Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"Masalah penelitian ini yaitu mengenai Pelaksanaan Proses Transformasi Digital di Perpustakaan Nasional RI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses transformasi digital dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi proses transformasi digital di Pusat Preservasi _Perpustakaan Nasional RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling serta dengan melakukan kajian pustaka terhadap literatur yang terkait dengan proses transformasi digital di Perpustakaan Nasional RI. Dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Bidang Transformasi Digital di Pusat Preservasi _Perpustakaan Nasional RI melakukan pelestarian bahan pustaka dengan cara mengalihmediakan kandungan informasi bahan pustaka dengan melalui 3 tahapan utama yaitu, pertama proses pemindaian (scanning), kedua proses penyuntingan (editing) dan ketiga proses pengemasan (packaging). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses transformasi digital adalah masalah peralatan yang sudah serba elektronik dan terkomputerisasi yang membutuhkan keahlian khusus baik dalam penggunaannya maupun bila terjadi masalah atau kerusakan. Selain itu kurangnya anggaran untuk pelaksanaan proses transformasi digital menghambat dalam proses alih media sehingga tidak dapat memenuhi target dan tujuan yang ingin dicapai. Kurangnya pengembangan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia mempengaruhi dalam kinerja pelaksanaan proses transformasi digital"

"Skripsi ini membahas tentang pengukuran kesiapan sebuah klinik dalam menghadapi transformasi digital. Penelitian ini mengeluarkan hasil berupa framework perhitungan kesiapan digital yang mengukur 5 dimensi yaitu: infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik, SDM, dukungan manajemen, dan budaya organisasi. Framework ini kemudian digunakan untuk menghitung kesiapan digital di sebuah klinik dimana ditemukan terdapat 8 sub-kriteria yang masih berada di bawah tingkat target, sehingga perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kesiapan digital. Kemudian dari proses penyusunan langkah dan penentuan langkah-langkah yang paling prioritas dikeluarkanlah rekomendasi agar klinik melakukan penambahan unit komputer, menyediakan anggaran digital tahunan, dan melakukan upgrade operating system.

---

This thesis discusses the measurement of a clinic's readiness to face the digital transformation. The research produces a digital readiness calculation framework that measures five dimensions: physical infrastructure, non-physical infrastructure, human resources, management support, and organizational culture. This framework is then used to calculate the digital readiness of a clinic, where it's found that there are 8 sub-criteria that are still below the target level. Therefore, it is necessary to develop steps to improve digital readiness. Then, from the process of compiling steps and determining the most priority steps, recommendations are issued for the clinic to add computer units, provide annual digital budget, and upgrade the operating system."

"Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior.

---

DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour."

"Integrasi transportasi publik DKI dilakukan dalam implementasi intelligence transportation system guna mencapai konsep future of mobility. Integrasi dilakukan dalam tiga tahap hingga tahun 2030. Pada tahun 2020 tahap II dilaksanakan, tetapi pandemi Covid-19 berdampak terhadap proses transformasi bisnis. Salah satunya adalah PT Transportasi Jakarta yang mengalami dampak tidak tercapai target penerapan konsep future of mobility yang hanya terimplementasi sebesar 52,97% dari target yang diharapkan. Perusahaan perlu melakukan adaptasi terkait dengan strategi bisnis yang dijalankan, sehingga target yang direncanakan tepat waktu. Penelitian ini akan menganalisis dan merumuskan strategi transformasi digital dalam menghadapi future of mobility dan pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan studi kasus secara kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pihak internal perusahaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian menggunakan open coding dan induktif. Perumusan strategi menggunakan teori Sunil Gupta yang dibandingkan dengan 4 peneliti lain untuk menghasilkan kerangka strategi bisnis digital. Hasil dari analisis penelitian yang diperoleh terdapat 19 rumusan strategi digital bisnis dalam memenuhi konsep future of mobility yaitu 6 strategi terkait dengan pelanggan sebagai pusat layanan, 4 strategi terkait konektivitas objek layanan, 2 strategi terhadap pengenaan harga yang dinamis, 3 strategi terkait integrasi transportasi publik, serta 4 strategi terkait kolaborasi seamless dan inovatif.

---

The integration of DKI public transportation is carried out in the implementation of the intelligence transportation system in order to achieve the concept of future of mobility. Integration is carried out in three stages until 2030. In 2020 phase II was carried out, but the Covid-19 pandemic had an impact on the business transformation process. One of them is PT Transport Jakarta which experienced the impact of not achieving the target of implementing the future of mobility concept which was only implemented at 52.97% of the expected target. Companies need to make adaptations related to the business strategy that is being carried out, so that the planned targets are on time. This study will analyze and formulate a digital transformation strategy in the face of the future of mobility and the Covid-19 pandemic. This research is a qualitative case study by conducting interviews with the company's internal parties and document studies. The research approach uses open coding and inductive. The strategy formulation uses Sunil Gupta's theory which is compared with 4 other researchers to produce a digital business strategy framework. The results of the research analysis obtained are 19 digital business strategy formulations in meeting the future of mobility concept, namely 6 strategies related to customers as service centers, 4 strategies related to service object connectivity, 2 strategies for dynamic pricing, 3 strategies related to the integration of public transportation, and 4 strategies related to seamless and innovative collaboration."

"Kabuki merupakan seni pertunjukan tradisional yang sudah ada di akhir periode Azuchi Momoyama. Dalam perkembangannya Kabuki mengalami banyak perubahan untuk menysesuaikan dengan perkembangan zaman. Tesis ini membahas tentang pelestarian Kabuki yang dilakukan melalui transformasi digital. Pemerintah Jepang pada awal era Meiji menganggap bahwa pelestarian Kabuki sangatlah penting karena merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dan untuk menarik wisatawan. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari buku, dokumentasi, arsip, majalah dan media masa online serta media sosial yang berkaitan dengan perkembangan Kabuki. Dengan berbagai perkembangan dan penyesuaian selera agar pertunjukan Kabuki tetap dipertahankan. Hasil dari penelitian menunjukan bentuk revitalisasi Kabuki melalui trasformasi digital seperti Cho Kabuki yang berkolaborasi dengan Vocaloid Hatsune miku dan dibekali dengan berbagai teknologi canggih seperti Kirari, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), dan Extended Reality (XR). Teknologi-teknologi ini sampai sekarang masih terus dikembangkan agar dapat menyesuaikan dengan selera dan digemari oleh generasi masa kini.

---

Kabuki is a traditional performing art that has been present since the end of the Azuchi-Moyama period. In its development, Kabuki has undergone many changes to adapt to the times. This thesis discusses the preservation of Kabuki is carried out through digital transformation. The Japanese government in the early Meiji era considered the preservation of Kabuki to be crucial because it is one of the rich cultural heritages and to attract tourists. This thesis uses qualitative research methods obtained from books, documentation, archives, magazines, online mass media, and social media related to the development of Kabuki. With various developments and adjustments to suit tastes, Kabuki performances are preserved. The results of the research show the revitalization of Kabuki through digital transformation, such as Cho Kabuki collaborating with Vocaloid Hatsune Miku and equipped with various advanced technologies such as Kirari, Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), and Extended Reality (XR). These technologies are still being developed to adapt to the tastes and preferences of the present generation."

"Kemajuan teknologi informasi mendorong perbankan sebagai institusi keuangan untuk berinovasi dalam layanan keuangannya. Transformasi digital perbankan, seperti yang diinisiasi dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dengan melakukan adopsi teknologi. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan, salah satunya risiko shadow banking. Eksistensi financial technology (fintech) dan lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan serupa dengan perbankan dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan jika tidak didukung regulasi yang kuat. Shadow banking menjadi isu penting sejak Krisis Keuangan Global, karena dapat mengancam stabilitas keuangan nasional, termasuk perbankan. Di sisi lain, Open Banking muncul sebagai inovasi teknologi berbasis Open Application Programming Interface (API) yang memungkinkan keterhubungan antara bank dan fintech, menciptakan ekosistem keuangan inklusif dengan bank sebagai lembaga utama. Penelitian ini menganalisis transformasi digital perbankan di Indonesia melalui kebijakan Open Banking, eksistensi lembaga keuangan non-bank, serta risiko shadow banking. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa shadow banking, meskipun diatur dalam regulasi tertentu, masih diwarnai oleh aktivitas ilegal lembaga non-bank yang mengancam stabilitas keuangan. Open Banking, sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dirancang untuk menghubungkan bank dan fintech sehingga memperluas inklusi keuangan dan meminimalkan risiko shadow banking. Melalui kerangka open banking, lembaga non-bank yang terhubung wajib mematuhi standar regulasi yang ketat layaknya perbankan. Selain dari konteks regulasi, open banking juga membantu masyarakat dalam memilih produk layanan keuangan non-bank yang aman dan berizin sehingga mempersempit ruang gerak aktivitas keuangan ilegal. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperluas inklusi keuangan tetapi juga memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan mengintegrasikan lembaga non-bank ke dalam ekosistem yang diawasi secara komprehensif.

