Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung roda kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan sistem transportasi yang memadai dalam mengakomodasi tingginya mobilitas, khususnya mobilitas masyarakat Jabodetabek. Saat ini, layanan transportasi publik yang beroperasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterpaduan antarmoda. Oleh karena itu, diperlukan sistem integrasi transportasi publik supaya dapat mengakomodir dan memudahkan mobilitas masyarakat Jabodetabek. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis bagaimana tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik berdasarkan perspektif masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis penilaian efektivitas pengintegrasian transportasi publik menurut Chowdhury & Ceder (2013), mayoritas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik memberi penilaian yang tinggi terhadap tingkat efektivitas pengintegrasian transportasi publik. Dalam hal ini, sistem integrasi transportasi publik telah memberikan kemudahan terhadap mobilitas masyarakat Jabodetabek pengguna transportasi publik. ......Transportation plays a crucial role in supporting the functioning of society. In this regard, an adequate transportation system is necessary to accommodate high mobility, particularly the mobility of Jabodetabek residents. Currently, public transportation services in operation do not fully adhere to the principles of multimodal integration. Therefore, an integrated public transportation system is required to facilitate and ease the mobility of Jabodetabek residents. This study aims to analyze the effectiveness of public transportation integration from the perspective of Jabodetabek public transportation users. This research employs a quantitative approach with purposive sampling techniques. The findings indicate that, based on the effectiveness assessment analysis of public transportation integration according to Chowdhury & Ceder (2013), the majority of Jabodetabek public transportation users rate the effectiveness of public transportation integration highly. In this context, the integrated public transportation system has facilitated the mobility of Jabodetabek public transportation users.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan perubahan paradigma pembangunan dariCar Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD). Pembangunan tersebut bukanlah suatu perkara mudah sehingga membutuhkan ketelibatan para pemangku kepentingan dalam network governance agar optimal. Namun dari itu, masih kerap ditemukan permasalahan dalam jaringan tata kelola tersebut seperti permasalahan mengenai fleksibilitas tata ruang, pengaturan bangunan, insentif dan disinsentif, serta kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis network governance dalam pengelolaan kawasan TOD untuk mewujudkan integrasi transportasi di Jakarta dengan menggunakan kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 10 narasumber sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, publikasi lembaga, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan network governance dalam pengelolaan kawasan TOD belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal sesuai kerangka network governance dari Mu & de Jong (2016), karena terdapat tiga indikator yang belum terpenuhi. Ketiga indikator tersebut adalah Kesadaran akan Pluralitas Persepsi, Kepentingan, dan Tujuan; Meta-governance, Manajemen Proses, dan Penataan Jaringan; dan Mencari Kesamaan atau Common Ground. ......The Provincial Government of DKI Jakarta is currently undergoing a paradigm shift in development from Car Oriented Development (COD) to Transit Oriented Development (TOD). This development is not an easy task and requires the involvement of stakeholders in network governance to ensure its optimization. However, issues in the network governance system persist, such as problems related to spatial flexibility, building regulations, incentives and disincentives, and institutional matters. Therefore, this research aims to analyze the network governance in managing TOD areas to achieve transportation integration in Jakarta, using the network governance framework proposed by Mu & de Jong (2016). This study adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, including in-depth interviews with 10 informants as primary data sources and literature review from previous research, institutional publications, and current news as secondary data sources. The research findings indicate that the implementation of network governance in managing TOD areas has not fully been optimally executed according to Mu & de Jong's (2016) framework, as three indicators have not been met. These indicators include Awareness of Plurality of Perceptions, Interests, and Objectives; Meta-governance, Process Management, and Network Arrangement; and Searching for Common Ground.

Abstrak :
Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi. ......This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact.