Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang

didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapanharta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar10.7%. Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh AccountRepresentative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi hartatersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanyaketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajakdapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanyadapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukanwawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadapperaturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebihdetail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayarandan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT

---

This study was made in order to examine the improvement of the taxpayer supervision system

based on the potential non-compliance of taxpayers as seen from the value of tax amnestydisclosure of Rp.4,884 Trillion and the low tax ratio in 2017 of 10.7%. The system of selfassessment,investigation, inspection and supervision by the Account Representative still showsweaknesses with no detection of the value of the asset declaration. This study uses the theory ofplanned behavior to explain the non-compliance of taxpayers. In controlling the non-compliance,the Directorate General of Taxes can use information data that will be compared with TaxpayerTax Returns whose data can be obtained based on Law Number 9 of 2017 and GovernmentRegulation Number 31 of 2012. This study was prepared with descriptive methods by conductinginterviews, system comparisons existing with those to be submitted, and research on applicablelaws and regulations. This research shows the need for more detailed supervision of taxpayers, sothat non-compliance of taxpayers in making payments and tax reporting can be minimized.

"

"Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menangani dampak ekonomi dan kesehatan akibat menyebarnya kasus Covid-19. Masyarakat luas khususnya dari kelompok penyintas Covid-19 telah mendapatkan perhatian khusus dari langkah fiskal pemerintah. Untuk itu, penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk menguji faktor-faktor yang menentukan intensi kepatuhan dalam membayar pajak pada penyintas Covid-19 di Jabodetabek. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan determinan intensi untuk membayar pajak pada kelompok penyintas yang mengidentifikasikan diri mereka menerima fasilitas khusus dari pemerintah ketika pandemi (kelompok 1) dan mereka yang mengidentifikasikan diri tidak memperoleh fasilitas (kelompok 2). Kerangka penelitian ini menggunakan extended theory of planned behavior (ETPB). Regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari sekitar 411 responden. Hasil penelitian menunjukkan prediktor kepatuhan hanya signifikan pada dimensi Tax Morale dan Tax Complexity. Namun, begitu dilakukan analisis terpisah antara kelompok 1 dan kelompok 2, tampak perbedaan determinan pada keduanya. Pada kelompok 2, prediktor yang signifikan hanya Tax Morale. Sementara itu, dimensi lain yang signifikan pada kelompok 1 mendapat penambahan berupa Tax Fairness, Tax Complexity, dan Tax Information. Penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan dalam literatur kepatuhan pajak dengan mendorong agar pemerintah mengasosiasikan penyediaan barang/layanan publik dengan perpajakan serta penekanan pada upaya meningkatkan Tax Morale.......The Indonesian government has allocated a sizable amount of money to address the effects of the spread of Covid-19 cases on the economy and health. The government's fiscal measures have given special attention to the larger community, particularly the Covid-19 survivor group. This study has twofold. First, it examines determinants of taxpaying intentions among the Covid-19 survivors in the Greater Jakarta area. The second objective of this study is to determine whether there are any differences in intention to pay taxes between the survivors who identify as receiving specific facilities from the government during the pandemic (group 1) and those who identify themselves as nonrecipients (group 2). This research framework uses the extended theory of planned behaviour (ETPB). Ordered logistic regression was used to analyze data collected from approximately 411 respondents. The findings demonstrated that only Tax Morale and Tax Complexity were relevant for the predictor of tax-paying intention. However, it became clear that there were disparities in the determinants of the two groups when a separate test was carried out between the respondent group. Tax Morale was the sole significant predictor in the second group. Tax Fairness, Tax Complexity, and Tax Information were additional significant predictors for the first group. This study contributes to the literature by encouraging the government to link the provision of public goods and services with taxation as well as focusing on measures to promote Tax Morale."

"This volume provides a comprehensive analysis of why taxpayers behave the way they do. It reveals the motivations for why some taxpayers comply with the law while others choose not to comply. Given the current global financial climate there is a need for governments worldwide to increase their revenue collections via improving taxpayer compliance. Research into what shapes and influences taxpayer behavior is critical in that any marginal improvement in understanding and dealing with this behavior can potentially have a dramatic impact upon government revenue"

"Tesis ini membahas efek jangka panjang kebijakan Sunset Policy yang pernah diterapkan pada tahun 2008-2009 dalam upaya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode regresi terhadap penerimaan pajak dan metode uji t terhadap kepatuhan pajak. Hasil olah statistik data deret waktu sepanjang tahun 2004-2014 menunjukkan bahwa Sunset Policy memiliki efek terhadap penerimaan pajak, tapi tidak terhadap kepatuhan pajak.......This thesis focuses on analyzing the long-run effect of Sunset Policy which was held within 2008-2009 in an effort to increase tax revenue and tax compliance. This is an empirical study using regression method for the tax revenue and pairedsamplest-test for the tax compliance. The estimated time series data along 2004-2014 statistically indicates that Sunset Policy has long-run effect to generate tax revenue, but unlikely increase tax compliance"

"50 tahun yang lalu PPN tidak dikenal kecuali di Prancis, namun kini mayoritas negara di dunia menggunakan PPN menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Bagi Indonesia, PPN merupakan sumber penerimaan negara terbesar setelah Pajak Penghasilan. Namun, penerimaan PPN di Indonesia diduga tidak efisien dan efektif karena rendahnya kepatuhan pajak, berbagai kebijakan telah dilakukan sejak tahun 1985, awal PPN diterapkan di Indonesia, hingga kebijakan terbaru yang melibatkan Teknologi Informasi, sayangnya kepatuhan administratif tetap tidak sesuai harapan.Penelitian ini meneliti faktor eksternal yang terdiri beberapa aktivitas pengawasan yang dilakukan otoritas pajak serta faktor internal yang ada pada diri pembayar pajak yang mempengaruhi kepatuhan adminisratif atau formal. Dengan data panel seluruh PKP di Indonesia di rentang waktu 2013 hingga 2017 ditemukan hasil yang menarik, bahwa tidak semua kebijakan peningkatan kepatuhan yang dilakukan otoritas pajak meningkatkan kepatuhan pajak.......50 years ago the VAT was unknown except in France, but now the majority of countries in the world use VAT to be one source of state revenue. For Indonesia, VAT is the largest source of state revenues after Income Tax. However, VAT revenues in Indonesia are allegedly inefficient and effective due to low tax compliance. Various policies have been implemented since 1985, when the initial VAT is applied in Indonesia, and to the latest policy involving Information Technology, unfortunately administrative compliance remains untrue.This study examines external factors consisting of several supervisory activities conducted by the tax authorities and internal factors that exist in tax payers affecting administrative compliance. With panel data of all taxpayer that registered in VAT system in the period 2013 to 2017, we found interesting results, that not all tax compliance policy in Indonesia can increase tax compliance."

"ABSTRAKJoint analysis merupakan bagian dari Joint Program, dirilis oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai. Kegiatan joint analysis menghasilkan suatu rekomendasi berupa data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh keseluruhan Joint Program sehingga sangat perlu untuk dikaji agar pemanfaatan data dan informasi tersebut efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan konsep evaluasi OECD dan menganalisis faktor-faktor pemampu dalam implementasi kebijakan berdasarkan WCO Guidelines. Penelitian ini mengadopsi paradigma pos-positivisme dan menggunakan metode analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan joint analysis relevan dalam memecahkan masalah terkait kebutuhan sinkronisasi data Pajak dan Bea Cukai, dilaksanakan dengan efektif dan efisien di wilayah Jakarta Utara, memiliki dampak positif yaitu meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan, dan oleh karena itu kebijakan ini perlu dilanjutkan dan diperbaiki. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pemampu dalam implementasi telah dilaksanakan dengan cukup baik meliputi dukungan politis dan komitmen pimpinan, peraturan hukum, sumber daya dan proses tata kelola.

---

ABSTRACTJoint analysis is part of the Joint Program, released by the Ministry of Finance with the aim of optimizing state revenue and increasing compliance in the fields of taxation, customs and excise. Joint analysis activities produce a recommendation in the form of data and information that can be utilized by the whole Joint Program so that it is very necessary to be reviewed so that the utilization of the data and information is effective and efficient. The purpose of this study is to analyze the policy using the OECD evaluation concept and analyze the enabling factors in implementing the policy based on the WCO Guidelines. This study adopts the positivism paradigm and uses qualitative analysis methods. Data sources consist of primary and secondary data. The results show that the joint analysis policy is relevant in solving problems related to the need for synchronizing Tax and Customs data, implemented effectively and efficiently in the North Jakarta area, has a positive impact of increasing state revenue and compliance, and therefore this policy needs to be continued and improved. In addition, the results of the study indicate that the enabling factors in the implementation have been implemented quite well including political support and commitment of the leadership, the rule of law, resources and governance processes."

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.......This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena rendahnya kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi dan tidak efektifnya skema PPh Final meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi. PPh Final Skema PPh Final umumnya diterapkan pada penghasilan usaha sektor hard-to-tax dan penghasilan pasif. Landasan teori yang digunakan adalah Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara yang bersifat semi terstruktur dan open-ended. Partisipan wawancara adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Dari 11 (sebelas) partisipan, 9 (sembilan) merupakan Pemeriksa Pajak dan 2 (dua) merupakan pejabat di bagian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan akar permasalahan kepatuhan pajak berasal dari Wajib Pajak, otoritas pajak, lingkungan ekternal Wajib Pajak, maupun dari sisi regulasi. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, skema PPh Final berdampak buruk terhadap norma subjektif dan kontrol perilaku persepsian, kemudian mempengaruhi niat untuk patuh dan perilaku kepatuhan Wajib Pajak sektor jasa konstruksi. Berdasarkan The "Slippery Slope" Framework, skema PPh Final mengurangi persepsi Wajib Pajak akan kewenangan otoritas pajak, dan kemudian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor jasa konstruksi perlu dilakukan edukasi kepada Wajib Pajak sektor jasa konstruksi, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta perubahan skema PPh Final jasa konstruksi.......This study aims to explore the phenomenon of low tax compliance in the construction sector and the ineffectiveness of the Final Income Tax to increase tax compliance in the construction sector. Final Income Tax schemes are usually applied to business income from the hard-to-tax sector and passive income. This study uses the Theory of Planned Behavior and The "Slippery Slope" Framework. This study uses a qualitative research method with semi-structured and open-ended interviews with tax officials. Of the eleven interviewees, nine are tax auditors, and two are policy makers. The results show that the root of the tax compliance problem comes from the taxpayer, tax authorities, the taxpayer's external environment, and the regulation. Based on the Theory of Planned Behavior, the Final Income Tax scheme harms subjective norms and perceived behavioral control so that it affects the intention to comply and the tax compliance behavior of contractor taxpayers. Based on The "Slippery Slope" Framework, the Final Income Tax reduces the Taxpayers' perception of the Tax Authority's power and impacts enforced tax compliance. To improve the construction sector's tax compliance, it is necessary to educate contractor taxpayers, increase supervision and tax audit probabilities, and change the Final Income Tax scheme for construction sector."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."