Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Jama?ah Anshorut Tauhid sebagai organisasi hub, yang akan menyatukan kelompok-kelompok atau organisasi -organisasi teroris berlatar belakang keagamaan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan uji coba pelatihan militer di Aceh yang dilakukan oleh beberapa kelompok teroris dengan membentuk kelompok yang dinamakan Al -Qaeda Serambi Mekkah, sebagai bagian dari Al - Qaeda, yang bertujuan menegakkan syariat Islam dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Yang menjadi indikator bahwa Jama?ah Anshorut Tauhid dapat dikatakan sebagai organisasi hub terorisme berlatar belakang keagamaan adalah menghubungkan / menyatukan beberapa kelompok/organisasi dalam satu jaringan; sebagai repeater, untuk memperkuat jangkauan antar kelompok/organisasi; fleksibel mendukung beberapa kelompok/organisasi yang berbeda tetapi masih dalam domain / tujuan yang sama; mengisolasi kesalahan yang dilakukan oleh anggota kelompok/organisasi; memberikan manajemen informasi yang terpusat. Hasil penelitian ini menyarankan a gar dilakukan langkah-langkah penanganan yang langsung menyentuh akar permasalahannya baik berupa deradikalisasi, rehabilitasi, maupun reedukasi dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait. Selain itu dengan melakukan revisi terhadap Undang -undang nomor 15 tahun 2003 t entang terorisme, yang dapat menjerat kelompok atau organisasi bawah tanah yang radikal atau melakukan teror sebagai kejahatan korporasi, sehingga dapat dibubarkan. ......This thesis discusses the Jamat Anshorut Tauhid as the hub organization, which will bring together groups or terrorist organizations religious backgrounds in Indonesia. This is evidenced by the trials of military training in Aceh by some terrorist groups by forming a group called Al -Qaeda Veranda of Mecca, as part of the Al-Qaeda, which aims to uphold the Islamic sharia and the establishment of the Daulah Islamiyah in Indonesia. This study is a qualitative study using triangulation techniques to compare data analysis and interviews from several sources. The indicator that the Jama?ah Anshorut Tauhid arguably the hub of terrorism organizations religious backgrounds are connect / unite several groups / organizations within a network; as repeaters, to amplify the range between the group / organization; flexibly supports multiple groups / organizations of different but still in the domain / same purpose; isolate the error committed by members of the group / organization; provide a centralized information management. These results suggested that steps be handling that directly touch the root of the problem either deradicalisation, rehabilitation, and re-education by involving all relevant agencies. In addition to revising the Law No. 15 of 2003 concerning terrorism, which can ensnare a group or a radical underground organi zation or terror as the evil corporation, so it can be dissolved.

Abstrak :
ABSTRAK
Maraknya tindak pidana terorisme di dunia dan khususnya di Indonesia membutuhkan Cara penanganan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana tersebut. Pemerintah Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk menangkap para pelaku tindak pidana terorisme dan mengeluarkan W Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang tertangkap kemudian menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan menjadi dilema tersendiri bagi para petugas Lapas dalam memberikan program pembinaan bagi mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini dan apa sajakah kendala yang dihadapi serta bagaimanakah model yang sebaiknya dilaksanakan dalam pembinaan narapidana tindak pidana terorisme di Indonesia. Dan basil penelitian yang dilakukan didapatkan data bahwa pembinaan yang diberikan kepada para narapidana tindak pidana terorisme adalah diberlakukan secara umum seperti halnya narapidana kasus lain. Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana terorisme tidak berjalan optimal karena adanya kendala minimnya sarana dan prasarana yang ada, pasifnya narapidana itu sendiri serta rendahnya kualitas SDM petugas yang ada. Dori analis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa : 1) pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tindak pidana terorisme tidak mencapai basil yang optimal karena diberlakukannya pembinaan yang sama seperti halnya terhadap narapidana kasus lain; 2) diperlukannya model khusus program pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat model khusus bagi pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dengan menitikberatkan pads perubahan pemahaman atau ideologi mereka. Pembinaan tersebut hams lebih banyak melibatkan unsur Sinergi Segitiga Pemasyarakatan yaitu petugas, narapidana, dan masyarakat.

Abstrak :
Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia. ...... International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia.

Abstrak :
The present study set out from the condition that Indonesia has many counter-terror units each of which executes order from different institutions. Therefore, there are many questions about effectiveness and efficiency of the current counter terrorism management system. In the operational level, it creates some problems on response, and also problem on ruling, preventing, and problem on policy coordination. In terms of research methodology, the present study is planned to pattern the case-study research strategy and collects data from interview, observation, and document searching. On the other hand, research is conducted in three stages: planning, actuating, and reporting. Using modeling approach, the present study analyzes current Indonesian Counter-Terrorism System whether it uses convergence and divergence approach in order to improve counter-terror system in Indonesia. Convergence approach consists of clustering model and integration model. Meanwhile divergence approach consists of coordination model and networking model. The organizational structure of counter-terror system, which is formed pooled interdependence model. is marked by internal dynamics which, among others, are reflected both in fractionalization and disappointed expectations and which manifest themselves in differences of the traditional war /whims as well as differences of perception and evaluation among military leadership. This present study proposes alternative by using Convergence Model in the organizational structure of Counter-Terror Management System. Building preventive culture is also recommended.

Abstrak :
Terorisme di sepanjang abad ke-21 ini telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena frekuensi kekerasan yang dihasilkan dari aksi-aksi terorisme sangatlah besar, sehingga banyak para peneliti yang berusaha untuk meneliti aktivitas kekerasan yang bernama terorisme ini. Terorisme adalah suatu kejahatan yang berbasiskan pada ideologi, dimana pada saat ini ideologi terorisme kebanyakan bersadarkan pada ajaran keagamaan. Di Indonesia, para pelaku aksi terorisme keagamaan mayoritas berasal dari kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji genealogi dan membuat pemetaan ideologi para pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, dimana hasil dari penelitian ini nantinya digunakan sebagai bahan rujukan dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil berdasarkan pada wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terorisme keagamaan di Indonesia merupakan cerita bersambung yang pertumbuhannya bermula dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat sekarang, dimana para pelakunya saling memiliki keterkaitan. Mulai dari kemunculan gerakan Darul Islam DI yang kemudian memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII , dilanjutkan dengan kelompok Al-Jamaah Al-Islamiyah JI , dilanjutkan lagi oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, dan hari ini dilanjutkan oleh kelompok ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia. Dari hasil pemetaan ideologi pelaku terorisme keagamaan di Indonesia, disimpulkan bahwa kelompok ISIS Indonesia memiliki tingkat ideologi radikal paling tinggi, dilanjutkan secara berurutan oleh kelompok Al-Qaeda Indonesia, JI, dan DI. Tingkatan ideologi radikal ini dijadikan tolok ukur untuk menilai keberhasilan program penanggulangan terorisme di Indonesia, khususnya dalam memoderasi ideologi radikal pelaku terorisme keagamaan. Akan tetapi hal ini hanya untuk strategi penanggulangan terorisme dalam jangka pendek dan menengah. Adapun untuk menuntaskan permasalahan terorisme keagamaan di Indonesia maka harus kembali kepada penyebabnya, yaitu dengan mengakomodir aspirasi politik umat Islam untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam sesuai dengan amanah konstitusi.

---

Terrorism throughout the 21st century has become a major concern throughout the world. This is a natural thing, since the frequency of violence resulting from acts of terrorism is so great that many researchers are attempting to investigate this violence activity called terrorism. Terrorism is a crime based on ideology, where at present the ideology of terrorism is mostly based on religious teachings. In Indonesia, most of the perpetrators of religious terrorism are Muslim. This study aims to examine the genealogy and make mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, where the results of this research will be used as a reference in formulating the strategy of countering terrorism in Indonesia. This study uses a qualitative method. The data are based on in depth interviews and literature review. The result of the research is that religious terrorism in Indonesia is a serialized story whose growth dates back to the Indonesian independence era up to the present time, where the perpetrators have interconnectedness. Starting from the emergence of Darul Islam DI movement which then proclaimed the Islamic State of Indonesia NII, followed by Al Jamaah Al Islamiyah JI group, followed by Al Qaeda Indonesia group, and continued by ISIS Indonesia. Alasan yang menyebabkan berbagai kelompok ini melakukan aksi terorisme adalah karena karena tersumbatnya aspirasi politik untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara formal di Indonesia. From the result of mapping the ideology of the perpetrators of religious terrorism in Indonesia, it is concluded that ISIS Indonesia group has the highest level of radical ideology, followed sequentially by Al Qaeda group Indonesia, JI, and DI. The level of radical ideology is used as a benchmark to assess the success of counter terrorism programs in Indonesia, especially in moderating the radical ideology of perpetrators of religious terrorism. However, this is only for counterterrorism strategies in the short and medium term. As for to solve the problem of religious terrorism in Indonesia it must return to the cause, that is by accommodating the political aspirations of Muslims to realize the implementation of Islamic Sharia in accordance with the mandate of the constitution.