Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Arsitektur rumah Betawi sangat erat terkait dengan liyan. Hal ini jelas terlihat bila membandingkan arsitektur Betawi hasil reka cipta dengan arsitektur rumah Betawi Ora sebagai salah satu studi kasusnya. Temuan penelitian berupa adanya bangunan blandongan sebagai ruang publik dan pangkeng pendaringan sebagai ruang sakral pada rumah Betawi Ora yang tidak muncul pada arsitektur rumah Betawi hasil rekacipta, mempertegas adanya keliyanan tersebut. Rumah yang bagi masyarakat Betawi Ora merupakan bagian dari diri dan identitas mereka, menjadi liyan di tengah representasi formal yang menutupi keberadaan mereka.
Peminggiran terus menerus terhadap masyarakat Betawi sejak dari masa kolonial Hindia Belanda hingga sekarang ini, ditengarai sebagai faktor utama yang mempertegas keliyanan tersebut. Penghapusan kampung ? kampung Betawi sedikit banyak memaksa masyarakat Betawi untuk mengubah pola hidup dan keruangan mereka, menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru, termasuk juga pada cara mereka berarsitektur.
Keberadaan arsitektur rumah Betawi Ora yang belum diakui sebagai bagian dari kekayaan khasanah arsitektur tradisi Betawi akan dijelaskan melalui pendekatan historiografi arsitektural, terutama yang terkait dengan penyebab liyan serta penyikapan orang Betawi terhadap arsitektur dan keruangan mereka sendiri. Sebuah penelitian dengan menggunakan metode interpretasi menjadi dasar dari tulisan ini, yang bertujuan untuk mengangkat kesejarahan dari masyarakat kebanyakan melalui pendekatan ?history from below?.
Pendekatan teoritis terkait konsep liyan dan subaltern digunakan untuk mengenali masyarakat Betawi yang sering kali dikatakan sebagai kelompok marginal di ibu kota Jakarta. Keberadaan masyarakat Betawi dan kebudayaannya, terutama yang terkait dengan arsitektur rumah dan ruang keterbangunan mereka, akan diamati perubahan dan perkembangannya sejak periode akhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga periode reformasi sebagai upaya untuk memperjelas kesejarahan mereka dan liyan yang terkait erat di dalamnya.

---

Abstract
Betawi house architecture is closely related to ?Otherness?. This is clearly seen when comparing Betawi architecture formal representation with the architecture of Betawi Ora house as a case study. The research findings of blandongan as a public space and pangkeng pendaringan as sacred space at Betawi Ora house which does not appear on the architecture of Betawi house formal representation, confirm the existence of otherness. The house for Betawi Ora people is part of the self and their identity, became ?Others? in the middle of a formal representation that covers their existence. Continuous marginalization of the Betawi people since the colonial Dutch East Indies until now, identified as the main factors that reinforce the otherness. Elimination of the Betawi villages, forced the Betawi people to change their everyday life and spatiality, to adjust to new conditions, including to their architecture
The existence of Betawi Ora house that has not been recognized as part of Betawi architectural traditions will be explained through the historiography architectural approaches, especially those related to the cause of the ?Otherness? and Betawi people attitude towards their own architecture and spatial. A study using the interpretive research method is the basis of this paper, which aims to raise the history of the commoners through a 'history from below' strategy.
Theoretical approach and related concepts of Other and subaltern are used to identify the Betawi people, often said to be a marginal group in the capital city of Jakarta. The existence of the Betawi people and its culture, especially as related to architecture and their built environment, will be observed the changes and developments since the end of the period of the Dutch East Indies colonial rule until the period of reforms in an effort to clarify their historical and ?Otherness? are inextricably linked in it.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepatuhan pasien dalam melakukan pengobatan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan terapi, namun kepatuhan untuk melakukan pengobatan oleh pasien seringkah rendah, termasuk pada terapi antibakteri jangka pendek. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan pasien dalam menggunakan antibakteri yang diresepkan di tiga puskesmas wilayah timur Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode studi potong lintang. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang diberikan pada responden berusia 18 tahun ke atas dan menebus resep antibakteri di puskesmas dari tanggal 2 November-1 Desember 2010. Resep berupa sediaan solid per oral yang harus dihabiskan paling lama satu minggu. Berdasarkan data hasil penelitian 35 total responden, 13 responden (37,1%) dinyatakan patuh terhadap penggunaan antibakteri dan 22 responden (62,9%) lainnya yang dinyatakan tidak patuh. Alasan ketidakpatuhan yang paling banyak dikemukakan oleh responden yang tidak menyelesaikan pengobatan adalah sudah merasa sembuh dari penyakit sehingga merasa tidak perlu menghabiskan obat (85,7%). Selain itu, tidak ditemukan adanya hubungan antara faktor sosiodemografis, pengetahuan pasien terhadap obat, pengobatan yang kompleks, dan adanya riwayat penyakit lain dengan kepatuhan terhadap pengobatan. Studi menunjukkan tingginya angka ketidakpatuhan terhadap penggunaan antibakteri. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi masyarakat mengenai penggunaan antibakteri secara tepat untuk mencegah semakin meluasnya resistensi bakteri.

---

ABSTRACT
Patient compliance is essential to determine the successful therapy. Yet, poor compliance seems to frequently occur, including compliance to short-term antibacterial therapy. The purpose of this research was to evaluate the patient compliance to antibacterial use prescribed at three public health centers in the eastem region of Tangerang Selatan. A cross sectional study was conducted on people aged 18 or older who filled antibacterial prescription at the public health centers during November 2-December 1, 2010. Prescription should contain solid oral preparations which had to be fmished by a week or less. Out of 35 respondents, 13 respondents (37.1%) were identified as fully compliant while the other 22 (62.9%) failed to meet the criteria of compliance. Most of the respondents who did not finish the medication (85.7%) stated they had been feeling well so that continuing taking medication is not necessary. Sociodemographic factors, patients knowledge to medication, complicated therapy, and presence of other disease are not related to patient compliance to antibacterial use. This study showed high noncompliance rate. Therefore, a public education is urgent regarding the proper use of antibacterial in order to prevent wider spread of bacterial resistance.

Abstrak :
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit demam akut dengan pendarahan minor atau mayor, trombositopenia, dan kebocoran plasma yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. WHO mencatat sejak tahun 1968-2009, Indonesia menjadi negara urutan pertama di Asia Tenggara dengan kasus DBD terbanyak dan urutan kedua di dunia. Di tahun 2015, Kemenkes RI telah mencatat peningkatan jumlah Kabupaten/Kota yang terjangkit DBD di Indonesia. Dari 384 Kabupaten dan Kota meningkat menjadi 446 Kabupaten dan Kota. Salah satu Kabupaten/Kota dengan kasus DBD yang tinggi adalah Kota Tangerang Selatan. Bahkan, pada tahun 2014, Kota Tangerang Selatan menjadi penyumbang kasus DBD terbanyak di Provinsi Banten dengan 768 kasus. Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab tingginya kasus DBD, yaitu faktor iklim, kepadatan penduduk, dan populasi nyamuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor iklim, kepadatan penduduk, dan Angka Bebas Jentik (ABJ) dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan desain studi ecological time series dengan metode kuantitatif dan analisis korelasi dan regresi linear ganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan; dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara suhu, kelembaban, dan ABJ dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 (p = 0,016; r = -0,282) (p = 0,000; r = 0,506) (p = 0,000; r = -0,558), sementara untuk curah hujan dan kepadatan penduduk menunjukkan hasil tidak signifikan dengan kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 (p = 0,064; r = 0,220) (p = 0,759; r = -0,037). Dari hasil regresi linear ganda, didapatkan hasil bahwa variabel yang masuk model akhir adalah variabel kelembaban dan ABJ dan dapat menjelaskan 39,9% variasi variabel dependen kejadian DBD (R square = 0,399). Variabel yang paling berpengaruh terhadap kejadian DBD di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 adalah variabel kelembaban. ......Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an acute febrile disease with minor or major bleeding, thrombocytopenia, and plasma leakage caused by the dengue virus and transmitted by the Aedes aegypti mosquito vector. WHO noted that from 1968-2009, Indonesia became the first country in Southeast Asia with the most dengue cases and the second in the world. In 2015, the Indonesian Ministry of Health has recorded an increase in the number of districts/cities infected with dengue fever in Indonesia. From 384 regencies and cities, it increased to 446 regencies and cities. One of the districts/cities with high dengue cases is South Tangerang City. In 2014, South Tangerang City became the largest contributor to DHF cases in Banten Province with 768 cases. There are factors that can be the cause of high dengue cases, namely climate factors, population density, and mosquito populations. The purpose of this study was to determine the relationship between climatic factors, population density, and larval free rate (LFR) with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021. This research uses an ecological time series design study with quantitative methods and correlation analysis and multiple linear regression. This study uses secondary data from the South Tangerang City Health Office; Central Bureau of Statistics of South Tangerang City; and the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG). The results of this study are that there is a significant relationship between temperature, humidity, and LFR with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021 (p = 0.016; r = -0.282) (p = 0.000; r = 0.506) (p = 0.000 ; r = -0.558), while rainfall and population density showed insignificant results with the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016-2021 (p = 0.064; r = 0.220) (p = 0.759; r = -0.037). From the results of multiple linear regression, it was found that the variables that entered the final model were humidity and LFR variables and could explain 39.9% of the variation in the dependent variable of DHF incidence (R square = 0.399). The most influential variable on the incidence of DHF in South Tangerang City in 2016- 2021 is the humidity variable.

