Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman. Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak. ......This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models. The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty.

Abstrak :
Penulisan hukum ini mempelajari tentang tanggung jawab hukum profesi penilai di dalam proses initial public offering suatu perusahaan yang berbentuk BUMN. Selain membahas mengenai tanggung jawab profesi penilai, penelitian yang dituliskan dalam skripsi ini juga akan membahas sedikit mengenai seluk beluk profesi penilai baik di dalam negeri maupun di beberapa negara diluar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda dan China. Kasus yang diangkat adalah mengenai hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel. Dalam rangka initial public offering ini, hasil penilaian aset milik kedua perusahaan oleh profesi penilai merupakan hal penting dan dokumen yang wajib dicantumkan dalam prospektus dan kemudian akan menjadi bahan acuan bagi penentuan harga saham perdana kedua perusahaan tersebut di bursa. Dalam kasus ini kemudian dapat dianalisis mengenai tanggung jawab penilai terhadap hasil penilaiannya. Dalam penelitian ternyata ditemukan bahwa tanggung jawab penilai hanya sebatas pada proses penilaiannya, hasil penilaian tidak terlalu menentukan harga saham yang sebenarnya pada saat penawaran perdana di bursa. Karena sebagai badan usaha milik negara, dalam penentuan harga sahamnya pemerintah ternyata tetap memiliki andil yang besar dan tanggungjawab penilai tidak sebesar yang sebelumnya ada dalam hipotesa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ini adalah bahwa profesi penilai sebagai profesi penunjang pasar modal hanya memiliki tanggung jawab sebatas penilaiannya yang mengharuskan hasil penilaian itu untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar penilaian dan kode etik penilaian saja. Diluar hal itu yakni hal konkrit seperti penentuan harga saham perdana, semuanyakembali lagi pada keputusan pemerintah. ......The thesis is about the legal responsibility of an appraisal in the process of assessment in the initial public offering of an enterprise in the form of state owned enterprises. In addition to dealing with the responsibility of the evaluator, the research profession is rendered in this thesis will also discuss a little about the ins and outs of professional appraisers both domestically as well as in several countries outside the United States, such as Belanda and China. The case raised is about the results of the assessment conducted by the assessment of the assets owned by PT Garuda Indonesia and PT Krakatau Steel. In the framework of the initial public offering, the results of the valuation of assets belonging to the two companies by professional appraisers is important and required documents listed in the prospectus and then will be the reference for the determination of the price of shares in both companies were in the prime market. In this case can then be analyzed on the responsibility of the appraisal of his outcomes assessment. In research it turns out it was found that the responsibility of the appraisal has only limited funds in the process of assessment, the results don't really define the actual share price at the time of bidding on Exchange. Because as a State-owned enterprises, in the determination of its stock price continues to have a share of Government proved to be great and the responsibility of the appraisal did not previously exist in the hypothesis. The conclusions can be drawn from this analysis is that the appraisal as a profession within the capital markets have only limited responsibility which requires the results of assessment to assessment in accordance with the laws and regulations, the assessment standards and code of conduct assessment only. Beyond it the concrete things like determining the price of stock prime, everything is back again on the Government's decision.