Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pemerintah Turki setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 banyak diadopsi dari Eropa. Akibat dari pengadopsian ini, segala bentukb pengungkapan diri bagi kaum Kurdi maupun etnis minoritas lain direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik, tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Sebelum tahun 1991, bahasa Kurdi dianggap ilegal. Hingga tahun 1999 masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi, misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari; lima hari seminggu. Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi sejak tahun 1984. Kebijakan Pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi di Turki Tenggara tidak dapat dilepaskan dari posisi Kurdistan sebagai suatu wilayah yang strategis bagi Turki sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggaman mereka. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kasus yang ditunjang oleh data dokumen, rekaman fisik dan wawancara yang terkait dengan masalah penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis data berbentuk analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari data yang diperoleh, dapat diketahui bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalahnya dengan etnis Kurdi baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Perubahan konstelasi politik dalam negeri Turki ternyata mempengaruhi kebijakan terhadap etnis Kurdi.

---

Most of the Turkish government policies toward the Kurds after the Treaty of Sevres in 1920, were adopted from Europe. The consequences of these policies, the Kurds and other minorities in Turkey are oppressed. The Kurds do not have the rights for being active in politic, no adequate access to education, and information. Before 1991, Kurdish language was considered illegal. Up until 1999 the Kurds cannot aired their radio for more than 1 hour in five days a week. The conflicts between the Turkish government and the Kurds happened since 1984. The Turkish government policies towards the Kurds, is caused by the strategic geographic position and the natural wealth of Kurdistan. Especially its natural resources such as water and oil, which is very important for Turkey. The methods used for this research is a study case methods with qualitative research. All the data used for this research came from documents, physica records, and interviews. Data analysis methods for this research are qualitative analysis and interactive model. From the data obtained, it can be seen every efforts that had been done by the Turkish government in order to deal with the Kurdish situations, both by the use of force and through negotiations. The changing political situation in Turkey also influenced the Turkish government policy toward the Kurds."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas peristiwa terjadinya pembantaian suku Kurdi di Halabja, Irak Utara yang terjadi pads masa pemerintahan Saddam Hussein pada tahun 1988, serta faktor yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Peristiwa pembantaian suku Kurdi di Irak utara ini terjadi di salah satu perkampungan suku Kurdi bemama Halabja. Peristiwa ini merupakan serangkaian kampanye yang terjadi pada hari Jum'at 16 Maret 1988. Saddam mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan karena pribadi Saddam yang keras dan politik tiran dan terror yang dianutnya akibat pengaruh Iingkungan yang penuh dengan kekerasan. Katakter Saddam semakin tampak terlihat selama bergabung dengan Partai Baath. Yaitu Partai yang menganut tribalisme dengan mengutamakan dan memumikan etnis Arab. Suku Kurdi telah melakukan pemisahan diri untuk membentuk Negara Kurdistan yang merdeka jauh sebelum rezim Saddam dan Baath berkuasa karena deskriminasi etnis dan sektarian. Berkuasanya ideologi partai Baath membuat suku Kurdi semakin meningkatkan aksi perjuangannya dengan serangkaian pemberontakan, akan tetapi selalu dibalas oleh rezim Saddam dan Baath dengan berbagai 'penindasan Hak Asasi manusia. Perang Iran-Irak menjadi media puncak suku Kurdi untuk menggulingkan Rezim Saddam Hussein. Suku Kurdi membantu Iran di perbatasan Irak, rezim Saddam pun menganggap Kurdi hanya sebagai pengkhianat dan penyulit pemerintahan Bagdad. Sehingga Saddam pun tanpa memikirkan segi kemanusian lagi, tanpa ragu memilih Halabja sebagai tempat untuk uji cobs senjata pemusnah massal yang barn dibuat oleh perusahaan senjata Irak Atomic Energy.

---

AbstractThis undergraduate thesis focuses on the event and the factor which caused a massacre of Kurds race in Halabja, North Iraq that occurred on Friday, March 16, 1988, in Saddam Hussein regime. This research uses analytical description method. The massacre of Kurds Race in North Iraq occurred in a Kurds village named Halabja. Saddam made a policy which was about the use of mortal gas bomb in Halabja based on his authoritarian characteristic and the politic of tyranny and terror that he done from the influence of his rough environment. His tyranny characteristic was even much more able to be seen when he joined Baath Party, a party which followed tribalism that concern to prior and purify Arab ethnicity. Kurds ethnic had been tried to separate themselves from Iraq to form an independent Kurdistan country long before Saddam and Baath governed because of the ethnic discrimination and belief. When Baath Part ideology governed, Kurds Race had increased their fight with series of rebellion but Saddam Regime and Baath Party responded by oppressing the Kurds human rights. Iran-Iraq war became the peak of Kurds Race's fight to overthrow Saddam Hussein regime by helping Iran through the Iraq confine. Saddam regime then called Kurds,ts a traitor which had caused many obstacles to Iraq government so that without considering the effect of humanity crises, Saddam chose Halabja as a place for nuclear weapon test that was made by a weapon company, Iraq Atomic Energy."