Abstrak :
Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir. ......This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue.

Abstrak :
Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui dua lembaga jaminan sosial yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menunjang kehidupan seluruh Warganegara Indonesia. Dalam menjalankan program tersebut, maka dibuat sistem INACBG untuk memudahkan pengajuan klaim biaya kapitasi perawatan rumah sakit mitra BPJS kepada BPJS Kesehatan. Melalui pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk menguraikan jalanya program jaminan kesehatan dan sistem INACBG di RSUD Tangerang Selatan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier dan bahan bacaan non-hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian. Hasil yang didapat dari observasi yakni pertama, implementasi jaminan sosial BPJS Kesehatan berjalan dengan baik di RSUD Tangerang Selatan, dan implementasi sistem INACBG secara signifikan telah membantu RSUD Tangerang Selatan untuk mempersingkat pelaporan pengguna jaminan kesehatan INACBG. Meskipun demikian, diperlukan beberapa peningkatan pelayanan untuk program Jaminan BPJS Kesehatan dan sistem INACBG agar dapat secara optimal. ......The implementation of the National Health Insurance (JKN) programme through two social security institutions, namely BPJS Health and BPJS Employment, aims to support the lives of all Indonesian citizens. In running the programme, the INACBG system was created to facilitate the submission of claims for capitation fees for BPJS partner hospitals to BPJS Health. Through the observations made, the aim is to describe the health insurance programme and the INACBG system at the South Tangerang Regional Hospital. The research method used is juridicalnormative method by using primary, secondary and tertiary legal materials and nonlegal reading materials related to the research writing. The results obtained from the observation are first, the implementation of BPJS Kesehatan social security is running well at South Tangerang Regional Hospital, and the implementation of the INACBG system has significantly helped South Tangerang Regional Hospital to shorten the reporting of INACBG health insurance users. Nevertheless, some service improvements are needed for the BPJS Health Insurance programme and the INACBG system in order to be optimal.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan nama kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang menggunakan kata pondok. Pendekatan toponimi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makna dari nama-nama kelurahan tersebut berdasarkan tiga aspek yaitu, makna kategorial, makna asosiatif, dan makna emotif (Nyström, 2016). Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan masyarakat setempat serta, dari analisis berdasarkan kamus bahasa Indonesia dengan KBBI VI Daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan nama kelurahan didominasi oleh kategori tanaman, yang mencakup 8 dari 13 kelurahan, diikuti oleh kategori bangunan, tokoh, sejarah, dan harapan. Secara asosiatif, beberapa kelurahan berhubungan positif dengan aspek lingkungan dan sejarah, sementara yang lain memiliki asosiasi negatif terkait masalah kemacetan dan banjir. Dari aspek emotif, namanama kelurahan mencerminkan perasaan bangga dan nyaman dari masyarakat terhadap perkembangan infrastruktur dan lingkungan mereka, meskipun ada beberapa wilayah yang menghadapi tantangan emosional akibat masalah lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami latar belakang budaya dan sejarah penamaan kelurahan di Tangerang Selatan, serta memperluas pengetahuan tentang toponimi di Indonesia. ......This study aims to examine the meanings behind the names of sub-districts in South Tangerang City that use the word "pondok." A toponymic approach is employed to identify and classify the meanings of these sub-district names based on three aspects: categorical meaning, associative meaning, and emotive meaning (Nyström, 2016). Data were obtained through interviews and direct observations with local residents, as well as analysis based on the Indonesian dictionary KBBI VI Online. The results of the study indicate that the meanings of the sub-district names are predominantly categorized as plant-related, encompassing 8 out of 13 sub-districts, followed by categories of buildings, notable figures, history, and aspirations. Associatively, some sub-districts are positively related to environmental and historical aspects, while others have negative associations related to traffic congestion and flooding issues. From an emotive aspect, the sub-district names reflect the residents' feelings of pride and comfort regarding the development of infrastructure and their environment, although some areas face emotional challenges due to environmental problems. This study contributes to the understanding of the cultural and historical background of sub-district naming in South Tangerang, as well as expanding the knowledge of toponymy in Indonesia.

