Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Sampai saat ini, laporan mengenai persekongkolan tender masih mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tahun 2007, sebanyak 75% laporan merupakan dugaan persekongkolan dalam tender sehingga berimbas juga terhadap perkara yang ditangani oleh KPPU. Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana kalau persekongkolan tersebut dilakukan dalam suatu pelelangan barang/jasa. KPPU sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999 kemudian menyusun pedoman dan atau publikasi sebagaimana disebutkan dalam tugas Komisi di Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pedoman Pasal 22 tersebut dijelaskan bahwa cakupan tender meliputi tawaran harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Dengan demikian, persekongkolan dalam pelelangan barang/jasa termasuk dalam yurisdiksi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan rule of reason sehingga membutuhkan analisa mengenai dampak persaingannya. Pasal tersebut terdiri dari 5 unsur yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam membuktikan terjadi atau tidak terjadinya persekongkolan maka KPPU harus melakukan pemenuhan semua unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.......The characteristic of this study is Prescriptive; using the normative juridicai and law comparison research method with secondary data that obtained from the library research as the main source. Until now, the report conceming tender conspiracy still dominates the reports that enter the Supervisory Commission for Business Competition (KPPU). In year 2007, 75% reports are tender conspiracy assumptions that then have an impact on the case handled by KPPU. Tender conspiracy ruled in Article 22 Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That Article only ruled concerning the conspiracy to arrange or determine the tender winner. The later emerge matter are how if the conspiracy occurred on a goods/services tender. KPPU as an institution formed to execute the Law Number 5 Year 1999 then arrange guidance and or publication as mentioned in the Commission duty in Article 35 letter f Law Number 5 Year 1999. In the Article 22 guidance explained that tender scope includes price bids to do the entire jobs or execute a job, provide goods and or Services, buy goods and or Services, and sell a goods and or Services. According to the definition, the basic implementation scope of the Article 22 Law Number 5 Year 1999 is tender or bids to propose price that can be done through open tender, limited tender, public bids, and limited bids. Thus, conspiracy tender in goods/services tender include in the juridicai of article 22 Law Number 5 Year 1999. Article 22 Law Number 5 Year 1999 used the rule of reason approach, which needs analysis on the competition impact. That article consists of 5 (five) elements which are business subject element, conspiracy element, other parties’ element, arrange and or determine the tender winner element, and the result in unfair business competition element. To authenticates whether a conspiracy does occur or not, then KPPU must fulfill all the elements in the Article 22 Law Number 5 Year 1999."

"Tantangan terbesar KPPU dalam menjalankan tugasnya adalah kian sulitnya melakukan pembuktian terhadap pelanggran hukum persaingan usaha. Kartel merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan persekongkolan tender yang dilarang berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional yang ada selama ini. Selain menggunakan bukti langsung, KPPU juga menggunakan indirect evidence dalam membuktikan kartel dan persekongkolan tender. Secara umum Indirect Evidence terdiri dari bukti komunikasi (Communication Evidence) dan Bukti Ekonomi (Economic Evidence).Tipe penelitian ini adalah penelitian normative, yang sumber utamanya adalah bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam perkara kartel minyak goreng, penggunaan indirect evidence oleh KPPU ditolak oleh Mahkamah Agung sedangkan dalam perkara Persekongkolan Tender Paket Pekerjaan JAringan Air Bersih di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, penggunaan indirect evidence oleh KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 dan Yurisprudensi penggunaan indirect evidence dapat dilakukan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.......The greatest challenge ever faced by KPPU in performing its duties is the increasing difficulty in proving a violation of the business competition law. Cartel, prohibited under Article 11 of Law No. 5 of 1999 and tender conspiracy, prohibited under Article 22 of Law No. 5 of 1999, are hard to prove using the existing conventional means of evidence. In addition to using direct evidence, KPPU also uses indirect evidence in proving the existence of cartel and tender conspiracy. In general, Indirect Evidence consists of Communication Evidence and Economic Evidence. This research was a normative research of which main sources were not social facts, as in a normative legal research, the studied materials are legal materials containing normative rules. In the case of cooking oil cartels, the Supreme Court rejected the use of indirect evidence by KPPU. Meanwhile, in the case of Conspiracy in Tender for Clean Water Network Works Package in the Subdistrict of Singkep, District of Lingga, Province of Riau Islands, the Supreme Court affirmed the use of indirect evidence. The reseach results indicate that, under Law No. 5 of 1999, KPPU Regulation No. 1 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2010, KPPU Regulation No. 4 of 2011 and Jurisprudence, the use of indirect evidence is allowable in Indonesia’s business competition law."

