Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara berwenang mengatur bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Melalui penataan ruang dan penatagunaan tanah, negara mengatur penggunaan tanah dengan mempertimbangkan kepentingan pribadi (perorangan) dan kepentingan sosial. Salah satu bentuk kepentingan sosial dalam bidang transportasi adalah penyelenggaraan bandar udara. Dalam penyelenggaraannya, bandar udara harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan dan fasilitas penunjang bandar udara umum. Penetapan suatu lokasi sebagai bandar udara akan menghadapi keadaan dimana penyelenggaraan bandar udara beserta fasilitas penunjangnya berhubungan dengan penggunaan tanah oleh masyarakat di sekitar bandar udara. Pengguna tanah di sekitar bandar udara ingin menggunakan dan memanfaatkan tanahnya berdasarkan kepentingan pribadi, sedangkan keberadaan bandar udara menuntut pengguna tanah di sekitarnya untuk menggunakan tanahnya dalam batas tertentu sehingga tidak mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan tanah yang berlokasi di sekitar bandar udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, serta akibat diterapkannya peraturan-peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang disempurnakan dengan wawancara dari berbagai sumber tertentu yang kompeten dengan permasalahan.

Abstrak :
Pelanggan telekomunikasi akan bertambah dari hari ke hari. Lonjakan jumlah pelanggan ini tentu menggembirakan pelaku industri telepon seluler. Namun penambahan jumlah pelanggan juga membawa konsekuensi serius bagi operator, yaitu kapasitas jaringan untuk menjamin konektifitas pelanggannya. Dengan menggunakan data periode dari tahun 2008 dan metode linier least square untuk melakukan prediksi trafik di tahun 2010. Perhitungan dan prediksi dilakukan untuk mendapatkan komponen nilai growth factor, high season factor, trafik akhir 2010, prediksi pelanggan akhir 2010, program ekspansi jaringan 3G khususnya tentang kebutuhan High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) , capex dan juga opex guna untuk keputusan analisa investasi. Subscriber HSDPA di Bali diperkirakan meningkat sebesar 160% di tahun 2010, sedangkan Tren Average of Concurrent User Tahun 2010 diprediksikan akan mengalami kenaikan sekitar 206 %. Peningkatan jumlah pelanggan HSDPA diatasi dengan penambahan kapasitas jaringan baik disisi ekspansi maupun new collocated. Dengan IRR berkisar antara 30,353% dan NPV > 0, maka proyek ini layak untuk dijalankan.

---

Telecommunications customers will increase from day by day. Jump in the number of subscribers is certainly encouraging mobile phone industry. However, the number of customer additions also bring serious consequences for the operator, the network capacity to ensure connectivity customers. The data period collected from 2008 and linear method least square is used to carry out the prediction of the traffic for 2010. The calculation and the prediction was done to get the component thought growth factor, high season factor, also end of year traffic 2010, the prediction of the end subscriber 2010, the total expansion for 3G networks in particular High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), capex and Opex furthermore those parameter will be used for investment analysis. Subscriber HSDPA in Bali is expected to increase by 160% in the year 2010, while the trend of Concurrent Users Average year 2010 is predicted to increase approximately 206%. An increasing number of HSDPA overcome by the addition of either side of the network capacity expansion and new collocated. With IRR ranged between 30.353% and the NPV> 0, means this program is recommended to be done.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang pelayanan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di Polresta Bogor. Perhatian utama dalam tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan polisi lalu lintas di Polresta Bogor dengan fokus corak pelayanan terhadap korban dalam pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan atas kewenangan, kebijaksanaan, dan diskresi. Dalam kajian tesis ini membahas fungsi pelayanan polisi dilihat dari suatu rangkaian tindakan yang dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas Interpretasi tindakannya dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan petugas kepolisian maupun birokrasinya dalam memberikan pelayanan asuransi Jasa Raharja. Hasil penelitian ditemukan adanya corak kegiatan pelayanan asuransi Jasa Raharja yang dilakukan oleh birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian maupun birokrasinya didasarkan atas kewenangan dan diskresi sesuai tingkat kepentingan yang dilayani, imbalan yang diterima, dan kelengkapan administrasi korban untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dalam hal ini kapasitas polisi hanya sebagai media atau penghubung di pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor ditujukan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepolisian kepada individu dan masyarakat dari masalah yang dihadapi agar tidak dirugikan sesuai fungsi dan peranan polisi dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik/Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, korban, dan Petugas Jasa Raharja. Disamping itu, adanya pemerasan yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka serta tindakan penyuapan yang dilakukan oleh tersangka dan korban kepada pihak Penyidik/Penyidik Pembantu. Hal tersebut sebagai akibat dari kurangnya dukungan anggaran dan peralatan untuk operasional, lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya gaji petugas kepolisian serta adanya tuntutan akan kewajiban pemenuhan kebutuhan pribadi dan organisasi. Corak kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap kerja polisi. Masyarakat merasa puas dilayani polisi apabila tujuannya tercapai, sementara masyarakat yang tidak puas atas pelayanan polisi mengharapkan adanya suatu perubahan dalam sistem kerja polisi. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya suatu perbaikan terhadap sistem kerja Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mencukupi personil, anggaran, dan peralatan yang diperlukan, pelatihan tentang pelayanan yang berkesinambungan, mengaktifkan suatu sistem kendali yang baik, menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 13 dokumen

Abstrak :
ABSTRAK
Diskresi adalah kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak atau menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum pidana positip, yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu sesuai penilaian sendiri, demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu berkaitan dengan profesionalisme yang intinya pelayanan, standar tehnis dan moral. Tetapi kemaxnpaun tim-tim Sat Gasus yang menjaga, mengatur dan men indak pelanggaran lalu lintas di perempatan Halim Baru Cawang tidak seimbang dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dimana dukungan, imbalan, pengawasn dan koordinasinya sangat lemah, sehingga peran yang sudah dapat difahaminya tidak dapat dilaksanakan seperti demikian, dikalahkan situasi rutinitas, akal sehat dan kepraktisan yang berkembang, sehingga menutupi kemampuannya, menyesuaikan din dengan keadaan yang dihadapi dan memuaskan ketaatannya pada tugas, maka diambil taktik yang bernuansa diskresi, yang karena kurang dimengerti, terikat tradisi dan desakan kepentingan tertentu, maka pelaksanaannya cenderung menimbulkan ekses yang bersifat legal, professional and etical misconducts.