Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Dewi Sita Yuliani, author

Analisis yuridis terhadap pelelangan barang/jasa dalam perkara persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha (studi putusan KPPU N0.04/KPPU-L/2005 dan putusan N0.17/KPPU-L/2007) = Juridical analysis on the goods/services tender in the tender conspiracy case according to business competition law (Study on number 04/KPPU-L/2005 and number 17/KPPU- L/2007 KPPU verdicts)

Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T25723

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Habiburrokhman, author

Penggunaan Indirect Evidence (Bukti Tidak Langsung) Dalam Perkara Kartel dan Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia = The Use of Indirect Evidence in the Case of Cartel and Tender Conspiracy According to Competition Law in Indonesia.

Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erwin Frizi, author

Analisi yuridis terhadap tender penanganan jalan dan jembatan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2009 (studi kasus : putusan MA No.38K/Pdt.Sus/2012) = Juridical analysis of tender roads and bridges sector Bima Higways Department of Public Work Bima Regency West Nusa Tenggara fiscal year 2009 (case study : supreme court decision no 38K/ Pdt.Sus 2012) / Erwin Frizi

Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan...

Universitas Indonesia, 2014

S57034

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Edhisyam Risdianto, author

Alasan hukum pembatalan putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) tentang persengkokolan tender oleh pengadilan negeri berdasarkan hukum persaingan usaha

Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37385

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adi Irfan Zidni, author

Identifikasi keterlibatan asosiasi jasa pelaksana konstruksi dalam proses lelang jasa konstruksi = Identification of contractor associates involvement in construction tender process

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahap ini merupakan awal dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur secara teknis dalam...

2008

S50562

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sondra Christian Yosua, author

Analisa kedudukan panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah : studi kasus putusan perkara nomor 663/K.Pdt/Sus/2011 dan putusan perkara nomor 796/K/Pdt/SUS/2010 = Analysis of the status of tender committee In tender conspiracy on government tender : case study of verdict No. 663/K.Pdt/Sus/2011 and verdict no. 796/K/Pdt/SUS/2010

Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43459

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Laras Marsha Religia, author

Analisis putusan upaya keberatan no. 01/pdt.sus-kppu/2014/pn.bgl terkait penggunaan indikasi dalam pembuktian padaputusan kppu no. 12/kppu-l/2013 = Analitical on objection verdict no 01 pdt sus kppu 2014 pn bgl about the indication applies on evidence in kppu verdict no 12 kppu l 2013

Skripsi ini membahas mengenai penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan pembuktian kasus persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dibuktikan, alat-alat bukti yang digunakan termasuk mengenai penggunaan indikasi sebagai alat untuk membuktikan adanya persekongkolan tender dan penafsiran hukum Badan Peradilan sebagai bentuk upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU khususnya mengenai...

2017

S66760

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian