Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan dan perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyatakan bahwa akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan adalah dibatalkannya hak atas tanah yang telah diberikan. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar di Gili Trawangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the law implications of the land right holder in Gili Trawangan which neglected and legal protection for parties who control and manage the neglected land on Gili Trawangan according to laws and regulations. The method used is juridicial normative, while the data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the discussion stated that the law implications of the land rights holder in Gili Trawangan which neglected is the cancellation of the land rights that have been granted. Legal protection for parties who control and manage the neglected land in Gili Trawangan based on laws and regulations is nothing."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui wujud kepedulian Panti Sosial Hidayatullah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial anak terlantar di kota Palangkaraya,Kalimantan Tengah

---

"

"This research is aimed to identify and explain the effort and obstacles in curbing of abandoned land. Data was obtained through library and field research. The library research by using text book, research report, regulation and other documents. The field research by using interview´s guide. The reseach result shows that local government has presented efforts to curb of abadoned land by establishing special team. The team has presented inventories, calling and warning, request cancellation of abandoned land. The team did not work optimum because of local security is not condusive and finance limitedness"

"Anak merupakan sumber potensi dan generasi penerus yang memiliki tugas untuk mejujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dan perlu dipersiapkan sedini mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar....."

"ABSTRACTSkripsi ini mengulas problematika proses dalam pengangkatan anak terlantar yang agamanya harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dengan studi kasus atas Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn yang dikaji dengan pengaturan pengangkatan anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai prinsip bahwa agama anak terlantar harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat fundamental untuk dijadikan salah satu prinsip dalam pengangkatan anak. Hal ini dilatarbelakangi dari masifnya jumlah anak terlantar yang merupakan korban bencana, yang hendak diadopsi oleh Warga Negara Asing dengan segala problematika dan potensi kejahatan terhadapnya. Pengaturan mengenai apabila agama anak yang tidak diketahui asal usulnya, maka harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat serta ketentuan agama yang harus sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat ditujukan agar Warga Negara Indonesia serta masyarakat setempat menjadi pihak yang diprioritaskan untuk mengangkat anak tersebut. Selain itu, pengangkatan anak sejatinya tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga pengaturan agama yang sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat untuk menghindari sengketa hukum dengan orang tua kandung di kemudian hari terutama dalam hal keperdataan yakni waris. Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, penulis berpendapat bahwa penetapan hakim tersebut tidak tepat karena tidak memperhatikan prinsip, syarat, serta prosedur pengangkatan anak. Dengan demikian diharapkan para hakim harus berhati-hati dalam melakukan pertimbangan hukum dengan melihat segala aturan yang menyangkut dengan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Untuk pemerintah diharapkan dapat membentuk regulasi tambahan dalam hal pengaturan pengawasan pasca pengangkatan anak agar kepentingan terbaik bagi anak benar-benar dapat terwujud.

---

ABSTRACTThis thesis reviews the problematic process in the adoption of abandoned children whose religion must be adapted to the religion of the majority of the local people with a case study of Court Decree Number 15/ Pdt.P/2014/ Pn.Kd.Mn which is reviewed by the regulation of adoption in the legislation and others legal instruments that are applied in Indonesia. The discussion was conducted through literature studies and juridical-normative descriptive approaches. The results of the study concluded that the provisions regarding the principle that the religion of an abandoned child must be adapted to the religion of the majority of the local people is hugely fundamental to become one of the principles in adopting children. This is motivated by the massive number of abandoned children who were victims of disasters, which foreign citizens crave to adopt them with all the potential problems, crimes, and risks await. Regulations that stipulate the conformation of children with unknown religious backgrounds to the religious majority of their communities as well as the rule that obligates Prospective Adoptive Parents to have the same religion as a Prospective Adoptive Child aims to prioritize Indonesian citizens within the adoption process. In addition, the action of adopting the children does not sever the relationship between children raised with their biological parents, so that the same religious arrangement between prospective adoptive parents and adopted children is made to avoid legal disputes with biological parents in the future, especially in civil matters, such as inheritance. Based on the result of the analysis of Court Decree No. 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, the writer deduced that the decree in question did not pay much attention to the principle, requirements, and also the procedure of the children adoption. As such, it is expected that in the future, the judges will be more thorough in carrying out legal considerations by examining all of the regulations and the rules regarding child adoption. The government is expected to form additional regulations in terms of post child adoption supervision in order to protect the childrens best interest."

"ABSTRAKTransisi demografi, dari tingkat kelahiran tinggi menjadi rendah merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari. Gejala tersebut juga terjadi di Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia yang tinggi, menyebabkan lansia terlantar dan rawan terlantar cukup tinggi. Permasalahan ketelantaran menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui program ASLUT (asistensi lanjut usia terlantar). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi penerima manfaat, implementasi program, dan pendampingan lanjut usia terlantar. Sumber data adalah lansia penerima manfaat, anggota keluarga, pendamping, aparat desa, aparat pos, dinas sosial. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan FGD, data analisis secara deskriptif kualitatif. Program ASLUT dirasakan kemanfaatan bagi lansia terlantar, meskipun bantuan sosial belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Intervensi pendamping belum semua terlibat langsung atau beraktivitas dalam membantu lansia menjalani kehidupan sehari-hari. Intervensi sosial baru sebatas mendampingi dalam menerima bantuan dan memberi penyuluhan penggunaan bantuan. DIrekomendasikan, kementerian sosial memberi bantuan sosial sesuai dengan kondisi lansia, untuk meningkatkan kinerja pendamping agar mendapatkan bimbingan teknik lanjut, sehingga kinerja lebih optimal."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah mengevaluasi basil implementasi kebijakan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di DIY. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan sosial bagi LUT di DIY masih belum optimal, yang dapat dibuktikan dari ju mlah LUT yang terkover dalam keb ij akan masih sangat sedikit, kualitas layanan yang diberikan untuk LUT masih minimal, pelibatan masyarakat dalam mengurus lansia belum maksimal, dan kebijakan yang khusus mengelola LUT belum ada. Hal ini terjadi karena, pertama kebijakan sosial khusu s untuk LUT belum tersedia, akibatnya kebijak an yang ada masih sangat parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan,sehingga pelaksanaannya tidak sensitif lansia. Kedua, dana dan infrastruktur yang tersedia baik di panti dan non panti masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah total LUT di DIY. Ketiga,jumlah sumberdaya (SDM) berkualitas pelaksana kebijakan masih terbatas dan sedikit."