Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perrkembangan waralaba di Indonesia menyebabkan pemerintah menganggap perlu membuat peraturan pemerintah baru tentang waralaba yaitu Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian waralaba, tanggung jawab hukum franchisor dan franchisee, dan sebagai sebagai studi kasus, kepatuhan perjanjian yang dibuat antara PT.X dan PT. Cahaya Hatindo terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif dan studi kepustakaan. Skripsi ini meninjau aspek-aspek hukum yang ada dalam perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian waralaba tersebut diatur hak dan kewajiban para pihak dan akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian waralaba. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian penelitian ini juga menunjukan bahwa perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo telah sesuai dengan PP No.42 Tahun 2007.Pursuant to the expansion of franchise business in Indonesia, the Government enacted a new regulation to provide the necessary legal framework which is Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This thesis will discuss the items regulated under the regulation, including the obligatory provisions of a franchise agreement, the legal liability between the parties, and as a case study, the compliance of the agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo with the Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This method of research employed in this thesis is normative and library research. This thesis will review the legal aspects in the franchise agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo. This thesis finds that the agreement governed the rights and obligations of the parties, as well as the legal consequences that may occur in the event of default, both of which are the legal responsibilities that is conferred to the parties to comply to the agreement and relevant regulations. This thesis also concludes that the franchise agreement between PT. X and PT. Cahaya Hatindo has complied with Government Regulation No. 42 of 2007."

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, dengan dilikuidasinya beberapa Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta, membuat sistem perekonomian nasional menjadi tidak menentu, khususnya di bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain membengkaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar berikut bunga pinjaman, pelaku perbankan yang kurang kredibel, lemahnya struktur permodalan dan manajemen serta adanya tindakan yang tidak sistematik dan tidak efisien terhadap pelaku perbankan. Lambannya reaksi dan tindakan dari pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan, sosial dan politik terhadap pemerintah dan mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru khususnya antara nasabah dan bank, menyangkut masalah simpanan para nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Bank Ratu adalah salah satu bank yang direkomendasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia (B1) yang masuk dalam daftar Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) untuk selanjutnya dilikuidasi yang proses penyelesaiannya diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab pemilik bank dalam kewajiban pembayaran kembali dana para nasabah dan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan nasabah jika pemilik aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan bentuk penelitian bersifat evaluatif analitis. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bank umum yang di Bekukan Kegiatan Usahanya tidak boleh melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apapun dan tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, untuk dicabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maupun izin badan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dilikuidasi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan apabila aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata."