Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The Timber Construction Manual has become the definitive design and construction industry source for building with structural glued laminated timber. Revised to cover the 2011 National Design Specification for Wood from the National Forest Products Association, IBC 2009 ASCE 7-10, and AITC 117-2004, this new edition contains the latest design procedures for glulam construction and an expanded collection of real-world design examples supported with detailed schematic drawings. Information and recommendations are based on the most reliable technical data available and reflect commercial purposes found to be the most practica

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu SVLK . Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah memastikan para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang kehutanan dan juga industri kehutanan, menggunakan kayu legal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor kehutanan Indonesia. Tesis ini meneliti pengaruh peraturan tersebut pada pasar ekspor kayu lapis, bukan hanya pada banyaknya jumlah kayu lapis yang diekspor tetapi juga penerimaan negara yang diterima dari ekspor produk ini. Dengan menggunakan data mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dan melibatkan 58 negara sebagai mitra perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia, pengaruh perturan tersebut akan dihitung menggunakan model gravity yang telah digunakan oleh Rose 2004 dalam penelitian sebelumnya. Dari beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pengaruh peraturan tersebut, tesis ini membuktikan terdapat indikasi bahwa jumlah kayu lapis yang dieskpor maupun penerimaan negara dari ekspor kayu lapis menurun setelah diterapkannya SVLK.

---

ABSTRACT
In 2009, Ministry of Forestry issued new regulation which is known as Timber Legality Verification System SVLK . One of the regulation rsquo s objectives is to ensure the forestry stakeholders and industries use only legal wood and therefore increases the competitiveness of Indonesian forest products. In this thesis, I will estimate how this regulation affects the plywood export market, not only on the quantity exported but also on the revenue earned from this product. Using panel data of this market from 2000 to 2014, involving 58 countries as trading partner, I adapt gravity model which has been used by Rose 2004 . Employing several approaches, this study finds an indication that quantity exported and revenue earned after the implementation of the regulation is less than before.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.

---

This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yang memiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10 negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung oleh kebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalam perdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya daya saing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selain itu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapat menjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalam merespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), salah satunya untuk produk kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke negara-negara importir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periode pemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia ABSTRACT
The paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasing Indonesia?s economic growth. The export-oriented of Indonesia paper commodity currently become one of the product from 10 countries of the world's largest paper exporter. The abundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected will continue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow. In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the lowcompetitiveness issue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand, this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate are aimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegal logging. In response to these demands, the government has been imposed the policy of implementation of the Timber Legality Verification System (SVLK), including for paper commodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLK implementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel data export to 15 major importing countries in the period of 2003-2014. The result shows that in the period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on the export performance of Indonesian paper