Abstrak :
Mudik merupakan salah satu tradisi atau budaya yang dilakukan menjelang libur lebaran saat hari raya Idul Fitri untuk bersilahturami ke kampung halaman. Dampak perjalanan mudik terhadap lingkungan bersifat negatif karena perjalanan mudik telah meninggalkan banyak polusi atau emisi berbahaya yang mengancam kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejak karbon yang dihasilkan oleh aktivitas mudik, menganalisis faktor-faktor yang berhubungan terhadap jejak karbon yang dihasilkan, dan memberikan rekomendasi serta solusi untuk mengurangi jejak karbon yang ditimbulkan dari aktivitas mudik dari kota Tangerang Selatan dan Bogor. Metode perhitungan yang digunakan ialah perhitungan dengan metode distance-based, dengan mempertimbangkan faktor emisi dan faktor ekonomi energi dari WRI. Metode pengambilan data yang digunakan adalah pengambilan data primer melalui proses wawancara dan penyebaran kuisioner dengan target responden berdomisili Tangerang Selatan dan Bogor. Hasil korelasi Pearson dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam besaran jejak karbon yang dihasilkan adalah jarak tempuh perjalanan mudik. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan didapatkan rata-rata jejak karbon yang dihasilkan oleh pemudik dari Tangerang Selatan sebesar 40,69 kg CO2 untuk rute keberangkatan dan 41,25 kg CO2 untuk rute kepulangan. Sedangkan, pemudik dari Bogor menyumbang rata-rata jejak karbon sebesar 38,39 kg CO2 untuk rute keberangkatan dan 39,07 kg CO2 untuk rute kepulangan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi besaran jejak karbon yang dihasilkan, serta rekomendasi yang solutif untuk pemerintahan dan pemudik dari Tangerang Selatan dan Bogor dalam perjalanan mudik kedepannya. ......The tradition of 'mudik' is a cultural practice in Indonesia carried out prior to the Eid al-Fitr holiday to visit hometowns and reunite with family. The environmental impact of mudik journeys is predominantly negative due to the significant pollution and emissions that threaten environmental health. This study aims to analyze the carbon footprint generated by homecoming activities, examine factors influencing this footprint, and propose recommendations to reduce carbon emissions from mudik activities originating from Tangerang Selatan and Bogor. Calculation methods employed distance-based calculations, considering emission factors and energy economics from the WRI. Data collection utilized primary sources through interviews and questionnaire surveys targeting residents of Tangerang Selatan and Bogor. Pearson correlation results highlight travel distance as the most influential factor on carbon footprint size. Average carbon footprints were found to be 40.69 kg CO2 for departures and 41.25 kg CO2 for return trips from Tangerang Selatan, and 38.39 kg CO2 for departures and 39.07 kg CO2 for return trips from Bogor. This research enhances understanding of factors influencing carbon footprints and offers practical recommendations for governments and travelers from Tangerang Selatan and Bogor regarding future mudik journeys.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas strategi yang digunakan oleh dua calon anggota legislatif (caleg) yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2019 di Dapil II. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemilihan umum yang dilakukan secara serentak pada 17 April 2019. Penelitian ini pada awalnya melihat bahwa nantinya akan terjadi persaingan ketat, khususnya bagi caleg-caleg satu partai dalam memperebutkan kursi. Sehingga, dalam penelitian ini akan melihat bagaimana strategi yang digunakan oleh kedua caleg tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori political marketing strategy milik Newman dengan melihat candidate focus terhadap Strategi 4P (product, push marketing atau tim relawan, pull marketing atau media massa, dan polling atau penggunaan konsultan politik dalam perumusan strategi). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan strategi 4P milik Newman sebagai analisis terhadap data yang didapatkan, penulis mendapatkan hasil temuan penelitian bahwa strategi yang dilakukan kedua caleg terbentuk karena pengaruh tiga dari empat candidate focus yang dibawa oleh kedua caleg. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya persaingan di antara kedua caleg yang diteliti serta tidak terlaksananya polling.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the strategies used by two legislative candidates from Partai Persatuan Pembangunan in the in 2019s Election of Regional House Representatives of the City of South Tangerang in the Election District II. This research is motivated by the elections conducted simultaneously on 17 April 2019. This study initially sees that there will be fierce competition, especially for candidates-candidates of the party in contesting seats. Thus, this study will look at how the strategies used by both candidates. The study was conducted using Newmans political marketing strategy theory by looking at the candidate focus on the 4Ps Strategy (product, push marketing, pull marketing, and polling). This study uses qualitative research methods based on primary and secondary data. Using Newmans 4P strategy as an analysis of the data obtained, the findings of the study found that the strategies carried out by the two candidates were formed due to the influence of three of the four candidate focus brought by the two candidates. However, in this study, it was shown that there was no competition between the two legislative candidates studied and the Pollingwas not implemented.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untuk mengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada era JKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan program JAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam program JAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaim dari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Dengan demikian, tidak ada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya saja perlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper. ......The aim of this study is to know the implementation JAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systems approach that aims to determine how the process input and output JAMKESDA program at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation of the program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDA program in South Tangerang City Health Department is delayed claims from hospitals that resulted in delays in reporting. Thus, there was no significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need the addition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities and infrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA join BPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as a gate keeper.

