Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke konsultan pajak lain. Diantaranya dengan cara menjalankan kewajiban perpajakan kliennya dengan menggunakan perencanaan pajak agar dapat terhindar dari sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak X dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan klien dalam rangka penghindaran sanksi pajak, apakah sudah memenuhi peraturan perundangundangan perpajakan, dapat meminimalkan sanksi atau tidak, serta apakah ada resiko yang muncul dari dijalankannya perencanaan pajak tersebut.Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak dari Kantor Konsultan Pajak X tidak semuanya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan efektif dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak. Namun ada juga perencanaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak X yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga dinilai tidak efektif dan menimbulkan resiko jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.The Self Assesment system demanded the Taxpayers to calculate, remit and lodge his individual tax obligation. However, the lack of knowledge in regards of tax regulation as well as excessively tax regulation altered , has made confused the Taxpayers who finally chose to asked the third party who understood comprehensively in regards of tax regulation to help carrying out his tax obligation idest Tax Consultant. The vast competition within the Tax Consultant business, has made the Tax Consultant needs to persuade its clients so that they will not move to the other Tax Consultant. One of the persuasion is by performing tax planning in working the clients tax obligation to avoid tax penalty. This research utilized the qualitative research descriptive with the aim to know whether the tax planning that was done by the Tax Consultant X in working the clients tax obligation to avoid the tax penalty has fulfilled the tax regulation, could minimise sanctions or not, also for knowing whether the tax planning taken had any risk might emerged.

Based on the research, the results obtained that not all the tax planning done by the Tax Consultant X are in accordance with the Tax regulation provisions and effective in minimizing or avoiding tax sanctions. However there are also tax planning done by the Tax Consultant X which are not in accordance with the Tax regulation provisions applied in Indonesia which considered ineffective and may caused the risk if the tax planning carried out."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry."

"This study aims to examine the effect of accrual or real earnings management on the possibility of companiesinvolved in tax shelter activities by using Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (notice of tax deficiency)as a proxy to measure the tax shelter. By using a sample of companies who received Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (notice of tax deficiency) in manufacturing industry and listed in Indonesia Stock Exchangeduring the period 2001-2010, this study finds that the company tends to favor accrual earnings managementfor decreasing possibility of aggressive tax shelter activities. This finding is not supporting the hyphotesis.Real earnings management via abnormal operating cash flows and abnormal discretionary productionincreasing possibility of aggressive tax shelter activities. Both findings are supporting the hypothesis. Thisstudy also finds that both practices of accrual earnings management or real earnings management havesubstitute effect in explaining the possibility of companies involved in tax shelter activities.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba akrual atau manajemen laba riilterhadap kemungkinan perusahaan terlibat dalam aktivitas tax shelter dengan menggunakan sanksi pajakberdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk mengidentifikasi perusahaan yangterindikasi melakukan aktivitas tax shelter. Dengan menggunakan sampel perusahaan yang menerima danmendapatkan ketetapan final SKPKB pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaperiode 2001-2010, hasil penelitian menunjukkan perusahaan cenderung menggunakan manajemen labaakrual untuk menurunkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam kegiatan tax shelter. Temuan tersebuttidak sesuai dengan dugaan penelitian. Temuan yang sesuai dengan dugaan penelitian adalah manajemenlaba riil melalui diskresi arus kas operasi dan biaya produksi menaikkan kemungkinan perusahaan terlibatdalam kegiatan tax shelter. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan manajemen laba akrual atau riildalam aktivitas tax shelter dapat saling bersubstitusi."