Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Usaha periklanan dewasa ini sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi. Iklan bukan saja memberikan keuntungan bagi kalangan pengusaha dan para pengelola media periklanan tetapi juga masyarakat luas yaitu para calon konsumen. Karena iklan telah memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat tentang berbagai produk yang ditawarkan. Di samping itu, kehadiran iklan juga penting bagi pemerintah karena iklan juga memberikan masukan yang cukup besar bagi negara lewat sektor pajak. Usaha iklan yang semula merupakan kegiatan perantara kemudian berkembang menjadi usaha jasa di bidang tehnik. Dengan kondisi ini, maka usaha periklanan memerlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan di bidang administrasi perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak atas masukan dari Asosiasi Pengusaha Periklanan mengeluarkan Surat Edaran yaitu: SE.10/PJ.3/1998 pada tanggal 15 Juni 1998. Surat Edaran ini mengatur pengenaan pajak atas usaha industri periklanan baik dari sektor pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)sejauh mana penerapan Surat Edaran ini dalam pelaksanaannya; 2) adakah faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaannya; 3)apakah peraturan tersebut sudah memenuhi kriteria asas-asas perpajakan yang berlaku; 4) apakah semua penghasilan dari usaha periklanan sudah ada kepastian perpajakannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasilnya adalah sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya dalam usaha iklan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah: 1. Perkembangan yang pesat pada usaha periklanan mendorong terjadinya pertemuan antara Asosiasi Perusahaan Iklan dengan Dirjen Pajak yang akhirnya membuahkan Surat Edaran yaitu SE. 10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998. 2. Meskipun peraturan sudah ada belum menjamin permasalahan selesai sampai disini. Peraturan tersebut tampaknya kurang disosialisasikan pada aparat perpajakaan maupun karyawan perusahaan iklan sehingga menimbulkan berbagai kasus. Sedangkan saran untuk masalah ini adalah: 1. Perlu diadakan sosialisasi yang intensif peraturan yang ada baik dikalangan pengusaha iklan, maupun aparat pajak. 2. Jika perlu peraturan tersebut dapat direvisi agar tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan.

Abstrak :
Rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi beberapa faktor salah satunya perilaku pembayar pajak, dibutuhkan peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi pajak. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan, implementasi, dan sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II ditinjau dari elemen pembentuk perilaku pembayar pajak. Pendekatan penelitian ini kualitatif, jenis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa dasar pertimbangan dilaksanakannya sosialisasi pajak untuk guru Sekolah Menengah Atas dan Sederajat. Implementasinya dipengaruhi content dan context of policy. Sosialisasi pajak tersebut menjadikan guru sebagai agen sosialisasi dan agen perubahan untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak pada siswa, sebagai upaya menumbuhkan kepatuhan pajak sukarela siswa ketika menjadi Wajib Pajak. ...... The lowness of tax compliance is influence by several factor such as taxpayer's behavior. Tax socialization needed to improving tax compliance. This research discusses consideration, implementation, and tax socialization for Senior Secondary School or Equivalent teachers on Directorate General of Taxes Regional Office for West Java II review by the shaping elements that shape taxpayer's behaviour. This research using qualitative approach, descriptive type, with literature review and field research as a data collection techniques. The result shows some of consideration on implementation of tax socialization. The implementation influence by policy content and policy context. This tax socialization creates teachers to be an agent of socialization and an agent of change to engraft tax knowledge and tax awareness for the students, as an eforts to build the voluntary tax compliance for students when become taxpayers.

Abstrak :
Membangun kesadaran pajak masyarakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kepatuhan pajak sukarela. Sosialisasi perpajakan merupakan strategi yang tepat dalam membangun tingkat kesadaran pajak masyarakat tersebut. Sosialisasi perpajakan haruslah diterapkan sejak dini, bahkan sejak tingkat SD. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi sosialisasi perpajakan pada siswa SD sebagai upaya untuk membangun kesadaran pajak dan menganalisis implementasi edukasi pajak sejak dini di Jepang yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Ditjen Pajak. Mempelajari kesuksesan NTA dalam membangun kepatuhan pajak masyarakat melalui edukasi pajak sejak dini tersebut, tentunya sosialisasi perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Ditjen Pajak juga harus diimplementasikan secara optimal. ...... Building tax awareness in society is an effort to build voluntary tax compliance. Tax socialization is one of appropriate strategy to build that tax awareness. Tax socialization should be applied early, even since the Elementary School level. This research that used qualitative approach by study literature and in-depth interview for data collection, is aimed to explain the implementation of tax socialization on Elementary School students as an effort to build tax awareness and analyze the implementation of early tax education in Japan that can be learned by DGT. Learning from the success of Japanese NTA to build tax compliance through early tax education, tax socialization which so far has been implemented by the DGT should be implemented optimally as well.