Abstrak :
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia pun demikian mengembangkan. Hal ini pun berdampak pada dunia kedokteran. Di dalam dunia di bidang kedokteran, muncul fasilitas kesehatan baru yaitu telemedicine. Telemedicine itu sendiri, pada dasarnya adalah fasilitas medis yang memudahkan dokter masyarakat di Puskesmas untuk berkonsultasi dengan spesialis yang berada di rumah sakit, untuk membantu dokter umum dalam melakukannya analisis, diagnosis, dan juga resep obat. Dengan sarana telemedicine kesehatan, akan memudahkan puskesmas setempat jauh untuk dapat memberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Tapi, nyatanya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur telemedicine. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang kompetensi dan kewenangan dokter serta akuntabilitas hukum dokter dalam penerapan fasilitas kesehatan telemedicine. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keadaan penyelenggaraan fasilitas kesehatan telemedicine di Puskesmas Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam aplikasi fasilitas kesehatan telemedicine, mempunyai kompetensi dan kewenangan masing-masing untuk dokter. Selain itu, tanggung jawab hukum dokter juga bisa dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran, Disiplin Kedokteran, dan juga Kode Etik Kedokteran Hukum Perdata dan Pidana. Kesimpulan yang bisa ditarik oleh Penulis dalam penerapan fasilitas telemedicine terdapat perbedaan kompetensi dan otoritas antara dokter umum dan spesialis. Selanjutnya saran yang diberikan penulis adalah kepada Kementerian Kesehatan Diharapkan terbentuknya regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas telemedicine ini, agar mampu memperjelas kompetensi, wewenang, hak dan kewajiban personil kesehatan terutama dokter. ......Along with advances in information technology, human life is increasingly developing. This also has an impact on the world of medicine. In the world of medicine, a new health facility has emerged, namely telemedicine. Telemedicine itself is basically a health facility that makes it easy for community doctors in Puskesmas to consult with specialists in hospitals, to assist general practitioners in analyzing, diagnosing, and prescribing drugs. With the health telemedicine facility, it will make it easier for local health centers to be able to provide appropriate treatment to patients. But, In fact, there are no laws and regulations that regulate it telemedicine. This causes the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal accountability of doctors in the application of telemedicine health facilities. The aim of this research is to describe the state of operation of the telemedicine health facility at the South Tangerang Health Center. The research method used is normative juridical. The results showed that in the application of telemedicine health facilities, doctors have their respective competences and authorities. In addition, a doctor's legal responsibility can also be linked to the Medical Code of Ethics, Medical Discipline, and also the Medical Code of Ethics. Civil and Criminal Law. Conclusions that can be drawn by The author in the application of telemedicine facilities there are differences in competence and authority between general practitioners and specialist doctors. Furthermore, the advice given by the author is to the Ministry of Health. It is hoped that the formation of regulations related to the operation of this telemedicine facility, in order to be able to clarify the competence, authority, rights and obligations of health workers, especially doctors.