Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisa masalah pokok bagaimana akibat hukum klausula arbitrase dalam perjanjian terhadap kewenangan pengadilan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum dan bagaimana pandangan pengadilan terhadap sengketa dalam perjanjian investasi yang mengandung klausula arbitrase terhadap kewenangan mengadili sengketa perbuatan melawan hukum dalam kasus Siti Haryanti Rukmana, dkk melawan PT. Berkah Karya Bersama, dkk. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui surat/pos dengan BANI guna mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian, yaitu sesuai pasal 3, 5, 11, dan 30 Undang-Undang Arbitrase, perbuatan melawan hukum termasuk dalam sengketa yang dapat di-arbitrase-kan dan adanya pihak ketiga yang berkepentingan tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menjalankan klausula arbitrase sehingga pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dan putusan tingkat PN dan MA dalam kasus yang diteliti tidak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase.

---

ABSTRAK
This thesis analyzes the legal consequences of arbitration clause regarding jurisdiction to adjudicate tort disputes and the court?s view over disputes on Investment Agreement, which has an arbitration clause regarding jurisdiction to adjudicate tort disputes in the case of Siti Hardiyanti Rukmana, et al v. PT. Berkah Karya Bersama., et al. The research method used was a normative method and data collection tools used were literature studies and indirect interviews by written letter/post with BANI to get their views related to the research. The results of the study are: first, in accordance with article 3, 5, 11, and 30 Arbitration Act, tort disputes is arbitrable and the presence of third parties who relates to the disputes cannot be a reason not to apply the arbitration clause, therefore the court has no authority to adjudicate the case, and second, the District Court and Supreme Court?s verdict in this case were not in accordance with the provisions of the Arbitration Act.