Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tragedi Tanjung Priok telah berlangsung 20 tahun silam. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyclesaikan kasus tersebut. Tidak sedikit usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para korban untuk mencari keadilan, namun saat Orde Baru masih berkuasa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Usaha-usaha yang mereka lakukan sepertinya terbentur tembok yang sangat kokoh yang sangat sulit bagi mereka untuk menembusnya. Lalu kemudian jatuhnya Ordc Baru memberi titik terang untuk mencari keadilan karena pintu-pintu keadilan itu telah dibuka. Lalu yang menarik bagi peneliti kenapa ketika pintu-pintu keadilan itu mulai terbuka, tapi justru para korban menempuh cara Islah yang berarti mereka rela melepas para tersangka yang telah membuat mereka menderita, bebas begitu saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (depth interview) Data didapatkan dari beberapa sumber seperti wawancara terhadap korban langsung maupun tidak langsung (keluarga Korban) kasus Tanjung Priok, aparat yang terlibat pada tragedi tersebut, dokumen-dokumen yang terkait dalam Kasus Tanjung Priok serta sumber-sumber lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dipilihnya Islah atau rekonsiliasi sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok 1984, karena ada beberapa faktor determinan. Pertama, faktor politik hal ini terkait dengan kedudukan para tersangka yang merasa tidak aman dengan semangat reformasi pasta jatuhnya Orde Baru. Kcmudian faktor berikutnya, faktor ini terkait dengan para korban maupun keluarga korban Tragedi Tanjung Priok. Mereka melakukan Islah karena merasa sangat lelah dan sudah capek untuk memperjuangkan keadilan yang tak kunjung tiba. disamping itu ada keinginan untuk mengurangi beban bangsa ini dengan mereka melakukan Islah. Kcmudian faktor berikutnya adalah faktor ekonomi. Di mana secara ekonomis para korban maupun keluarga korban sangat kesulitan. sehingga ketika ada tawaran Islah, mereka tidak bisa menolaknya, apalagi dengan iming-iming kompensasi yang menggiurkan. Dan ternyata uang sekali lagi menjadi raja, sekaligus menjadi penentu termasuk pada kasus Islah Tanjung Priok ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keadaan lingkungan sosial masyarakat di wilayah Tanjung Priok yang menjadi daerah merahnya peredaran narkoba di Jakarta Utara dimana daerah tersebut merupakan daerah terbuka dan agamis di Jakarta Utara bahkan personel keamanan TNI-POLRI paling banyak berada di Jakarta Utara yaitu di wilayah Tanjung Priok ,sehingga diasumsikan daerah tersebut merupakan daerah hunian Aman.akan tetapi dalam kenyataannya dikawasan ini banyak terjadi kasus narkoba dengan penangkapan dari pengedar dan pemakai sampai dengan penggerebekan bandar besar, sehingga menarik untuk dikaji apa yang menjadi penyebab dan faktor ketertarikan para pengguna untuk bermain dengan barang tersebut. Untuk itu perlu diketahui yang menjadi dasar sehingga barang tersebut banyak beredar diwilayah Tanjung Priok.dan menuntut peneliti untuk mengetahui keadaan sosial kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dengan lingkungan yang berjalan terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut,.karena masalah narkoba akan berdampak kepada tata kehidupan lainya yang dapat mempengaruhi terhadap ketahan wilayah Tanjung Priok. Dalam Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan jawaban dari persefsi warga dan aparatur pemerintah diwilayah ini. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa penyebab banyaknay peredaran narkoba diwilayah ini adalah pertama akses mudah mendapatkan barang,kedua pergaulan dilingkungan luar,ketiga dapat diproduksi sendiri,keempat lingkungan individualis dan apatis, kelima broken home, keenam Menjanjikan keuntungan cepat, ketujuh kurang pemahaman agama, kedelapan karena alasan kebutuhan doping, kesembilan geografis wilayah yang strategis. Sehingga hasil penelitian menyarankan untuk, pertama menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dan satgas anti narkoba, kedua menciptakan lapangan kerja , ketiga pendatan ulang penduduk, keempat pengawasan keluarga, kelima tes urin berkala, keenam memberi pengetahuan bahaya narkoba

