Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Tamara Hanum Krisna Wirdani, author

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43030

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Argo Wibowo, author

Risiko hukum dalam pemberian fasilitas kredit pensiun ditinjau dari peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko (studi kasus PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk) = Legal risk in providing retirement credit facility as accordance to Bank Iindonesia regulation on risk management (case study of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk)

[ABSTRAK
Dalam kehidupan sehari-hari Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat merupakan suatu bagian penting dari roda perekonomian. Penilaian tingkat kesehatan suatu bank menjadi sangat penting, baik bagi pengelola bank, pemegang saham, penyimpan dana ataupun bagi pengawas jasa keuangan di Indonesia. Atas hal tesebut diperlukan transparansi perhitungan risiko-risiko yang...

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T41511

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stela Firman, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Tanpa Adanya Persetujuan Istri Penjual (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 188 k/Pdt/2021. = Validity of the Sale and Purchase Deed Made by the Land Deed Maker Official (PPATS) without the consent of the seller's wife (Study of Supreme Court Decision Number 188 k/Pdt/2021

Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stela Firman, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Paramita Johan, author

Akibat hukum perjanjian penjaminan hak atas tanah menyangkut harta bersama tanpa persetujuan nikah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2196 K/PDT/1992 tanggal 30 Juni 1994) = The legal consequences of the mortgage agreement of joint marital property without spouse consent (case study supreme court of the Republic of Indonesia verdict No. 2196 K/PDT/1992 dated June 30th 1994)

Guna menjamin suatu kredit, jaminan kebendaan memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis bagi penyaluran kredit Bank, khususnya tanah, karena selain memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, secara ekonomis tanah juga mempunyai prospek yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat. Dalam penjaminan suatu benda, harus diperhatikan kewenangan bertindak yang dimiliki penjamin...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Miyuki Fattah Rizki, author

Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris) = Legal Liability of Biometric Data Gathering Through Artificial Intelligence Without Consent of The Data Owner (Case Studies of Clearview AI Inc. in Greece and The United Kingdom)

Kemampuan artificial intellegence (AI) dalam bertindak secara mandiri menimbulkan ancaman tersendiri terhadap perlindungan data pribadi, salah satunya pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan dari Pemilik data terkait. Sementara bilamana terjadi pengumpulan data biometrik oleh AI tanpa persetujuan Pemilik merupakan tindakan yang melanggar hukum, sehingga diperlukan pertanggungjawaban atas tindakan AI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Nabilah Lubis, author

Perlawanan pihak ketiga sebagai pemilik benda terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan pemilik benda: studi kasus: putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021 = Resistance of third parties as owners of objects against objects used as fiduciary security without the approval of the property owner: case study: Supreme Court Decision 1012 K/PDT/2021

Hak milik yang telah diatur secara secara khusus dan komprehensif dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia memberikan kesan bahwa prinsip hak milik sudah diatur secara sempurna, tetapi pada praktiknya masih terdapat celah pemilik hak atas benda yang dijaminkan tidak terlindungi sebagaimana mestinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan akibat benda yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yurike Goldania, author

Keabsahan perubahan isi akta perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02 PTS/MJ.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012 = The legality of the alteration of a deed of sale and purchase agreement based on Law Number 30 of 2004 on notary profession

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39051

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian