu seluruh karyawan dan pimpinan Divisi SDM Bank BM Jakarta. Pada tingkat kepercayaan 90%, secara teoretis dibutuhkan 51 responden. Kuesioner dibagikan kepada 56 orang responden yang dipilih secara acak dan 55 di antaranya lengkap untuk pengolahan data analisis. Pengujian reliabilitas dan validitas instrumen penelitian serta pengolahan data dilakukan dengan paket komputer SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan elemen-elemen learning organization (LO) pada Divisi SDM Bank BNI Jakarta rata-rata berkisar pada tingkat "sedang" mengarah pada tingkat "tinggi," berada pada tingkat yang relatif seimbang satu sama lain. Hal ini berarti bahwa pengembangan elemen-elemen LQ merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terpadu, antara hard-side dan soft-side LO, antara elemen-elemen mikro maupun makro organisasi. Meskipun begitu, System Thinking telah diterapkan pada tingkat "tinggi," yakni mencapai mean 4.00 (dalam skala Likert 1 - 5). Sementara itu, sebagian karyawan masih menerapkan atau mengalami penerapan elemen-elemen pembelajaran team, kepemimpinan yang melayani, visi bersama, dan struktur yang mendukung pada tingkat yang "rendah" atau "sedang." Hasil penelitian menunjukkan juga adanya hubungan yang positif antara elemen pembelajaran team dengan setiap elemen LO lainnya, secara berturut-turut dengan budaya pembelajaran, visi bersama, struktur yang mendukung, kepemimpinan yang melayani, systems thinking, mental models, dan personal mastery. Divisi SDM perlu mengembangkan kedelapan elemen LO lebih jauh secara integratif, holistik, dan seimbang menuju tingkat tertinggi sebagai suatu learning unit penting dalam memajukan kapabilitas transformatif Bank BNI secara keseluruhan. Secara khusus, penekanan perlu diberikan kepada elemen-elemen struktur organisasi, visi bersama, kepemimpinan yang melayani, dan pembelajaran team, yang merupakan ketrampilan kolektif organisasi, baik pada sisi lunak maupun pada sisi keras organisasi."

"ABSTRAKPelayanan publik merupakan suatu proses kegiatan yang diemban oleh suatu pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Proses kegiatannya melibatkan dua pihak yaitu penerima dan pemberi layanan. Keduanya saling berinteraksi secara dinamis dan kompleks. Para pakar mengakui adanya perbedaan nilai diantara keduanya, baik yang menyangkut kualitas maupun kinerja pelayanan. Disatu sisi tuntutan masyarakat seringkali berlebihan, sementara pada sisi lain pemerintah mempunyai kemampuan yang terbatas. Untuk meminimalkan perbedaan tersebut diperlukan suatu pengukuran kinerja yang baik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.Pengukuran kinerja pelayanan publik yang selama ini banyak dilakukan di Indonesia misalnya model LAKIP melalui Inpres 7/1999 dan IPM dari UNDP masih berorientasi pada paradigms government bersifat internal dan parsial. Sementara itu pengukuran kinerja yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menggunakan paradigma good governance masih langka. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah model pengukuran kinerja pelayanan publik dengan pendekatan systems thinking dan system dynamics. Dengan demikian judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah "Model Kinerja Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Systems Thinking Dan System Dynamic (Studi Kasus Pelayanan Pendidikan Di Kota Bandung)".Penelitian ini menggunakan disain studi kasus. Data diungkap dengan teknik pengukuran secara komprehensif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Kelebihan pendekatan systems thinking dan system dynamics adalah (1) model yang dihasilkan dapat menampung secara rinci semua variabel penting baik dari perseptif pemerintah maupun masyarakat, dan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan detail complexity. (2) dapat menjelaskan keterkaitan antar variabel penting tersebut secara dinamis, untuk mengatasi persoalan dynamic complexity. (3) Variabel yang dihasilkan dapat menggambarkan kegiatan yang diamati melalui variabel lunak, variabel nyata, maupun variabel dari hasil suatu perhitungan ke dalam suatu model secara bersamaan.Model yang dihasilkan merupakan model pengukuran kinerja yang komprehensif, dengan aplikasi systems thinking dan system dynamics dalam penelitian pelayanan publik. Pendekatan ini selalu mempertimbangkan hubungan kausalitas dan proses balikan secara dinamis antar variabel dalam bentuk simpal balikan. Proses balikan secara dinamis dalam pelayanan, seperti juga fenomena masyarakat yang lain, terjadi dalam tiga kemungkinan perilaku (systems building blocks), yaitu (1) perilaku saling memperkuat (reinforcing), (2) perilaku penyeimbang (balancing), dan (3) perilaku yang menggambarkan adanya ketertundaan (delay). Perilaku seperti tersebut dapat diamati secara dinamis sepanjang waktu.Pendekatan system dynamics selain digunakan untuk menguji keterkaitan antar variabel dalam systems thinking secara kompleks dan dinamis, juga digunakan untuk melakukan simulasi terhadap suatu kebijakan sebelum dilaksanakan, dengan bantuan perangkat lunak yaitu powersim dan vensim. Pendekatan ini dapat meminimalkan kesalahan suatu kebijakan.Penelitan ini menghasilkan empat temuan penting. Pertama, kinerja layanan pendidikan di kota Bandung periode tahun 1996-2002 yang dilakukan dengan menggunakan model IPM, menurut klasifikasi UNDP berhasil mencapai kategori tinggi, dan berada pada peringkat pertama di antara daerah lainnya di Jawa Barat. Temuan kedua adalah hasil pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP, menunjukkan kinerja dengan kategori baik. Namun masih belum optimal untuk dapat mencapai 100%. Kedua pengukuran ini tidak menggambarkan adanya keterkaitan dan mekanisme pengukuran yang seimbang. Ketiga, dengan pendekatan systems thinking, proses ini menghasilkan keterkaitan antar variabel yang dikelompokkan ke dalam dua strategi, yaitu internal dan eksternal serta dibagi ke dalam empat dimensi, meliputi masyarakat, proses internal dan keuangan, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Strategi dan dimensi yang dihasilkan digambarkan dalam hubungan kausalitas berikut proses balikan dinamisnya, melalui kajian teoritik dan praktik, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Secara konseptual kinerja pelayanan pendidikan di Kota Bandung dapat dikonstruksikan dalam dua pola perilaku generik yaitu pola batas pertumbuhan (limit to growth) serta pola pertumbuhan dan kekurangan modal (growth and underinvestment). Pola pertama mempunyai pembatas utama yaitu dana untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pola kedua, ditandai oleh kecenderungan peningkatan kualitas pendidikan dengan dana dad pemerintah yang terbatas. Pola ini mempunyai kecenderungan terus menerus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk diketahui pengungkit yang mempunyai karakter pengaruh yang paling besar dalam menanggulangi keterbatasan tersebut. Keempat, berdasarkan temuan ketiga, disusun tiga skenario untuk mengatasi keterbatasan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Skenario pertama adalah untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan di Bandung, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendanai kegiatan operasional pendidikan. Skenario kedua adalah peran pemerintah diarahkan untuk membangun kualitas pelayanan secara terus menerus dan menetapkan standar pelayanan. Skenario ketiga, diperkirakan bahwa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan mempunyai efek adanya daya tarik untuk bersekolah, maka skenario pertama dan kedua akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas.Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan, pertama agar menggunakan pendekatan systems thinking untuk pengukuran kinerja pelayanan publik pada umumnya, dan pelayanan pendidikan pada khususnya. Konsekuensinya penggunaan model IPM dan LAKIP perlu disesuaikan, terutama dalam keterkaitan antar variabel yang dibangun. Kadua, pengukuran kinerja tidak dapat diamati hanya pada suatu saat dan berdiri sendiri, maka system dynamics dapat menjadi solusi yang teramati secara terus menerus secara dinamis. Ketiga, pengukuran dapat dikatakan obyektif dan dapat diterima oleh pemberi dan penerima layanan, maka perlu mengikut sertakan masyarakat dengan mekanisme yang transparan. Keempat, keterbatasan pertumbuhan kinerja pelayanan pendidikan yang diuji melalui simulasi, maka dibuat tiga skenario untuk mengambil kebijakan. Pertama, untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pertumbuhan biaya pendidikan, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna mendanai kegiatan operasional pendidikan. Kedua, pemerintah propinsi memprioritaskan pembangunan pendidikan kabupaten/kota disekitar Kota Bandung sehingga memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, Kota Bandung tidak menjadi satu-satunya tujuan sekolah di sekitar Kota Bandung. Ketiga, menggabungkan skenario petama dan kedua yaitu meningkatnya kualitas pendidikan akan meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan. Dalam rangka mencapai Indeks Pembangunan Manusia dengan score 80 pada tahun 2010, Dinas Pendidikan Kota dan Pemerintah Kota Bandung perlu terus meningkatkan mutu pelayanan karena pendidikan merupakan pengungkit terkuat bagi pembangunan manusia.Implikasi akademik dalam penelitian ini adalah menghadapi perkembangan manajemen modern yang semakin kompleks dan adanya keterbatasan rasionalitas, maka pendekatan systems thinking dan system dynamics menjadi alternatif yang paling baik. Pendekatan ini dapat digunakan dalam proses manajemen sejak proses perencanaan hingga evaluasi hasil suatu kegiatan."

