Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi.

---

The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication.

The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder.

Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation."

"Skripsi ini membahas mengenai keterbukaan atas dampak lingkungan. Dengan dibukanya informasi mengenai dampak lingkungan, maka masyarakat dapat terlibat dalam usaha perlindungan lingkungan secara lebih optimal. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Terdapat pembahasan mengenai keterbukaan informasi lingkungan serta penerapannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan sifat eksploratoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi lingkungan sudah diatur dan diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan yang jelas mengenai keterbukaan informasi dampak lingkungan. Selain itu tindak lanjut dari dampak lingkungan yang dipublikasikan tersebut juga masih belum diatur secara jelas.

---

This thesis discusses the transparency on environmental damage information. The transparency is related to the people?s right on healthy environent. By the disclosure of environmental damage, it is hoped that the protection of environment can be improved. This thesis studies the theories and regulations on the publication of environmental information and its application in Indonesia. The study is an exploratory law doctrinal research which uses secondary data. The result of the research indicates that the transparency of environmental information has been regulated and applied in Indonesia. However, there is no regulation that follows up on the publication of the damage and force the companies to disclose their environmental damage information."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pendanaan bagi hasil terhadap transparansi informasi risiko bank syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis konten terhadap 30 bank syariah pada 5 negara dengan pasar keuangan syariah paling berkembang di dunia, dengan periode penelitian tahun 20142017. Penelitian ini menyusun indeks transparansi informasi risiko bank syariah yang terdiri atas 93 unsur yang disusun dari regulasi, standar dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa transparansi informasi risiko bank syariah masih tergolong rendah (59%). Dengan menggunakan analisis regresi data panel ditemukan bahwa karakteristik DPS berhubungan positif dengan tingkat transparansi informasi risiko bank syariah, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan proporsi pendanaan bagi hasil tidak berhubungan dengan transparansi informasi risiko bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS lebih efektif dalam mendorong transparansi informasi risiko bank syariah daripada dewan komisaris independen dan besarnya proporsi pendanaan bagi hasil tidak mempengaruhi tingkat transparansi informasi risiko pada bank syariah. Penelitian ini menunjukkan peran penting tata kelola yang diperankan oleh DPS. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah belum terlalu memperhatikan kebutuhan informasi pemilik dana bagi hasil. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan untuk memperkuat peran dan posisi DPS pada bank syariah serta perlunya peningkatan transparansi informasi risiko bank syariah.

---

This study aims to examine the effect of independent director, Shariah Supervisory Board (SSB) Characteristics, and Profit-sharing Investment Account (PSIA) to transparency of risk information of Islamic Banks. Data collection is carried out by analyzing content on 30 Islamic banks in 5 countries with the most developed Islamic financial markets in the world in 2014-2017. This study compiled an index of risk information transparency for Islamic banks consisting of 93 elements compiled from regulations, standards and relevant previous research. The results of the descriptive analysis show that the transparency of risk information of Islamic banks is still relatively low (59%). Panel data regression analysis shows that the characteristics of SSB are positively related to the level of transparency of the risk information of Islamic banks, while the proportion of independent director and the proportion of profit-sharing investment account are not related to the transparency of the risk information of Islamic banks. This shows that the oversight mechanism carried out by SSB is more effective in encouraging transparency of Islamic banks than independent director and the proportion of profit-sharing investment account do not affect the level of risk information transparency in Islamic banks. This research shows the important role of governance played by SSB. Furthermore, this study shows that Islamic banks have not paid too much attention to the information needs of profit-sharing investment account holders. This study has implications for the need to strengthen the role and position of the SSB in Islamic banks and the need to increase the transparency of the risk of Islamic banks."