Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIn the Indonesian historiography, the contest for market between the Chinese and indigenous traders has long attractedmuch scholarly attention, however this issue was actually only part of the story. This article seeks to elaborate theJapanese and Chinese import trade competition in Java during the 1930s depression. Drawing upon both primary andsecondary historical materials, it is argued that instead of creating a time of hardships, the crisispaved the way forJapan?s import trade expansion. Benefiting from thecreation of large market for cheap products amongthe customers inJava suffering from a decline in purchasing power and their owned trade networks, a great number of Japan productswill soon controlle the market. The Chinese found that their well-established economic position was seriouslythreatened. Although Japan?s fast rising market domination was eventually removed, it was due to the changing of thesocio-political environment that created major obstacles for the Japanese to maintain its position, rather than that of theresponses of the Chinese traders."

"This paper analyses the possibility of implementing a VAT-non-PE (hereinafter referred as ?VAT-only?) registration under the prevailing Indonesian Tax Laws to accomodate changes in the global business models. The research methodology used is a literature research, particularly those detailing VAT practices in ASEAN countries in dealing nonresident entities to apply for a VAT-only registration under certain circumstances. In-depth interview with capable fiscal scholars and tax practitioners were also carried out aimed at providing suggestions on how VAT-only registration for nonresident traders could be implemented so as to enhance a favorable climate for supply chain activities in Indonesia. In addition, a secondary data collection is also conducted to support the suggestions of introducing a VAT-only registration in this jurisdiction in respect of nonresidents due to the following reasons: (i) it technically does not breach the prevailing tax law; and (ii) it may encourage more supply chain activities by nonresidents in Indonesia in order to further developing the national economy."

"Salah satu alternatif yang dapat dijadikan pilihan untuk pengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada dua kondisi yaitu: banyaknya aset iddle yang belum dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan dengan optimal. Aset daerah yang sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan secara optimal pada umumnya dikelompokkan ke dalam aset yang dipisahkan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan profit centre.Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya) merupakan salah satu BUMD yang memiliki aset besar dan memainkan peranan strategis karena terkait langsung dengan urat nadi perekonomian rakyat dan membawa dampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomiJakarta. PD. Pasar Jaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyamengemban misi komersil dalam pemupukan laba dan sosial dalam memberikanpelayanan umum kepada masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan analisisfaktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi keadaan perusahaan,untuk mendapatkan alternatif-alternatif tindakan atau strategi dalam rangkamengoptimalkan pengelolaan aset pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya, baik dilihat dari manfaat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maupun sebagaiupaya pemberdayaan pedagang yang merupakan stakeholder utama PerusahaanDaerah Pasar Jaya.

---

One of the alternatives that can be chosen to optimize the regional income sources is to optimize the use of regional assets. The management of regional assets in the area of DKI Jakarta?s Provincial Government is faced with two conditions, they are : many idle assets which have not been used or have been used but not yet optimized. The regional assets which have been used but not yet optimized are generally grouped into assets separated from the ones managed by the Regionally Owned Corporation (BUMD) with the objective of profit centre.Regional Company ?Pasar Jaya? (PD. Pasar Jaya) is one of BUMD which owns large assets and plays a strategic role because it is directly connected with the people?s economic nerve and brings a very large effect towards manpower absorption also pushing the economic growth of Jakarta. PD. Pasar Jaya in implementing its main duty and function performs a commercial mission in building up profit and social in providing public service to the people. This research is an descriptive research, using the analysis factor of internal and external environment which affects the condition of the company, to achieve alternatives of action or strategies to optimize the asset management in PD Pasar Jaya, observed from the benefit of the increase in Region Actual Income (PAD) as well as an effort to endeavour the traders who are the main stakeholder of PD Pasar Jaya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etos kerja serta latar belakang yang mendorong tumbuhnya semangat untuk bekerja atau etos kerja para pedagang perempuan di pasar terapung Lok Baintan Sungai Martapura, Kabupaten Banjar. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja pedagang perempuan Pasar Terapung Lok Baintan di Sungai Martapura terlihat pada sifat dan karakteristik mereka dalam berusaha, seperti sifat kejujuran, menghargai waktu, kerja keras, dan mandiri. Adapun latar belakang tumbuhnya etos kerja pedagang pasar terapung Lok Baintan, dipengaruhi oleh faktor dari dalam yaitu pendidikan, keyakinan terhadap agama mereka, kultur atau budaya yang sudah ada sejak dahulu, dan dampak dari kerja keras. Faktor luar yang mempengaruhi etos kerja mereka adalah; motivasi antar sesama pedagang dan pembinaan dari pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa etos kerja pedagang perempuan Pasar Terapung Lok Baintan sangat baik dan memenuhi kriteria etos kerja yang tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, dan etos kerja mereka juga dilandasi oleh nilai dan keyakinan agama serta budaya luhur."

"Usaha perdagangan kakilima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini. Di Jakarta khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Jakarta tetapi juga banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kakilima. Mereka menempati suatu lokasi tertentu ditempat umum membentuk sebuah lingkungan pasar kakilima, yang didalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesuku bangsaannya. Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua Kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron - klien yang bersifat hubungan bapak - anak. Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh Ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kakilima tersebut. Salah satu sifat pedagang kakilima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, menimbulkan sampah yang mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kakilima. Sebagai Koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kakilima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara ( brokerage ) bila ada masalah antara pedagang dengan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kakilima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien dimana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini. Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kakilima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima di Pasar kota pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kakilima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dpimpin oleh Ketua Kelompok Suku bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antar suku bangsa dalam lingkungan pasar kakilima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemenonjolan identitas suku bangsanya. Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dibina. Sehingga upaya pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi baik sumber daya manusianya, dukungan materiil dan anggaran yang cukup."

"Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif.Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang.Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut. Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum.Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

---

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive.Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt.The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market.Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties.The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement.Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya."

"ABSTRAKPM2,5 merupakan salah satu pencemar udara yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan manusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace pada Februari 2017, rata-rata tingkat konsentrasi PM2,5 di tiga kota besar di Bekasi Tambun, Cikunir, dan Jatibening yaitu 75,67 g/Nm3 selama 24 jam. Tingkat konsentrasi ini melebihi baku mutu nasional sebesar 65 g/Nm3 selama 24 jam. Selanjutnya, pajanan PM2,5 dapat mempengaruhi kesehatan kualitas fungsi paru. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur hubungan konsentrasi PM2,5 di udara terhadap gangguan fungsi paru pada pedagang tetap di Terminal Kota Bekasi tahun 2018. Pengukuran konsentrasi PM2,5 dilakukan dengan EPAM 5000 pada 30 titik di sekeliling terminal menggunakan uji gravimetri, sedangkan gangguan fungsi paru diukur menggunakan spirometri pada 70 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi PM2,5 di udara terminal masih di bawah baku mutu berdasarkan PP No.41 Tahun 1999, namun terdapat 45,7 pedagang tetap yang fungsi parunya dibawah normal FEV1/FVC < 0,70 berdasarkan hasil ukur spirometri. Berdasarkan analisis hubungan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsentrasi PM2,5 di udara dengan gangguan fungsi paru, namun terdapat hubungan yang signifikan antara durasi kerja, jenis kelamin, riwayat penyakit pernapasan kronis, dan status merokok terhadap gangguan fungsi paru pada pedagang tetap.

---

ABSTRACTPM2.5 is one of pollutants that effect human respiratory health. Results of research conducted by Greenpeace in February 2017, the average rate of PM2.5 in the three major cities in Bekasi Tambun, Cikunir, and Jatibening is 75.67 g Nm3 for 24 hours. This concentration exceed the national environmental quality standard of 65 g Nm3 for 24 hours. Furthermore, PM2.5 exposure can effect lung function quality. The study was conducted to measure the correlation between PM2.5 concentration and lung function impairment in permanent traders in Bekasi City Terminal 2018. The measurement of PM2.5 concentration was done with EPAM 5000 at 30 points around the terminal using gravimetric test, while the lung function impairment used spirometry in 70 respondents. The results showed that the concentration of PM2.5 in terminal air was still under environmental quality standard based on PP No.41 Year 1999, but there was 45.7 traders with lung function impairment FEV1 FVC."