"Skripsi ini membahas mengenai persekongkolan tender yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat terjadi. Mengambil kasus tender penanganan jalan dan jembatan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 dimana telah diputus bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tetapi diputuskan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Untuk membahas permasalahan ini, menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis dari Putusan KPPU No. 34/KPPU-L/2009 dan Putusan MA No. 38 K/Pdt.Sus/2012 dalam memutus perkara Tender Penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten Bima Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 bahwa KPPU dan MA pun masih adanya kekurangan dalam memutuskan perkara ini.

---

This thesis discusses the bid rigging which can lead to unfair competition case. Taking the case of roads and bridges tender handling Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 which had been found guilty by KPPU but was found not guilty by the Supreme Court (MA). Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of the Commission's Decision No. 34/KPPU-L/2009 and MA No 38 K/Pdt.Sus/2012 in deciding the case Tender Management Roads and Bridges Sector Bima Highways Department of Public Works Bima district, West Nusa Tenggara Fiscal Year 2009 that the Commission and the MA is still wrong in deciding this case."

"Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU.......This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU."

"

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, hal ini dikarenakan kesuksesan pada tahap ini merupakan awal dimulainya pelaksanaan proyek konstruksi. Pelaksanaan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, fenomena yang terjadi adalah penyelenggaraan lelang jasa konstruksi dipengaruhi oleh adanya dugaan keterlibatan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Dalam hal ini, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi mengatur pelelangan dengan cara menciptakan persaingan semu di antara penawar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab keterlibatan, bentuk keterlibatan, pengaruh keterlibatan, tingkat keterlibatan, dan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi memenangkan lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, di mana proses pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penyebaran kuisioner dan wawancara langsung dengan responden dan prosedur yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah analisis statistik deskriptif dengan metode distribusi frekuensi dan metode analisis statistik lainnya yang meliputi uji validitas dan reliabilitas dengan Corrected Item Total Correlation Test dan analisis komparatif dengan Kruskal Wallis Test.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sangat terlibat dalam proses lelang jasa konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dan dengan adanya keterlibatan tersebut menjadikan tingkat keberhasilan penyedia jasa konstruksi untuk memenangkan lelang jasa konstruksi sangat besar.

---

In construction project, tender becomes important because it represent early starting construction project. Tender in Department of Public Work Brebes Region is executed based on Presidential Decree Number 80/2003 and technically arranged by Brebes Region Government Law Number 7/2007 about Local Property Asset Management Guidance. Phenomenon that happened in environment in Department of Public Work Brebes Region is the existence of anticipation that management of construction tender very influenced by existence of Contractor Associates involvement. Contractor Associates link importance all it?s member to get opportunity in following tender with limited emulation.

This study had a purpose to know cause of involvement, form involvement, influence of involvement, mount involvement, and level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region.

The study method that writer used are case study that gathering respondent in form of survey and interview with related parties and data from that survey will be analyzed with descriptive statistical analysis by using frequency distribution method and statistic analyzed other which is validity and reliability analysis with Corrected Total Item Correlation Test and comparability analysis with Kruskal Wallis Test.

From this study the writer find out the Contractor Associates very involved in tender process at Department of Public Work Brebes Region and with existence of the involvement make level efficacy of contractor to win construction tender in Department of Public Work Brebes Region very big.

"

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal, pertama adalah pembahasan mengenai.analisa kedudukan panitia tender dalam praktek persekongkolan tender di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, adalah pembahasan mengenai hubungan antara persekongkolan tender vertikal dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai tindak pidana korupsi. Analisa kedudukan panitia tender ini dilakukan dengan menganalisa putusan-putusan perkara mahkamah agung yang semuanya adalah mengenai persekongkolan tender vertikal dan persekongkolan tender gabungan antara vertikal dan horizontal. Analisa dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta yang ada dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta teori-teori dari para ahli hukum mengenai masalah yang bersangkutan. Penulis mencoba menarik batas-batas yang jelas antara kewenangan KPPU dan kewenangan KPK dalam menangani praktek persekongkolan tender, dengan menghubungkan unsur-unsur antara praktek persekongkolan tender dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan juga menghubngkan unsur-unsur praktek persekongkolan tender dengan tindak pidana korupsi. ......This mini-thesis discusses about two things, first is the position of tender committee on tender conspiracy in practice in terms of Act No. 5 of 1999 and Law No. 20 of 2001. Secondly, the discussion of the relationship between vertical tender conspiracy by law enforcement corruption cases in Indonesia in terms of Act No. 20 of 2001 Jo. Law Number 31 Year 1999 regarding corruption. Analysis of the position of the tender committee is done by analyzing the decisions of the supreme court case that everything is on tender conspiracy and conspiracy tender vertical joint between the vertical and horizontal. The analyzes were performed by comparing the facts that there is a Regulatory Legislation in force in Indonesia as well as the theories of legal experts on the matter in question. The author tried to draw clear boundaries between the authority of the Commission and the authority of the Commission in dealing with the practice of tender conspiracy, with the connecting elements between the tender conspiracy practice with the practice of unhealthy business competition and also menghubngkan elements of the tender conspiracy practice of corruption."

"Skripsi ini membahas mengenai penafsiran hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkaitan dengan pembuktian kasus persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dibuktikan, alat-alat bukti yang digunakan termasuk mengenai penggunaan indikasi sebagai alat untuk membuktikan adanya persekongkolan tender dan penafsiran hukum Badan Peradilan sebagai bentuk upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU khususnya mengenai pertimbangan tentang pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikasi tidak dapat digunakan sebagai dasar yang dapat membuktikan adanya persekongkolan dalam tender, diperlukan alat bukti serta proses hukum acara lebih lanjut. Hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada Putusan No. 01/Pdt.Sus-KPPU/2014/Pn.Bgl yang memeriksa upaya keberatan atas putusan KPPU. Padahal, pada putusan tingat KPPU sebelumnya, Majelis Komisi memang menggunakan indikasi namun keberadaannya diperkuat bersama dengan alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menyarankan KPPU sebagai lembaga quasi yudisial yang memutus perkara persaingan usaha tetap harus berpedoman pada alat-alat bukti yang diatur pada UU No. 5 Tahun 1999, tetapi mengingat sulitnya menemukan pembuktian langsung apabila ada pembuktian hendak menggunakan indikasi saja atau indirect evidence perlu dibuatnya peraturan yang mengakui secara legal keberadaan hal tersebut dan dilakukan penyeragaman terhadap semua lembaga termasuk peradilan umum agar terjadi kepastian hukum dalam hal pembuktian.

---

The Research is about The Commission for The Supervision of Bussiness Competition KPPU 39 s law interpretation in relation to tender conspiracy case, things to prove, the evidence applies in the case including indication applies to prove the tender conspiracy and legal entity 39 s law interpretation as an objection of KPPU 39 s adjudication and about the judgement 39 s evidence in particular. This research is a descriptive normative judiricial. The result of this research shows that the indication can not be a fundamental that may prove tender conspiracy existence. It needs evidence and procedurial law process in further. This become the fundamental consideration to judge in Bengkulu District Court on verdict no. 01 pdt.sus KPPU 2014 Pn.BGL who investigate objection on KPPU 39 s verdict. Whereas, on the last KPPU 39 s verdict, The Commission applied indication but it gets along with evidence which on subsection 42 UU no.5 year 1999. This research suggest KPPU as a Quasi Judicial Institution who concludes the tender competition case to looks at the evidences which written on UU no.5 year 1999, but considering the difficulties on finding direct evidences, if there 39 s any evidence, it might use only the indication or indirect evidence. It needs to make a regulation which legally approving the existence and make a uniformity to all institution including General courts in order to build legal certainty on verification."