Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen sehubungan dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 133/ PMK.011/2013. Pertanyaan penelitian ini ialah faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dan bagaimana implementasi kebijakan penurunan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai dalam upaya stabilisasi harga kacang kedelai dalam negeri. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif dan tujuan penelitian ialah bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penurunan tarif bea masuk dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu pertama, adanya kenaikan harga kacang kedelai dalam negeri. Kedua, adanya kelangkaan pasokan kacang kedelai dalam negeri. Ketiga, adanya ketidakseimbangan pasar kedelai dalam negeri. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan pangan yang menjamin ketersediaan kacang kedelai dalam negeri, menjaga stabilisitas harga dan melindungi produksi kedelai dalam negeri. ......This study aims to analyze the policy implemented tariff on the form of the change the import tariff from 5 percent to 0 percent related with implementation the Minister of Finance Regulation No. 133 / PMK.011/2013. The research questions are the factors in determining the decrease on import tariff and how the implementation of the decreasing import soya bean tariff policy to effort a stability of soya bean price in domestic. The approach used for the research is qualitative and the purpose is descriptive. Based on the results of the research, a decrease in tariffs is caused by several factors: first, the increase in the domestic price of soybeans. Second, the scarcity of soybean supply. And third, the domestic market of soya bean getting imbalance. These results suggested that the government should have food policy can effort to have a stock in soya bean supply from domestic , maintain the soybean domestic price and protect the domestic soybean production."

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.......Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law.

 

"

"Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (PMK) pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat). Kemudian PMK tersebut diubah dengan PMK No. 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK No. 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 75 (tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat), dan pada tahun 2020, PMK tersebut diubah lagi dengan PMK No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang pada Pasal 13 ayat (1) mengatur ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman USD 3 (tiga dolar Amerika Serikat). Adanya perubahan-perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman sebagai akibat perubahan PMK tentang Impor Barang Kiriman tersebut, memberikan dampak terhadap kegiatan importasi barang di Indonesia. Namun demikian, perubahan tersebut memiliki tujuan yang baik untuk perdagangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis dampak-dampak apakah yang dapat terjadi akibat perubahan ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut, apa saja tujuan-tujuan dari diubahnya ambang batas tersebut dan apakah perubahan-perubahan PMK serta ambang batas Bea Masuk Impor Barang Kiriman tersebut benar menurut kaidah dan peraturan yang berlaku di dalam Hukum Perdagangan Internasional.......Minister of Finance Regulation No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment (PMK) in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty on Imports of Shipments of USD 100 (one hundred United States dollars). Then the PMK was amended by PMK No. 112/PMK.04/2018 concerning Amendment to PMK No. 182/PMK.04/2016 concerning Provisions for the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold for Import Duty for Imported Goods of USD 75 (seventy five United States dollars), and in 2020, the PMK is amended again by PMK No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions for Customs, Excise, and Taxes on the Import of Shipment, which in Article 13 paragraph (1) regulates the threshold of USD 3 (three United States dollars) of Import Duty for Shipment of Shipment. There are changes in the threshold of Import Duty for Shipment of Goods as a result of amands in PMK concerning the Import of Shipment of Goods, have an impact on the importation of goods in Indonesia. However, the changes serve a good purpose for domestic trade in Indonesia. This research provides an analysis of what impacts can occur due to changes in the threshold of the Import Duty for Shipment, what are the purposes of the change in the threshold and whether the PMK changes and the threshold of Import Duty for Imported Goods on Shipment are correct according to the rules. and regulations that apply in International Trade Law."

"Tesis ini dilatarbelakangi dengan diterapkannya persetujuan kemitraan ekonomi Serta penurunan tarif bea masuk antara Indonesia dan Jepang (IJEPA). Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah akan dilihat sejauh mana pengaruh penerapan IJEPA tersebut terhadap nilai perdagangan antara Indonesia dengan Jepang. Tesis ini merupakan analisis ekspor impor Indonesia - Jepang dalam rangka liberalisasi perdagangan Indonesia - Jepang (HEPA) dengan menggunakan pendekatan model persamaan regresi untuk melihat hubungan antara ekspor dan impor (sebagai variable dependent) dengan GDP Indonesia dan Jepang, nilai tukar JPY terhadap Rupiah, dan pemberlakuan IJEPA (sebagai variable variable independent) dan berasal dari pengumpulan data kuantitatif sekunder. Studi ini membahas faktor-faktor yang terkait dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang dan nilai impor Indonesia dari Jepang. Faktor-faktor yang dilibatkan dalam rnembahas persamaan ekspor Indonesia ke Jepang adalah : GDP Jepang (JPY), GDP Indonesia (Rp), nilai ekspor (USD), Real Exchange Rate Jepang (JPY/Rp), Tarif BM Jepang (%) tahun 2005 - 2009 dan pemberlakuan IIEPA. Sementara faktor-faktor yang dilibatkan dalam membahas persamaan impor Indonesia dari Jepang adalah GDP Jepang (JPY), GDP Indonesia (Rp), nilai impor (USD), Real Exchange Rate Jepang (JPY/Rp), Tarif BM Indonesia (%) tahun 2005 - 2009 dan pemberlakuan IJEPA. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan peluang ekspor Indonesia ke Jepang sangat tergantung pada pola perdagangan Indonesia dan Jepang. Di pasar negara ini, produk Indonesia hams bersaing dengan produk negara-negara lain. Untuk itu agar nilai ekspor Indonesia ke Jepang dapat semakin meningkat, diperlukan upaya pemeriniah Untuk torus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Jepang, salah satu diantaranya dengan memanfaatkan kesepakatan IIEPA, Sementara dengan semakin meningkatnya GDP Indonesia serta ditunjang pula oleh adanya kesepakatan IJEPA, akan meningkatkan nilai impor dari Indonesia ke Jepang.

---

This thesis is backdropped by the application of economic partnership as well as decreased rate tariff between Indonesia and Japan (IJEPA). The issue being discussed in this Thesis is to consider how far the effect of that IJEPA application to the trade value between Indonesia and Japan.

This thesis is indonesia - Japan export import analysis in the framework of Indonesia - Japan ireetrade (IJEPA) using regression equation model approach in order to consider the relation between export and import (as dependent variable) and GDP of Indonesia and Japan, exchange rate of JPY to Rupiah, and the application of IJEPA (as independent variable) with the source from secondary quantitavie data collection.

This study discusses the factors related to Indonesian export value to Japan and Indonesian import value from Japan. The factors involved in discussing Indonesian export equation to Japan are Japan GDP (JPY), Indonesian GDP (Rp), export value (USD), Japan Real Exchange Rate (JPY/Rp), Japan Tariff Rate (%) in 2005 - 2009 and the application of IJEPA. As for the factors involved in discussing Indonesian import equation from Japan are Japan GDP (JPY), Indonesian GDP (Rp), import value (USD), Japan Real Exchange Rate (JPY/RP), Indonesian Tariff Rate (%) in 2005 - 2009 and application of HEPA.

The results of analysis show that as a whole the export opportunity of Indonesia to Japan depends on Indonesian - Japan trade pattern. In the market this country has Indonesian products must be competitive with the products nom other countries. For that reason, in order for Indonesian export value to Japan may increase, it takes the government efforts in continuously improving its trade cooperation with Japan, one of IJEPA agreement. Meanwhile, the increasing increase of Indonesian GDP and also supported by the existence of IJEPA, they will improve the import value from Indonesia to Japan."

"Indonesia sejak tahun 1995 melalui keanggotaannya di ASEAN membuat kesepakatan dengan negara-negara partner dagang strategisnya dalam hal Free Trade Agreement (FTA). ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) yang berlaku sejak tahun 2010 juga merupakan upaya menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan negara mitra dagang strategisnya. Penelitian ini berupaya meninjau hasil negosiasi penetapan tarif bea masuk barang impor India melalui skema AIFTA dilihat dari sisi Indonesia sebagai partnernya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak banyak peran Indonesia dalam hal penetapan bea masuk tersebut. India lebih banyak memegang peran dengan menetapkan bea masuk yang mencerminkan sikap proteksi atas pasar domestiknya. Penelitian ini juga menghasilkan daftar produk ekspor Indonesia yang perlu diajukan untuk dibebaskan bea masuknya jika Indonesia ingin mendapat manfaat lebih dari skema AIFTA ini.

---

Since 1995 Indonesia through its membership in ASEAN made a Free Trade Agreement with its trading partner. ASEAN - India Free Trade Agreement (AIFTA) which in force since 2010 is also an attempt to establish free trade agreements with its strategic trading partners. This study tries to review the negotiations results of regarding tariffs of Indian import goods through AIFTA scheme in view of Indonesia as a partner.The results showed that there was not quite a lot of Indonesia's role in the determination of the customs duties. India holds more roles by assigning duties that reflects protection of its domestic markets. This research also generates a list of Indonesian export products that need to be filed to be exempted in import duty list if Indonesia wants to benefit more from this AIFTA scheme."