---

ABSTRACT
This thesis discusses the state of the social environment in the region of Tanjung Priok which become the red of drug distribution in North Jakarta where the area is an open area and the religious in North Jakarta even security personnel TNI-Police are located mainly in North Jakarta, namely in the area of Tanjung Priok, so assumed the area is a residential area safe would but in reality this region many cases with the arrest of drug dealers and users up to raid a big city, so it is interesting to examine what are the causes and factors of interest the users to play with the goods. For that to know the basis that the goods are being circulated in the region Tanjung Priok and requires researchers to know the state of the social life of the people the truth. With a running environment associated with many cases of drug trafficking in the region, .because the drug problem will affect the livelihood of others that could affect the resilience of Tanjung Priok. In this research is using qualitative research with descriptive design with answers from persefsi citizens and government officials in the region. The results of the study identified that the cause banyaknay drug trafficking in this area is the first easy to get the goods, both social environment outside, the third can be produced alone, four environmental individualistic and apathetic, five broken home, the sixth Promising quick profit, seventh lack of understanding of the religion, the eighth for a reason doping needs, geographical ninth strategic area. So that research results suggest for the first revive public awareness and anti-drug task force, both to create jobs, re pendatan third of the population, family supervision fourth, fifth periodic urine testing, the sixth to give knowledge of the dangers of drugs

Abstrak :
Pada pusat listrik tenaga uap (PLTU) unit 3/4 Tanjung Priok, energi kimia yang berupa bahan bakar (MFO/residu) yang dibakar akan menghasilkan kalor yang se1anjutnya digunakan untuk memanaskan/mendidihkan fluida kerja {air) sampai pada tekanan dan temperatur dimana air sudah berupa uap kering. Uap kering yang memiliki energi potensial dan energi kinetik terscbut diallrkan ke turbin uap untuk memutar sudu-sudu turbin pada putaran 3000 rpm. Ketika akan menaikan daya nyata generator (pada kondisi generator telah berbeban/terhubung ke jaringan), langkah pertama yang dilakukan adalah menambah jumlah aliran bahan bakar untuk. menghasilkan jumlah aliran uap kering lebih banyak (sesuai dengan daya yang akan dibangkitkan generator) yang selanjutnya dialirkan menuju inlet turbin. Kemudian daya nyata generator dinaikan dengan mengatur switch pembatas beban (load limit). Pada skripsi ini dilakukan pengamatan dan perhitungan daya mekanik kotor {gross meclumical power), load angle {Ogen) generator, dan efisiensi PLTU unit 4 Tanjung Priok. Hasil pcrhitungan memmjukan bahwa adanya penambahan jumlah bahan bakar yang masuk burner akan mcningkatkan produkasi uap rnasuk turbin schingga nteningkntkan daya mckanik kotor turbin dan load angle (daya generator). Jumlah bahan bakar yang dikonsumsi pada daya generator 20 MW, 35 MW, dan 40 MW berpengaruh terhadap efisiensi PLTU yang mana terjadi penurunan cfisiensi sebesar 2,5 % pada da)'a generator 40 MW dari 20 l\·iW dan 1,9% pada daya generator 35 MW dari 20 MW.

Abstrak :
Tesis ini tentang pekerja pelabuhan dan pengamanan oleh petugas Pos Polisi di TPK Koja. Perhatian utama tesis adalah kegiatan pekerja pelabuhan dan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas Pos Polisi dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban, dengan fokus pola hubungan yang terjalin di antara pekerja pelabuhan dan petugas Pos Polisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara secara bebas dan berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan yang terjadi. Tesis ini menunjukkan bahwa kegiatan pekerja pelabuhan dilakukan oleh pekerja yang terorganisir dalam TPK Koja yaitu pekerja staf dan lapangan (teknik, pengamanan) TPK Koja dan pekerja lain dengan sistem kontrak kerja, seperti kontrak kerja pekerja bongkar muat yang dilakukan oleh Koperasi Maritim dengan TPK Koja, dan pekerja lain yang mempunyai hubungan kerja dengan pihak luar TPK Koja seperti cab ekspedisi, sopir kontainer, tukang ojek pelabuhan, serta pekerja pelabuhan yang berdiri sendiri yaitu pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Aktivitas para pekerja pelabuhan tersebut satu dengan lainya sating berhubungan. Pekerja pelabuhan yang umumnya adalah masyarakat dengan status ekonomi lemah dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan berbagai pola hubungan berupa hubungan pertemanan, perantaraan, patron klien dan kekuatan dengan sesama pekerja yang lain. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan berupa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pekerja bongkar muat terhadap ekspedisi atau pemilik barang. Penyimpangan tersebut termasuk dalam meningkatkan peran patron dalam hubungan pola hubungan patron klien. Petugas Pos Polisi di TPK Koja sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di pelabuhan melakukan tugas pengaturan, penjagaan, pengamanan dan patroli berdasarkan fungsi dan peranannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam ruang lingkup terbatas. Kemudian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana serta kesejahteraan untuk menunjang tugas, maka petugas Pos Polisi melakukan pola hubungan (hubungan pertemanan, patron klien dan kekuatan). Peran petugas Pos Polisi dalam melakukan hubungan patron klien pada umumnya sama dengan pekerja pelabuhan yang lain yang berperan sebagai klien dari pengusaha yang berkepentingan dengan jasa pelabuhan. Peran dan tugas petugas Pos Polisi berkaitan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di pelabuhan secara normatip dibantu oleh pelaksanaan tugas Satpam dan bentuk pengamanan yang lain. Akan tetapi karena kurangnya pembinaan dan pemahaman tentang tugas satuan pengamanan tersebut pada masalah tertentu mengakibatkan terjadi hubungan kekuatan yang dapat merugikan sistem pengamanan di TPK Koja. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pemahaman dan pembinaan pelaksanaan tugas Polisi dan satuan pengamanan dari Kapolres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan dan Manajeman TPK Koja untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang lebih baik. Daftar Kepustakaan : 43 buku +10 dokumen.

Abstrak :
Perubahan lingkungan bisnis yang sedang berkembang di industri jasa kepelabuhan merupakan peluang bagi para pelaku bisnis saat ini. Hal ini merupakan tantangan bagi penyedia jasa Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang berada di bawah pengelolaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi reliability, assurance, tangibles, empathy, responsiveness, terhadap kepuasan yang dirasakan pelanggan. Disamping itu juga untuk mengetahui apakah dimensi-dimensi tersebut mempunyai hubungan atau korelasi terhadap kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Kerangka teori serta alat ukur yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Valerie A. Zeithaml, Parasuraman dan Leonard L. Berry yang lebih dikenal dengan model SERVQUAL. Untuk mengumpulkan data, pada penelitian ini digunakan metoda kuesioner/ angket yang berwujud item-item pertanyaan. Angket ini dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan pelabuhan petikemas Tanjung Priok. Sedangkan model analisis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor. Analisis faktor merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mereduksi sejumlah variabel (dalam hal ini pokok-pokok pertanyaan) menjadi sebuah set variabel baru, yang biasa disebut sebagai set factor (Cooper at. at, 1998; Hair, at. at, 1995; Lewis Beck, 1994; Green, at. at, 1988). Setelah diuji dengan analisis faktor, ternyata hanya dua variabel yang masih sangat signifikan yaitu tangible dan assurance, dan terbentuk satu variabel baru. Temuan penting lainnya adalah: ditemukannya formulasi persamaan yang signifikan dari kepuasan pelanggan pengguna jasa pelabuhan petikemas. Dan secara bersama-sama temyata variabel tangible, assurance dan sistem administrasi mampu menjelaskan 39,2% variansi yang terjadi pada kepuasan pelanggan pengguna jasa pelabuhan petikemas. Sementara itu dimensi reliability, empathy, serta dimensi responsiveness tidak begitu berpengaruh terhadap kepuasan yang dirasakan pelanggan.

