Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Asuransi Alat Berat merupakan asuransi yang melindungi alat-alat berat yang pada umumnya berada pada lokasi-lokasi konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: 1 mengenai pengaturan Prinsip Indemnitas dalam Hukum Asuransi di Indonesia, dan 2 penerapan Prinsip Indemnitas dalam penggantian kerugian pada putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI. Permasalahan dalam putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI merupakan terjadi perselisihan pendapat antara PT Kartika Jemaja Jaya dengan PT Asuransi Jasa Tania, Tbk dikarenakan perbedaan perhitungan jumlah ganti kerugian antara Tertanggung dan pihak Penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Prinsip Indemnitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal. Selanjutnya, dalam kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 236/PDT/2020/PT DKI, Prinsip Indemnitas telah diterapkan dalam kasus ini, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan tersebut tidak berdasarkan pemahaman Prinsip Indemnitas. Saran yang diberikan, agar dilakukan pelatihan kepada hakim yang materi dari perlatihan tersebut termasuk tentang hukum asuransi termasuk prinsip-prinsip asuransi termasuk Prinsip Indemnitas. ......Heavy Equipment Insurance is insurance that protects heavy equipment that is generally located at construction sites or jobs that require heavy equipment. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: 1. the regulation of the Principle of Indemnity in Indonesian Insurance Law, and 2. the application of the Principle of Indemnity in compensation for losses in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI. The problem in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI is a dispute of opinion between PT Kartika Jemaja Jaya and PT Asuransi Jasa Tania, Tbk due to differences in the calculation of the amount of compensation between the Insured and the Insurer party. The research method used is qualitative with a form of juridical-normative research using secondary data. The results showed that the regulation of the Indemnity Principle has been regulated in the Commercial Code under several articles. Furthermore, in the case described in the DKI Jakarta High Court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI, the Indemnity Principle has been applied in this case, however, the DKI Jakarta High Court Panel of Judges granted the lawsuit not based on an understanding of the Indemnity Principle. The suggestion is that training be conducted for judges whose material from the training includes insurance law including insurance principles including the Principle of Indemnity.

Abstrak :
Proyek pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki skala kompleksitas yang signifikan, mencakup risiko akan kinerja Kontraktor dalam memenuhi kewajiban kontrak terhadap Pemerintah. Alhasil, Pemerintah mewajibkan suatu jaminan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan oleh Kontraktor, yang salah satunya adalah Surety Bond. Skripsi ini membahas prinsip tanpa syarat dalam surety bond dengan penelitian untuk menganalsa: (1) akibat dan isu hukum yang timbul dari penerapan asas tanpa (2) bukti yang diperlukan dan beban pembuktian dalam proses klaim pencairan dan sengketa hukum yang timbul dari itu, dan untuk memperdalam telaah, Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 618K/Pdt/2019 untuk menggarisbawahi persoalan hukum isu hukum yang bersangkutan. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman prinsip tanpa syarat mengakibatkan pencairan surety bond terlepas dari situasi kerugian dan kewajiban untuk menandatangani perjanjian ganti rugi. Masalah hukum yang timbul berkaitan dengan kerentanan terhadap moral hazard dan kerugian terhadap posisi keuangan Principal. Keadaan merugikan Principal kian diperparah karena sifat sepihak dari bukti yang diperlukan dan beban pembuktian untuk klaim pencairan surety bond. Skripsi ini menyarankan penerapan prudential inspection dalam proses underwriting surety bond dan untuk merubah bukti-bukti yang diperlukan untuk klaim pencairan. ......scale of complexity, encompassing risks on the performance of the Contractor in fulfilling its contractual obligations beholden to the Government. Accordingly, the Government requires a form of guarantee to assure the performance of procurement work by the Contractor, one of which is Surety Bond. This thesis discusses the principle of unconditionality in surety bond with research objectives to analyze: (1) the legal consequences and impediments arising from the application of unconditional principle, (2) the required evidence and burden of proof in the process of claiming disbursement and the legal disputes arising thereof and to further provide insight, this thesis avails in the vivisection of Putusan Mahkamah Agung Nomor 618 K/Pdt/2019 to underline the relevant legal issues. This thesis is a descriptive research implementing normative juridical methods. The results exhibit that the inclusion of unconditional principle results in the immediate disbursement of surety bond regardless of situation of loss and the subsequent obligation to sign indemnity agreement. The ensuing legal issues concern with the susceptibility to moral hazard and the principal's detrimental financial position. The detrimental position of the principal is further aggravated due to the unilateral nature of required evidence and burden of proof to claim surety bond disbursement. This thesis suggests the implementation of prudential inspection in the process of underwriting surety bond and to amend the required evidence to claim for disbursement.

Abstrak :
Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuransi muatan laut (marine cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian, prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi yang diberikan mengembalikannya pada posisi keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, namun tidak lebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci. Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam asuransi muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam KUHD. ......Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed provisions. Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by it self of the small loss, the value of a small loss that agreed has been described in open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of indemnity in KUHD.