---

The advancement of information technology has driven banks, as financial institutions, to innovate their services. Digital transformation of banking, as initiated in the Indonesia Payment System Blueprint, aims to enhance service efficiency through technological adoption. However, this process also presents challenges, one of which is the risk of shadow banking. The presence of financial technology (fintech) and non-bank financial institutions offering similar services to traditional banks can negatively impact financial system stability if not supported by robust regulations. Shadow banking has been a significant concern since the Global Financial Crisis, as it poses threats to national financial stability, including conventional banks. On the other hand, Open Banking emerges as an innovative technology based on Open Application Programming Interface (API), facilitating connectivity between banks and fintechs to create an inclusive financial ecosystem with banks as the central institutions. This study examines the digital transformation of banking in Indonesia through Open Banking policies, the existence of non-bank financial institutions, and the risks of shadow banking. Using doctrinal research methods and a descriptive-analytical approach, the study finds that despite existing regulations, shadow banking is still marked by illegal activities from non-bank entities that threaten financial stability. Open Banking, as part of the Indonesia Payment System Blueprint 2030, is designed to connect banks and fintechs, expanding financial inclusion and mitigating shadow banking risks. Through its framework, non-bank entities connected to Open Banking must comply with stringent regulatory standards akin to those governing banks. Additionally, Open Banking assists the public in choosing safe and licensed financial services, narrowing the space for illegal financial activities. Therefore, this policy not only broadens financial inclusion but also strengthens financial system stability by integrating non-bank entities into a comprehensively supervised ecosystem."

"Pemerintah menyelenggarakan e-Government sebagai bentuk respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terjadi secara masif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah tidak terhubungnya aplikasi-aplikasi layanan publik. Pemerintah Indonesia berupaya mengatasi kendala tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diwujudkan dengan pembentukan INA DIGITAL sebagai akselerator transformasi layanan digital pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan INA DIGITAL dalam menjalankan peran tersebut dengan menggunakan kerangka STOPE (Strategy, Technology, Organization, People, dan Environment) dari Al-Osaimi et al. (2006) serta pemeringkatan e- readiness dari Center for International Development (CID), Harvard University. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran, meliputi sensus terhadap 120 pegawai INA DIGITAL yang terlibat langsung dalam proses transformasi digital, wawancara mendalam dengan 8 (delapan) informan, dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan nilai kesiapan INA DIGITAL sebesar 2,87 atau 71,7, tergolong dalam kategori “siap”. Namun, terdapat indikasi bahwa Kementerian/Lembaga mitra menilai INA DIGITAL belum sepenuhnya siap. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kesiapannya, seperti pemanfaatan interoperabilitas, regulasi pendanaan berbasis investasi, ketersediaan anggaran, kepastian hukum, dan kolaborasi lintas instansi.

---

The government implements e-Government as a response to the massive development of information and communication technology (ICT). However, its implementation still faces various obstacles, such as the lack of connectivity among public service applications. The Government of Indonesia seeks to overcome these obstacles by issuing Presidential Regulation Number 82 of 2023 concerning the Acceleration of Digital Transformation and Integration of National Digital Services, which led to the establishment of INA DIGITAL as an accelerator of digital government services transformation. This study aims to analyze the readiness of INA DIGITAL in carrying out that role using the STOPE framework (Strategy, Technology, Organization, People, and Environment) from Al-Osaimi et al. (2006) and the e-readiness ranking from the Center for International Development (CID), Harvard University. This research adopts a quantitative approach with mixed data collection techniques, including a census of 120 INA DIGITAL employees directly involved in the digital transformation process, in-depth interviews with eight informants, and a literature review. The analysis results show that INA DIGITAL's readiness score is 2.87 or 71.7, which falls into the “ready” category. However, there are indications that partner ministries/agencies consider INA DIGITAL not yet fully ready. In addition, there are several aspects whose readiness needs to be improved, such as the utilization of interoperability, investment-based funding regulations, budget availability, legal certainty, and cross-agency collaboration."