Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. ......Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties. The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively. From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"ABSTRAKTesis ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham sesuai dengan surat keterangan tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Permasalahan dalam tesis ini meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama perlindungan hukum yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas apabila kepentingannya dirugikan, berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak perseorangan, hak penilaian, hak utama, dan hak pemeriksaan, maka dengan dilanggarnya hak-hak tersebut pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan akta agar dapat memperoleh hak atas sahamnya kembali, kedua terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat karena berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus notaris diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis examines Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN regarding the responsibilities of a Notary Public regarding the inclusion of false statement in the share purchase agreement in accordance with the statement to change the composition of shareholders and management as stated. Problems in this thesis include legal protection for shareholders due to falsification of the deed and legal responsibilities of the notary who participated in falsifying the deed in Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN. To answer these problems, uses a normative juridical form of research with descriptive research typology, therefore the results of this research is analytical descriptive. The results of the research in this thesis are, first, the legal protection possessed by each shareholder of a limited liability company if its interests are impaired, based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is individual rights, valuation rights, main rights, and examination rights, with the violation of these rights shareholders can file a civil suit to the District Court for cancellation of the deed in order to obtain the right to their shares again, secondly there are 3 (three) forms of responsibility of a notary public who participate in falsifying authentic deeds, including criminal liability with imprisonment, civil liability with reimbursement, compensation, and/or interest, and administrative responsibility in the form of dishonorably dismissal because based on Article 13 of the UUJN, a notary who commits an offense threatened with imprisonment of 5 (five) years or more may be dishonorably dismissed. In case a notary public is liable to a maximum imprisonment of 8 (eight) years, the notary may be subject to the heaviest administrative sanction in the form of dishonorable discharge. Therefore, it is expected that the notary will be more careful and reject the making of an authentic deed from the client, if the notary has known the absence of supporting documents as a condition for making the deed to avoid the notary being ensnared in later criminal sanctions."