Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2020 memberlakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan untuk produk evaporator impor tipe roll bond dan fin bond yang berlaku pada 11 Januari 2020. Tindakan ini diajukan oleh industri dalam negeri berdasarkan aturan Article XIX GATT 1994 dan Article II dan IV WTO Agreement on Safeguard  sebagai ketentuan untuk mengajukan tindakan pengamanan perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian diagnostik preskriptif yang bersifat eksplanatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan  teknik analisis interaktif . Indikator kinerja pemohon sebagai dasar terdapat ancaman kerugian serius dan/atau kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri merupakan indikator dapat diterapkannya tindakan pengamanan perdagangan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Efek samping dari penerapan tindakan perdagangan adalah pengenaan bea tambahan terhadap produk impor evaporator dengan persentase lebih tinggi daripada sebelumnya.

---

The Indonesia Government has been establishing Ministry of Finance Regulation No.1/2020 that enforce the imposition of Duty on Safeguards for imported evaporator products of roll bond and fin bond types which took effect on January 11, 2020. This action was proposed by the domestic industry based on the rules of Article XIX GATT 1994 and Articles II and IV of the WTO Agreement on Safeguards as provisions for implement safeguard measures. This research is a normative juridical research with a prescriptive-diagnostic research that is explanative. The data that used is secondary data with literature study techniques and interactive model of analysis techniques. Performance indicators as the basis for the threat of serious injury and/or serious injury experienced by the domestic industry are indicators that the Government can implement safeguards in accordance with applicable laws and regulations. A side effect of implementing safeguard measures is the additional tariff of imported evaporator products with a higher proportion than before."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai efektivitas dari implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara sebagai instrumen tindakan pengamanan sementara atas produk kain dalam negeri. Kebijakan ini diatur melalui aturan PMK No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain. Penetapan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) atas dasar bukti adanya lonjakan impor kain yang mengakibatkan injury terhadap industri kain dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data , yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan BMTPS yang diatur dalam PMK No. 162 tahun 2019 belum mencakup keseluruhan pos tarif produk kain yang menderita injury akibat lonjakan impor. Namun, implementasi kebijakan BMTPS ini cukup efektif dalam menekan lonjakan impor produk kain. Dalam kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan lonjkan impor kain. Namun, tindakan safeguard ini belum dapat dikatakan efektif dalam memulihkan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri, karena hanya berlaku selama 200 hari. Untuk dapat melihat apakah tindakan safeguard ini telah efektif dalam memulihan kerugian serius yang di derita industri dalam negeri, maka perlu diterapkan secara definitif selama tiga tahun.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the effectiveness of the implementation of import duties provisional safeguard measures on fabric products. The policy set through the Minister of Finance Regulation that is PMK No. 162 / PMK.010 / 2019 regarding The Imposition of The Implementation of Imports of Duties Provisional Safeguard Measures Againts Fabric Import Products. The determination of the policy is motivated by the application of the Indonesian Textile Association on the basis of evidence showing a surge in imports which resulted in serious injury to the domestic industry. This thesis uses a post-positive approach with data collection techniques is field reserch through in-dept interview and literature study. The result shows that the tarrif posts are specified in the PMK No. 162/2019 do not cover all fabric products that have suffered serious injuries due to the surge in imports, which makes some fabric entrepreneurs feel disappointed. Even though, the implementation of provisional safeguard measures duties on fabric product import duties are quite effective in suppressing the surge in fabric imports. In other words this policy is the right policy to overcome the surge in fabric imports which is detrimental to the domestic industry. However, the safeguard measures cannot yet be said to be effective in recovering the serious injury suffered by the domestic industry, because it is only for 200 days. To be able to see whether this safeguard measure has been effective in recovering serious injuries to the domestic industry, it must be applied definitively for three years.

"

"ABSTRAK

Pelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT

Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan variabel idealized policy sebagai kebijakan yang ideal terdapat kebijakan formal dan program untuk mencapai tujuan. Pada variabel target group, kebijakan bea masuk tindakan pengamaan berpengaruh bagi importir terkait dengan biaya, serta bagi industri baja untuk pulih dari kerugian. Pada variabel implementing group, penerapan kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan memiliki kendala terkait dengan dwelling time dan pemeriksaan barang impor di pelabuhan. Pada variabel environmental factor, implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dipengaruhii oleh produksi baja global serta dukungan pemerintah untuk keseimbangan ekspor impor pada neraca perdagangan. Untuk mengoptimalkan tujuan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan, sebaiknya buat peraturan khusus mengenai pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terkait, terhadap penyesuaian struktural industri dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research analyzes the policy Implementation of Extension Import Duties Safeguards Policy To Import Products I and H section from Parts Other Alloy Steel. This research conducted by post positivist, approach with descriptive purpose, and it is use to analyzes the implementation policy regard safeguards important products I and H from parts other alloy steel. The results of this study indicates the policy of implementing security duties based on idealized policy variables as ideal policies that have formal policies and programs to achieve goals. In the target group variables, import duty policies prioritize importers and the steel industry is able to recover the losses. In the implementing group variable, the implementation of the policy that adding security duties is related to dwelling time and is to the inspection of important goods at the port. On environmental factor variables, the implementation of the imposition of security duties related to global steel production and government support for trade of balance. To optimize the aims of import duties safeguards policy, special regulations should be about supervision carried out byrelevant ministries, to structural adjustment of domestic industry."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."