Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aldino Febrianto
"ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunya
melibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapat
bekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpa
adanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecuali
dalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhan
perawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukan
oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian dan
perlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawat
anestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien.
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksi
pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yang
memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akan
pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien juga
dibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasib
perawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten Padang
Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanya
terdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

ABSTRACT
In the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will be
an involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called as
paramedics will not be able to work without the help of the nurses in the
?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be able
to act independently unless it is in a general action and part in the field of nursing
care. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problem
related to the issue and a legal care towards the nurses can be shown during
anesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by their
own will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminal
sanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which will
later generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorized
registration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demand
for giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is also
needed. This provision will certainly polemical considering the fate of the
anesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten Padang
Panjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a few
of paramedics which could fulfill the needs of the people."
2016
S63936
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratu Yayu Luthfah Sofwat
"ABSTRAK
Biaya pelayanan kesehatan cenderung meningkat, baik bersumber Pemerintah
maupun masyarakat. Namun peningkatan tersebut belum tentu meningkatkan mutu
pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu maka kenaikan biaya ini perlu
dikendalikan.
Hal ini juga terjadi pada RS Y yang menjadi salah satu Provider JPK
Jamsostek. Dalam mengajukan klaim opcrasi peserta JPK Jamsostek sexing terjadi
perbedaan klasifikasi tindakan opcrasi yang mengakibatkan tingginya klaim yang
diajukan oleh RS Y kepada IPK Jamsostek. Dengau adanya perbedaan klasitikasi
tersebut, rnaka klaim dari RS Y itu dikembalikan ke RS Y dan dfbayar sesuai
dengan klasiiikasi n1enurutJPK Jamsostek.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan klasiiikasi iindakan
operasi peserta JPK Jamsostek di RS Y. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data klaim RS Y mmtuk pasien peserta
JPK Jamsostck yang mengalami tindakan operasi,dan data primer bempa rekam
medis pasien peserta JPK Jamsostek yang mengalami tindal-can operasi di RS Y pada
tahun 2006.
Jumlah sampel adalah 263 pasien mencakup pasien poli bedah umum, bedah
mata, bedah orthopcdi, obsgyn dan bedah samfi
Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji statistik kai kuadrat (chi
square) didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang siguiiikan antara klasifikasi
menurut peneliti, klasifikasi menurut RS Y dan klasifikasi menumt JPK Jamsostck.
Dari basil penelitian juga terlihat bahwa poli yang memiliki ?ri'cl
sering mengalami perbedaan klasiiikasi tindakan operasi adalah poli obsgyn, dan poli
bedah umum adalah poli yang memiliki frekuensi tersering kedua yang mengalami
perbedaan ldasifikasi tindakan opcrasi.
Berdasarkan peneijti disarankan agar dalam mengklasiEkasikau tindakan
operasi agar melibadcan manajemen, komitc medik, dokter operator dan bendahara

ABSTRACT
Health services? cost tends to increase, not only in the government but also the
community. But these cost?s increased are not always increase the qualities that are
given. For that reason, these increased has to be under controlled.
This is also happened to Y hospital which is one of the provider of JPK
JAMSOSTBK. Continuing on members? operation claims of JPK JAMSOSTEK,
there are often differences of classification operation acts that cause high claim
submitted by Y hospital to JPK JAMSOSTEK With these differences of
classification, claims that are submitted will be retumed to the provider and paid as
the classification of IPK JAMSOSTEK.
The objective of this research is to sec the differences of classification
operation acts of the members of IPK JAMSOSTEK This research is an analytical
research with cross sectional design. The data used for this research are secondary
data which is claim data ofthe patients in Y hospital which is the members of JPK
JAMSOSTEK that has undergone the surgery, and primary data which is medical
records of the patients which is the members of JPK JAMSOSTEK that has
undergone the surgery in Y hospital on 2006.
Total samples for this research is 263 patients including patients of general
surgery, eye surgery, orthopedic surgery, obstetric and gynecologic, and neural
surgery.
From the result of the statistic test that is done by using chi square statistic
test, found that there is significant differences between classification operation acts
according to researcher, classification operation acts according to Y hospital, and
classification operation acts according to JPK JAMSOSTEK.
Based on this research, it is suggested that on classifying the operation acts,
managements, medical committee, operator doctors, and treasurer of Y hospital
should be involved. Besides that, filling up medical resume that is done by operator
doctors should be done more accurately.

"
2007
T34525
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Satya Magdalena
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja Tahun 2018. Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi. Jenis penelitian ini adalah mixed method dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan telaah dokumen formulir persetujuan tindakan operasi dan pengisian kuesioner oleh responden, penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian didapatkan rata-rata kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi RSUD Koja sebesar 76,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan formulir persetujuan tindakan operasi belum sesuai dengan standar RSUD Koja sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya perbedaan persepsi dalam pengisian formulir, kurangnya sosialisasi SPO, belum efektifnya pemberian umpan balik, belum ditetapkannya kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi sebagai standar kinerja individu, serta belum adanya sistem reward punishment. Hal tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi di RSUD Koja.

ABSTRACT
This research discuss about the completeness of filling informed consent in surgical procedure at Koja District Hospital. The purpose of this research is to get illustration of analysis the completeness of filling informed cosent in surgical procedure. The design of this study uses mixed method which combine quantitative and qualitative. A quantitative method through document review informed consent forms through checklists and questionnaires for respondent, a qualitative method through in depth interviews. Result of this study shows that an average of completeness filling informed consent is about 76,54%. It shows that the completeness of filling informed consent has not convenient to the standard at Koja District Hospital which is about 100%. This study also reveals that there is different perception to filling informed consent, less socialization of Standard Operational Procedure, ineffectiveness of giving feedback, completeness of filling informed consent in surgical procedur has not set as standard performance of individu, the lack of reward punishment system which may be the factors contributing to completeness of filling informed consent forms in surgical procedure at Koja District Hospital."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library