Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat.

---

Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed."

"ABSTRAKNomor Protokol Internet sebagai sumber daya utama untuk berkomunikasi melaluijaringan internet perlu dikelola dengan baik untuk dapat mendukung Industri 4.0 diIndonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet adalah kolaborasidalam pengelolaan Nomor Protokol Internet antara pemerintah dan pemangkukepentingan non-pemerintah dari berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan NomorProtokol Internet dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam tatakelola kolaborasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teoridistributed internet governance dari Verhulst et al. (2014), serta teori collaborativegovernance dari Ansell dan Gash (2007). Penelitian menggunakan pendekatanpostpositivist dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukanmelalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi dalam kebijakanpengelolaan Nomor Protokol Internet belum optimal memenuhi konsep distributedinternet governance dari Verhulst et al. (2014). Selanjutnya untuk faktor yangberpengaruh dalam tata kelola kolaborasi sesuai dengan teori Ansell dan Gash(2007) adalah faktor kondisi awal dan desain kelembagaan.

---

ABSTRACTInternet Protocol Number as the primary resource for communicating through theinternet network needs to be appropriately managed to be able to support Industry4.0 in Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet is acollaboration between the government and non-government stakeholders fromvarious sectors to manage Internet Protocol Number. This study aims to analyze thecollaborative governance process in the management policy of the Internet ProtocolNumber and analyze the factors that influence collaboration governance. The theoryused in this study is the theory of distributed internet governance from Verhulst etal. (2014), and collaborative governance theory from Ansell and Gash (2007). Thestudy used a postpositivist approach with qualitative methods. Data collectiontechniques were carried out through literature studies and in-depth interviews withrelevant informants. The results showed that the application of collaborativegovernance in the management policy of Internet Protocol Number has notoptimally met the concept of distributed internet governance from Verhulst et al.(2014). Furthermore, the influential factors in collaborative governance underAnsell and Gash's theory (2007) are the initial conditions and institutional designfactors."