"Pelemahan ekonomi dunia yang disebabkan krisis tahun 2008 menyebabkan harga komoditas terus menurun. Salah satu komoditas yang terkena dampaknya adalah karet. Harga karet pada tahun 2011 berada di kisaran ¥280/kg lalu jatuh ke ¥67/kg di tahun 2016. Volatilitas harga karet alam memberikan resiko yang besar bagi produser, trader, consumer, pemerintah, dan pihak lain yang terlibat dalam industry hulu dan hilir karet alam. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan harga karet alam dari Januari 2003 sampai dengan Desember 2017, serta menguji efektivitas determinan Agreed Export Tonnage Scheme policy dalam pengendalian harga karet. Model dinamis dianggap tepat digunakan untuk memodelkan harga karet alam yang selalu berubah. Peneliti menggunakan dynamics thinking tools yang terdiri dari BOT graphic, Causal Loop Diagram, dan Stock Flow Diagram untuk membuat model dinamis dari harga karet alam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari badan pemerintah terkait, berita, dan penelitian terdahulu. Pemodelan harga karet alam diharapkan dapat meminimalkan dampak volatilitas harga karet alam bagi para stakeholder. Hasil yang didapatkan adalah efek dari peniadaan AETS adalah penurunan harga karet alam sebesar 23% sampai dengan tahun 2020, perpanjangan AETS dapat meningkatkan harga hingga 9% sampai dengan tahun 2020.

---

The weakening of the world economy caused by the crisis in 2008 caused commodity prices to continue to decline. One of the commodities affected is rubber. Rubber prices in 2011 were in the range of 280 yen/kg and then fell to 67 yen/kg in 2016. Natural rubber price volatility poses a big risk for producers, traders, consumers, governments and other parties involved in the production of natural rubber. This study aims to make a dynamic model of natural rubber prices from January 2003 to December 2017, and to test the effectiveness of the Agreed Export Tonnage Scheme in controlling rubber prices. Dynamic models are considered appropriate for modeling the ever-changing price of natural rubber. The researcher used dynamics thinking tools consisting of Behavior Over Time graphics, Causal Loop Diagrams, and Stock Flow Diagrams to create dynamic models of natural rubber prices. The data used are secondary data from related government agencies, news, and previous research. The results obtained are each increase of 1% in supply demand ratio will decrease price by 2%, Agreed Export Tonnage Scheme elimination will lowering natural rubber prices by 23% up to 2020, and the extension of Agreed Export Tonnage Scheme can increase prices by 9% up to 2020."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait sistem informasi dalam penyelesaian permohonan pengembalian dan pembebasan PPN oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak tengah menggencarkan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Namun demikian, hasil observasi di KPP Badan dan Orang Asing menunjukkan bahwa proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional belum didukung oleh sistem informasi yang memadai. Analisis permasalahan dan analisis sistem informasi dilakukan menggunakan teori pemangku kepentingan dan kemudian dianalisis dengan metodologi Framework for the Application of Systems Thinking (FAST). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, analisis sistem informasi dalam penelitian ini menghasilkan desain logis (logical design) dan prototipe sistem informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional.

---

This research aims to examine further the problems arise due to the current system implemented by the DGT in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations as well as to analyze information system which accommodates stakeholders’ needs. The DGT is intensifying digitization of tax administrations as part of Tax Reform. However, the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations is not equipped with integrated information system. The problems in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations were analyzed using stakeholder theory while solutions for the problems were analyzed using Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The data collection is held through observation in Foreign Corporate and Individual Tax Office, document analysis, and interviews with parties involved in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT. This research finds that the absence of integrated information system in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT leads to ineffectiveness and inefficiencies. This research resulted logical design and a web-based information system prototype as material considerations in the development of VAT restitution and exemption information system for Diplomatic Representatives and International Organizations."