Abstrak :
The Government of Republic of Indonesia issued a package of deregulation policy in the public business dated May 19, 1994; it had been well known as Pakmei 1994. Palonei 1994 consists of some regulations, and it was intended to simplify the business regulation in order to arise the economic atmosphere to be conducive for economic development. The substance of Pakmei 1994 is the Government Regulation Number 20 of 1994 Re share ownership in companies established in the framework of foreign capital. The Article number 5 (1) of Regulation Number 20 of 1994 stated that the joint venture company between expatriate and Indonesian citizen and/or the Indonesian company had been allowed to conduct business activity in some fields which were categorized formerly as important for the State and the people. They were harbour, production and transmission as well as distribution of electric power for the public, telecommunication, shipping, aviation, drinking water, public railway, atomic energy, and mass media. Regardless of whether Pakmei 1994 opposing to the Constitution or pertaining to development age, Pakmei 1994 is a fascinating topic to discuss. This thesis is a result of the field research on the container port of Tanjung Priok Jakarta. The harbour business (including the container port) is one of nine kinds of business allowed to be conducted by the private company after Pakmei 1994. Prior to Pakmei 1994, no one nor private company to be allowed to conduct business of harbour. Pakmei 1994 hence considered as a fundamental institutional arrangement and as a revolutionary interpretation of the Article Number 33 of the Constitution thereof; and it means that the government monopoly in the harbour business is officially terminated. This thesis puts forth effort to ascertain the effect of Pakmei 1994 onto the harbour business especially the rise of container port of Tanjung Priok Jakarta after the issuance of Pakmei 1994; the highlights are: 1. the system of container port, Tanjung Priok. 2. the growth of container port business. 3. the container handling. 4. the some performances of container port, Tanjung Priok. There are some problems to solve concomitant to container port business at Tanjung Priok, if they are set aside then the valuable momentum of Pakmei 1994 should be wasteful.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi importir dan pencapaian tertib administrasi importir pada KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi dengan analisa deskriptif kualitatif. Penilaian atau evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan yang terjadi dan hasil yang dicapai dengan sebenarnya, kemudian membandingkannya dengan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposif proporsional random sampling, yaitu sampel yang dipilih secara sengaja dan acak yang hanya mengambil partisipan dari masyarakat yang sudah mengalami, berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan atau importir yang melakukan kegiatan importasi paling sedikit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, (2) perusahaan atau importir yang membayar Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) minimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Registrasi DJBC, di lingkungan wilayah kerja KPBC Tipe A Khusus Tanjung Priok II, dari 1.150 importir atau perusahaan yang telah mendapatkan SRP diketahui sebanyak 973 perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan importasi. Kemudian dari 973 perusahaan yang aktif tersebut, sebanyak 185 perusahaan atau importir yang memenuhi kriteria di atas. Dengan demikian peneliti menetapkan untuk mengambil sampel sebanyak 185 perusahaan atau importir. Skala yang digunakan untuk mengukur jawaban kuesioner dari para responden adalah skala Likert yang menyediakan 6 (enam) alternatif jawaban dengan skor 0 sampai dengan 5. Hasil penelitian ini adalah: 1. Sertifikat Registrasi Kepabeanan (SRP) sebagai nomor identitas importir yang diterbitkan oleh DJBC merupakan input database menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan usaha para importir, yaitu dalam hal: a. Kejelasan dan kebenaran alamat perusahaan (existance); b. Kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggung jawab perusahaan (responsibility); c. Kejelasan dan kebenaran jenis usaha (nature of business); d. Terselenggaranya pembukuan yang dapat diaudit (auditable). Hanya importir yang memiliki nomor identitas yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem aplikasi kepabeanan. Implementasi kebijakan Registrasi Importir dimaksudkan dapat memudahkan pengawasan kegiatan importasi, meningkatkan percepatan pengeluaran barang serta mengurangi bahkan meniadakan penyerahan data secara berulang oleh importir. 2. Melalui penilaian terhadap perubahan pola perdagangan di era globalisasi, perilaku pelaku bisnis dan trend kegiatan ekspor-impor yang sedang berjalan, kebijakan pemberlakuan SRP cukup efektif dalam meningkatkan tertib administrasi importir, karena sangat membantu bagi aparat DJBC dalam menginventarisir data/identitas importir yang aktif melakukan kegiatan importasi, menetapkan klasifikasi dan penjaluran importir berdasarkan tingkat risiko, mentertibkan atau memberikan sanksi bagi importir nakal, bahkan meningkatkan kinerja aparat DJBC di lapangan. 3. Meningkatnya tertib administrasi importir diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan importir untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai standar kepabeanan yang ditetapkan, meningkatnya kesediaan/kesadaran secara suka rela melaporkan kegiatan importasinya dengan baik dan benar, serta meningkatnya kesadaran untuk membayar kewajiban melunasi kekurangan/tunggakan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tepat waktu.