Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sumardi
Abstrak :
Tidak lama setelah Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meletuslah konfrontasi RI-Belanda yang dipicu oleh keinginan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia Dalam konfrontasi ini Belanda berusaha melemahkan RI dengan cara menduduki daerah-daerah kekuasaan RI dan kemudian memprakarsai pendirian negara negara bagian di daerah-daerah yang berhasil dikuasainya, yang mana hal ini termasuk wilayah Madura. Tujuan Belanda yang sebenarnya mendirikan negara-negara bagian itu adalah untuk mengembalikan lagi kekuasaannya di Indonesia, dengan cara memfungsikan kembali alat kekuasaannya di Indonesia, yaitu Binnenlands Bestuur dan KNIL di negara-negara bagian yang dibentuknya. Adanya kenyataan bahwa di Indonesia telah berdiri suatu negara yang merdeka, yakni RI mendorong pihak Belanda untuk menjalankan siasat federalistis, yaitu berusaha agar di Indonesia didirikan sebuah negara federal yang beranggotakan RI bersama sama dengan negara-negara bagian yang dikendalikannya. Madura adalah salah satu wilayah yang berhasil dijadikan sebuah negara bagian oleh Belanda pada tahun 1948-1950, disamping wilayah-wilayah RI Iainnya seperti Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur. Madura adalah suatu wilayah kepulauan di Propinsi hum Timur, yang terletak di sebelah timur kota Surabaya atau di timur laut pulau Jawa Setelah proklamasi kemerdekaan, Madura merupakan sebuah wilayah Karesidenan dari Propinsi Jawa Timur, dengan dikepalai seorang Residen, yaitu R.A.ATjakraningrat. Dalam rangka mempermudah pembentukan Negara Madura ini, diantaranya Belanda melakukan suatu blokade ekonomi dan agresi militer. Khususnya dalam melakukan agresi militer, Belanda mengerahkan kekuatan yang terdiri dari pasukan KL, KIEL dan Veligheids Brigade (semacam Polisi Tentara Rahasia). Selain itu Belanda menyiapkan suatu Batalyon khusus, yaitu "Pasukan Cakra.. Walaupun agresi ini mendapat perlawanan yang hebat dari TNI dan rakyat setempat, namun karena tidak seimbangnya kekuatan musuh, baik di darat, lautr dan udara, maka setelah pertempuran berlangsung selama tiga setengah bulan, akhirnya Madura dapat dikuasai Belanda. Dengan dikuasainya Madura oleh Belanda tersebut berarti secara politic, telah menguasai Tjakraningrat sebagai pemimpin politik tertinggi di Madura Setelah dapat menguasai Madura, Belanda lewat vas der Plas selaku pemimpin Recamba Jawa Timur membujuk Tjakraningrat dalam upayanya menjalin kerja sama untuk membentuk Negara Madura. Kerja sama ini ternyata disambut oleh Tjakraningrat, sehingga akhirnya Madura dapat dibentuk menjadi sebuah negara, dan Tjakraningrat diangkat menjadi Wali Negaranya Keberhasilan membentuk Negara Madura, tidak terlepas dari kelihaian Belanda dalam mendekati selain para. pemimpin formal seperti Tjakraningrat, juga pendekatan terhadap para pemirnpin non-formal yang dalam masyarakat Madura mempunyai pengaruh yang amat besar, yaitu Alim Ulama atau Kyai. Disamping itu juga terlihat uanya sambutan sebagian masyarakat terhadap pembentukan negara ini yang ditunjukkan lewat hasil dari suatu plebisit Negara Madura yang telah berhasil dibentuk, sebagai layaknya sebuah negara, negara tersebut terdapat pula organ-organ pemerintahan, seperti DPR, Departemen-Departemen, dan organ-organ lainnya Sedangkan sebagai landasan hukumnya, negara ini juga memiliki sebuah "Peraturan Ketatanegaraan" yang berfungsi sebagai Undang-Undang Dasarnya Akan tetapi dalam realitasnya, negara bikinan Belanda ini ternyata hanya bertahan relatif singkat. Golongan-golongan pro-Republik, seperti yang tergabung dalam Batalyon 635 Jokotole dan Pemerintahan Sipil Bayangan di Pengasingan Jawa, Gerakan Perjuangan Madura di Yogyakarta, dan Organisasi-Organisasi Gerakan Bawah Tanah, dengan merangkul masyarakat luas secara terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk membubarkan Negara Madura tersebut. Dengan kuatnya gerakan pembubaran terhadap negara ini oleh unsur-unsur pro-Republik tersebut, akhirnya negara yang didirikan Belanda pada tanggal 20 Februari 1948, akhirnya dapat dibubarkan. Masyarakat Maduralah termasuk kelompok masyarakat yang paling awal mempelopori gerakan pembubaran negara ciptaan Belanda tersebut, dan mendesak bergabung dengan Negara Kesatuan RI . Kemudian melalui Surat Keputusan Presiden RIS tanggal 9 Maret 1950, secara resmi Negara Madura dibubarkan dan bergabung kembali dengan RI, serta ditetapkan sebagai sebuah Karesidenan dari RI.
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumber Saparin
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
320.84 SAP t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christine S.T. Kansil
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
352 KAN d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
G. Kartasapoetra
Jakarta : Bina Aksara, 1986
352 KAR d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
The research aims to describe the public consultation process in the arrangement of distric regulation No. 15/2008 concerning the retribution of Bus Terminal Passengers Magelang. The research use description qualitative method. The result shows that : first, both government and society involved in the public consultation process without the presence of academics/experts, second the presence of security agency affected to the psychological condition of the subjects who come from the society : third, the implementation of information from the public consultation result influenced the quality of information accepted by the society : fourth, there was no follow - up from the public consultation result; fifth, public consultation process has been peristed on both sides, there was feedback from both the government and society; sixth, the work ahievement has not been optimaly reached yet, the limitation of time and discussion which was held in groups and not in depth made the work achievement of the public consultation process less optimal, seventh,the discussion has been held, but the agreement has not been achieved completely, the agreement was the main result which was intended to be reached in the public consultation process, however the goal was not yet achieved.
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Pungky Widiaryanto
Abstrak :
Sebuah mekanisme pendanaan pembangunan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim dengan cara mencegah kerusakan hutan telah mendapatkan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme ini disebut dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Indonesia sebagai salah satu anggota dari UNFCCC juga telah mengembangkan mekanisme ini. Banyak para pihak telah terlibat dalam mempersiapkan instrumen pendanaan perubahan iklim ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak internasional. Para pihak tersebut sepakat bahwa faktor penting untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia adalah menciptakan kondisi pemungkin yang berupa tata pemerintahan yang baik dis ektor kehutanan. Akan tetapi, mekanisme REDD+ ini juga telah mengundang perdebatan di antara pengambil keputusan karena perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan antar aktor para penggiat REDD+ ini menyebabkan lambatnya implementasi REDD+. Artikel ini, oleh karena itu, mencoba untuk menganalisa dan memaparkan disparitas kepentingan aktor-aktor terkait dengan pengembangan REDD+ di Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016
624 PPEM 1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Erna Windarti
Abstrak :
Ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir, mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan berbagai upaya perlindungan sosial, salah satunya yaitu melalui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi tahun 2021. Kebijakan BST yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup pada masa pandemi, akan tetapi dalam implementasinya sejak Bantuan Sosial beralih dari bentuk sembako hingga menjadi uang tunai, data penerima manfaat yang tidak akurat selalu menjadi permasalahan klasik, sehingga mengakibatkan pemberian BST tidak tepat sasaran, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih kurang bijaksana oleh sebagian masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan BST. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan adanya kapabilitas dinamis dalam implementasi BST agar menjadi kebijakan adaptif, sehingga tata pemerintahan dinamis dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas dinamis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di masa pandemi tahun 2021. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kapabilitas dinamis dalam tata kelola pemerintahan dinamis yang dikemukakan oleh Neo dan Chen tahun 2007 berupa thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking ahead dan thinking across, namun belum memiliki kapabilitas dinamis berupa thinking again dalam mengimplementasikan kebijakan BST di masa pandemi tahun 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas pada kapabilitas thinking ahead dan thinking across. Pada thinking again, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kapabilitas untuk meninjau dan menganalisis data penerima BST, dan hasil dari implementasi kebijakan BST belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. ......The uncertainty of the COVID-19 pandemic will be ending, resulting in the DKI Jakarta Provincial Government issuing various social protection efforts, one of which is through the Cash Social Assistance (BST) policy during the 2021 pandemic. The BST policy provided by the DKI Jakarta Provincial Government aims to help the poor and affected by COVID-19 in meeting their daily needs in order to survive during the pandemic, but in its implementation since Social Assistance shifted from basic food items to cash, inaccurate beneficiary data has always been a classic problem, resulting in the provision of BST not right on target, so that the DKI Jakarta Provincial Government is still considered unwise by some people in implementing the BST policy. The DKI Jakarta Provincial Government requires dynamic capabilities in the implementation of BST so that it becomes an adaptive policy, so that dynamic governance can be realized. This study aims to analyze the dynamic capabilities of the DKI Jakarta Provincial Government in implementing the Cash Social Assistance policy during the 2021 pandemic. The theory used in this study is the dynamic capability in dynamic governance proposed by Neo and Chen in 2007 in the form of thinking ahead, thinking again, and thinking across. This study uses a post-positivist with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results show that the DKI Jakarta Provincial Government already has dynamic capabilities in the form of thinking ahead and thinking across, but does not yet have dynamic capabilities in the form of thinking again in implementing BST policies during the 2021 pandemic. DKI Jakarta Provincial Government needs to improve the quality of thinking ahead and thinkingacross. On thinking again, the DKI Jakarta Provincial Government does not yet have the capability to review and analyze data on BST recipients, and the results of the implementation of the BST policy have not been in accordance with the expected goals. 
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fukuyama, Francis
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
321.050 905 FUK m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Radhiyan Pasopati Pribadi
Abstrak :
ABSTRAK
Masalah sampah adalah masalah yang harus ditangani setiap kota di Indonesia, termasuk kota Bekasi. Salah satu strategi penanganan sampah yang dipilih oleh Pemerintah Kota Bekasi adalah melalui kebijakan bank sampah. Penelitian ini mengkaji pengaruh tata pemerintahan kolaboratif dalam pembentukan dan keberlangsungan kebijakan bank sampah di kota Bekasi pada tahun 2015-2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain naratif-deskriptif. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa dari kebijakan bank sampah kota Bekasi, lahirlah Kerangka Kerja Kolaborasi Kebijakan Bank Sampah di Kota Bekasi yang melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, pemangku-pemangku kepentingan lain dari kelompok masyarakat sipil, warga lokal, aktivis pergerakan lingkungan lokal, dan juga perusahaan. Kerangka kerja tersebut dapat dibentuk dan memiliki keberlangsungan karena adanya siklus proses kolaboratif yang menjamin kehidupan dan pertumbuhan kerangka kerja tersebut. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tata pemerintahan kolaboratif adalah suatu mode tata pemerintahan yang tepat guna dalam membentuk dan menjaga keberlangsungan suatu kebijakan bank sampah.
ABSTRACT
The problem of waste is a problem that needs to be tackled by every cities in Indonesia, including the city of Bekasi. One of the strategies chosen by the Bekasi Municipal Government to tackle the waste issue is through waste-bank policy. This research studies the influence of collaborative governance towards the formation and sustainability of Bekasis waste bank policy in the years of 2015-2018. This research is a qualitative one, with narrative-descriptive design. The main findings of this research shows that the Bekasi waste bank policy gave birth to Bekasi Waste Bank Collaboration Framework that involves the Bekasi Municipal Government, and other stakeholders from civil society, local residents, local environmental movement activists, and corporations. This framework could be formed and sustained because of a collaborative process that ensures the survival and growth of the framework. Finally, we can conclude that collaborative governance is an exact mode of governance fit for forming and sustaining a waste bank policy.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library