Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terbukti sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan.Meski pada dasarnya teknologi adalah alat , namun dengan menggunakannya tewrnyata terjadi perubahan atas pola tindak penggunanya....

Abstrak :
Pustakawan diharapkan memiliki kompetensi serta dapat beradaptasi terhadap perubahan, khususnya perubahan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu proses adaptasi terhadap perubahan di lingkungan Perpustakaan X adalah mengikutsertakan para pustakawan dalam program pelatihan aplikasi TIK. Penelitian ini menganalisis tentang efektifitas pelatihan aplikasi TIK bagi pustakawan di Perpustakaan X. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "tingkat efektifitas" pelatihan TIK ditinjau dari aspek; reaksi, pembelajaran, dan perubahan perilaku bagi pustakawan. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan strategi triangulasi konkuren. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelatihan TIK ditinjau dari aspek reaksi memiliki tingkat efektifitas yang tercatat "sangat tinggi", hal ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan pustakawan terhadap kebutuhan pelatihan, metode pelatihan, penjelasan materi dan media yang digunakan. Ditinjau dari pembelajaran memiliki tingkat efektifitas yang tercatat "sangat tinggi" juga, hal ini dapat diamati dari penguasaan pengetahuan pustakawan yang bertambah tentang materi TIK, implementasi materi, dan manfaat dalam melaksanakan tugas. Ditinjau dari aspek perubahan perilaku memiliki tingkat efektifitas yang tercatat "sangat tinggi", hal ini dapat diamati dari perubahan prilaku dalam menghadapi aplikasi TIK yang diterapkan, adanya sikap terbuka terhadap perubahan dan adanya minat untuk mengeksplorasi pemahaman dalam bidang TIK. ......Librarians are expected to have competencies and to be adapted to changes, especially in library-based information and communication technology (ICT). One of the adaption processes in environment of X Library is to include the librarians in ICT training programs. This study analyzed the effectiveness of ICT training of librarians at the Library of X. The purpose of this study was to determine the "level of effectiveness" in terms of ICT training aspects: reaction, learning, and behavioral changes to librarians. This study uses a mixed method by concurrent triangulation strategy. The findings of the research indicates that the ICT training in terms of aspects of the reaction has effectiveness level of "very high", this can be seen from the level of satisfaction towards the training needs of librarians, training methods, explanation of materials and media used. Based on the effectiveness level of learning has been recorded as "very high" as well, this can be observed from the increasing mastery of the knowledge of librarians about ICT materials, implementation materials, and benefits in carrying out the task. Judging from the aspect of behavioral changes have a level of effectiveness recorded "very high", this can be observed from behavioral changes in dealing with ICT applications that are applied, an open-arm attitude towards changes and an interest in exploring the concepts in the area of ICT.

Abstrak :
Pentingnya guru untuk mulai terbuka terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran menjadi dasar pertimbangan dari konstruksi alat ukur sikap guru terhadap teknologi informasi dan komunikasi STTIK. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi alat ukur sikap terhadap TIK yang reliabel, valid, memiliki item yang baik, serta memiliki skor yang bermakna. Penelitian dilakukan kepada guru sekolah menengah di Jabodetabek n=294. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ukur STTIK memiliki konsistensi internal yang tinggi ?=0,913, valid mengukur sikap terhadap TIK melalui uji validitas konstruk dengan alat ukur self-efficacy yang secara teoritis berhubungan dengan konstruk sikap terhadap TIK r=0,542, p < 0,01, serta valid mengukur sikap terhadap TIK dalam arti memiliki kecocokan goodness of fit dengan model teoritis yang ada RMSEA=0,08; GFI=0,86; CFI=0,96. Alat ukur terdiri dari 21 item dimana item memiliki daya diskriminasi dan factor loading yang berfungsi dengan baik, meskipun masih memancing respon yang kurang merata. Pemaknaan skor alat ukur STTIK menggunakan within group norms dengan metode scaled score M=10; SD=3. ...... The importance of teacher starting to open towards the use of information and communication technology ICT in learning process has become the basis of construction of teachers rsquo attitude towadrs information and communication technology scale TAICTS. This study aimed to construct attitude towards ICT scale, which was valid, reliable, and having both good items and meaningful scores. Participants were secondary school teachers in Jabodetabek n 294 . The results revealed that TAICTS have high internal consistency 0,913, valid to measure attitude towards ICT through construct validity test with self efficacy scale by which theoretically related with attitude towards ICT construct r 0,542, p 0,01. TAICTS was found to be valid to measure attitude towards ICT in which have goodness of fit with the existing theoretical models RMSEA 0,08 GFI 0,86 CFI 0,96. This scale consisted of 21 items, which all of them have well functioned Item Discrimination Indices and factor loading, even though it still provoked uneven responses. The scoring meaning of TAICTS used within group norms with scaled score method M 10 SD 3.

Abstrak :
Abstrak
Universal Service Obligation (USO) merupakan program gratis penyedia jasa berbasis WiFi dari pemerintah pusat sebagai ruang pelayanan publik untuk teknologi internet (interconnection networking). Program ini merupakan program kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuannya adalah memfasilitasi sekolah sekolah di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) memanfaatkan perangkat TIK dan sarana pendukungnya untuk kepentingan pembelajaran dan komunikasi. Diharapkan guru dan peserta didik dapat memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk mengakses konten pembelajaran melalui berbagai sumber sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menarik dan sekaligus menantang. Tulisan ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan di SMPN 2 Sakra Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masalah yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai pemanfaatan fasilitas TIK bantuan USO untuk pembelajaran, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan, dampak, tantangan, dan peluang pengembangannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perangat TIK bantuan USO sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran. Metoda yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi adalah wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua guru dan peserta didik memanfaatkan perangkat TIK bantuan USO yang tersedia di sekolah untuk pembelajaran.

Abstrak :
Peran teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan di banyak bidang pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan atan untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pendidikan tinggi ukan untuk mengakses informasi dengan cepat, tepat dan akurat. Kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi merupakan penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pengajaran dan pelayanan administrasi bagi civitas masyarakat perguruan tinggi. n begitu, munculnya berbagai faktor dapat menyebabkan kualitas sistem teknologi informasi dan komunikasi menjadi tidak stabil ak kornpatibel, sehingga diperlukan identifikasi berbagai faktor penyebab dan pemecahan masalah. Dalam memproduksi sistem gl informasi dan komunikasi sistem yang menjadi nilai di perguruan tinggi, maka diperlukan adanya tata kelola perusahaan aSI dan sistem teknologi komunikasi perguruan tinggi sehingga emua faktor yang berhubungan dengan teknologi informasi dapat mendukung dan dapat memberikan dampak positif terhadap civitas masyarakat perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah pSI pelaksanaan informasi tata kelola audit sistem teknologi informasi dan komunikasi Perguruan Tinggi dengan menggunakan gka COBIT 4.1. Kerangka ini mengatur tujuan yang ingin dicapai oleh Perguruan Tinggi dalam memberikan pelayanan informasi knologi komunikasi.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan tentang masih minimnya perpustakaan ramah disabilitas. Perpustakaan seharusnya bisa meningkatkan layanan kepada penyandang disabilitas. Apalagi teknologi sudah semakin maju. Berbagai alat dan inovasi untuk membantu penyandang disabilitas kian hari semakin berkembang. Dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat menjadi dua faktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Ketersediaan teknologi akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menemukan informasi sehingga informasi bisa diakses oleh siapapun.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara adopsi internet dengan kinerja ekonomi di 33 provinsi di Indonesia.Untuk keperluan tesisini di bangun panel data dari 33 provinsi di seluruh Indonesia selama periodetahun 2005 sampaitahun 20011 untuk mengukurpertumbuhanekonomisebagaisuatufungsidariadopsi internet, ketimpangan penghasilan, penghasilanawal, sumber daya manusia dan investasi. Estimasi terhadap panel data menjelaskan bahwatidak terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan adopsi internet di natara 33 provinsi di Indonsia. Ditemukan juga bahwa distribusi penghasilan tidaksignifikandalam menentukan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah di indonesia. Lebih lanjut, variabel-variabel lain yang digunakan menunjukkan efek yang signifikan terhadap pertumbuhanekonomi seperti yang diharapakan.

---

This paper seeks to examine the relationship of the internet adoption and economic performance in 33 provinces in Indonesia. Data panel of 33 provinces in Indonesia during period 2005-2011 has been constructed to measure the economic growth as a function of internet adoption, income inequality, initial income, human capital and investment. The panel estimation explains that there is no significant relationship between growth and internet adoption among 33 provinces in Indonesia. It also finds that income distribution is not significant in determining the economic growth in Indonesia regions. Furthermore, other variables show significant effect on growth as expected.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai regulasi dan aturan hukum yang ditetapkan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi dan komunikasi(TIK) serta implementasi dan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi dan aturan Indonesia sudah cukup baik dengan sertifikasi dan standar kompetensi yang ada namun memenuhi kendala dalam mengimplementasikan regulasi dan aturan tersebut. Pasar yang besar di kawasan ASEAN memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang berkualitas tinggi di bidang TIK untuk mendapatkan kompensasi dan kesempatan kerja yang lebih baik, namun juga berdampak negatif dengan berkurangnya sumber daya manusia berkualitas yang berpindah ke tempat yang lebih baik. Penelitian ini menyarankan agar percepatan perkembangan sumber daya manusia sektor TIK di level rendah dan menengah diikuti juga dengan pengembangan riset dan teknologi serta dukungan terhadap industri berteknologi tinggi yang menyerap sumber daya manusia berkualitas guna mengurangi perpindahannya.

---

ABSTRACT This thesis discusses about law and regulation that made by government to enhance human resources development in Information and Comunication Technology(ICT) sector and also the implementation of those regulation and law. The result of this study indicate that those law and regulation already sufficient with the sertification and competency standards however the issues is on the implementation and execution of those law and regulation. The ASEAN has big market that give opportunity to those who have high qualification and skills on ICT sector to have good compensation and better chance to have a better job, yet negative impacts is decreasement of skillful manpower which have moved to better places. This study suggests while the government speedup to develop low and middle quality manpower in this sector they should also developing research and support on high technology industry that can absorbs high quality manpower to mitigate their movement.

Abstrak :
ABSTRAK
Di negara-negara berkembang, korupsi telah menjadi ancaman serius. Sesuai dengan Teori Principal-Agent dan Economics of Information, salah satu cara untuk mengendalikan korupsi adalah melalui peran external control, yang bertujuan untuk mengawasi, menilai, dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Selain melalui external control, pengendalian korupsi juga dapat dilakukan dengan mengatasi masalah informasi asimetris. Dimana untuk mengatasi masalah informasi asimetris tersebut, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keterbukaan dan kebebasan informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan audit sektor publik serta teknologi informasi dan komunikasi dalam mengurangi tingkat perkara korupsi di pemerintah daerah.Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan data panel, dimana digunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam penelitian ini, audit sektor publik diwakili oleh variabel rectification effort yang diukur dengan jumlah rekomendasi pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti. Sedangkan untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi, diwakili oleh variabel persentase kepemilikan telepon kabel dan variabel persentase penggunaan internet di tiap-tiap provinsi.Hasil penelitian menunjukan bahwa audit sektor publik dapat berperan dalam pengendalian korupsi. Audit sektor publik menghasilkan rekomendasi hasil pemeriksaan, dimana rekomendasi ini dapat berperan dalam pengendalian korupsi apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan perbaikan pemerintah atas penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan. Selain audit sektor publik, teknologi informasi dan komunikasi juga ikut berperan dalam pengendalian korupsi. Dimana, dengan semakin bagusnya teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah, maka kecepatan akses informasi dan komunikasi serta kualitas interaksi antara pemerintah dan publik menjadi lebih baik. Hal ini kemudian meningkatkan transparansi dan mengurangi informasi asimetris. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi dapat mengatasi masalah informasi asimetris dalam hubungan Principal-Agent dan Economics of Information yang erat kaitannya dengan korupsi.

---

ABSTRACT
In developing country, corruption has become a serious threat. In accordance with Principal Agent and Economics of Information theory, one way to control corruption is through external control, which aims to monitor, assess, and ensure government accountability. Besides through external control, corruption can also be controlled by reduce the problem of asymmetric information. Where is required the role of information and communication technology to ensure the openness and freedom of information and communication. Therefore, this study aims to examine the role of public sector audit as well as information and communication technology in reducing the level of corruption in local government.This study uses regression analysis with panel data, which used data from all provinces in Indonesia within the period of 2011 to 2015. In this study, public sector audits are represented by variable rectification efforts that measured by the number of audit recommendations that have been followed up. As for Information and Communication Technology, represented by variable percentage of cable phone ownership and percentage of internet usage in each province.The results of this study show that public sector audits can control corruption. Public sector audits produce recommendations, where these recommendations can control corruption if it is followed up by local governments. This is because, follow up on the recommendation as government responsibility and government improvement over the fraud or irregularities that occurred in government. In addition, information and communication technologies also play a role in corruption control. Where, with the better information and communication technology in a region, the speed of access to information and communication and the quality of interaction between government and the public becomes better then increases transparency and reduces asymmetric information. Thus, information and communication technology can overcome the problem of asymmetric information in the relationship Principal Agent and Economics of Information are closely related to corruption.

Abstrak :
Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya. ......The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules.