Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi Indonesia, tenaga listrik merupakan sarana penting bagi kehidupan bangsa. Tenaga listrik diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi keperluan rumah tangga, untuk keperluan usaha industri maupun untuk keperluan lainnya. Demikian pentingnya peranan tenaga listrik sehingga dalam percaturan bangsa-bangsa tenaga listrik sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu bangsa. Usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia pada dasarnya dikuasai oleh negara. Pelaksanaannya diserahkan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara melalui Kuasa Usaha ketenagalistrikan. Dalam perkembangannya, usaha ketenagalistrikan telah nengalami kemajuan pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sejak masa Pembangunan Lima Tahun I sampai dengan akhir masa Pembangunan Lima Tahun III. Terdapat dua hal penting dalam penyediaan tenaga listrik yakni di satu pihak penyediaan tenaga listrik harus merata untuk seluruh rakyat Indonesia, dan dilain pihak tenaga listrik yang disediakan oleh PLN harus nenenuhi mutu standar tertentu. Salah satu mutu yang dituntut adalah tegangan nominal untuk tegangan rendah, yakni 220 Volt atau 380 Volt, dengan penyimpangan yang diperbolehkan maksimum 5 % di atas tegangan nominal dan 10 % di bawah tegangan nominal. Suatu kenyataan adalah bahwa Perusahaan Lhium Listrik Negara tidak selamanya dapat memenuhi ketentuan mutu tegangan tersebut. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dari mutu standar tersebut. Keaadaan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pemakai listrik. Atas kerugian tersebut, apabila didasarkan pada aturan umum Hak Perjanjian sesuai Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pemakai Listrik dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Oleh karena Perusahaan Umum Listrik Negara dalam nenyediakan tenaga listrik didasarkan pada pemberian kuasa oleh Pemerintah, maka pada dasarnya. tuntutan ganti rugi dari Pemakai Listrik harus diajukan kepada. Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemberi Kuasa. Namun oleh karena tindakan Perusahaan Umum Listrik Negara tersebut di luar ketentuan-ketentuan pemberian kuasa, maka tuntutan dapat diajakan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara. Sebagai pihak yang dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, Peru sahaan Umum Listrik Negara mempunyai dalil-dalil untuk menolak tuntutan tersebut. Alasan pertama, PLN dapat mendalilkan bahwa perikatan antara Perusahaan Umum Listrik Negara dengan Pemakai Listrik telah disepakati bahwa Pemakai Listrik akan sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Negara bagi calon langganan. Ketententuan-ketentuan Perusahaan Umum Listrik Neegara tersebut antara lain adalah bahwa Perusahaan UTum Listrik Negara tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita olah Pemakai Listrik karena memberikan atau tidak memberikan aliran listrik dan/atau kerugian yang timbul dari pemakaian saluran-saluran listrik. Di samping ketentuan tersebut, undang-undang tentang Ketenagalistrikan juga. membatasi kemungkinan diajukannya tuntutan ganti rugi oleh Pemakai Listrik., karena menurunnya mutu tegangan. Dangan demikian Pemakai Listrik tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas menurunnya tegangan listrik. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemakai Listrik adalah mengadukan tentang terjadinya panyimpangan kepada Perusahaan Umum Listrik Negara."

"Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi penyedia aplikasi merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi informasi yang mana dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi pada website masing-masing penyedia aplikasi, khususnya terhadap konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain membandingkan syarat dan ketentuan dua penyedia aplikasi, penelitian ini juga membahas permasalahan mengenai permintaan tuntutan ganti rugi kepada dua penyedia aplikasi. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan tanggung jawab dua penyedia aplikasi terhadap para konsumen yang mengalami kecelakaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara dua penyedia aplikasi yang Penulis tinjau. Selain itu, diketahui dalam penelitian ini bahwa penyedia aplikasi tidak dapat dituntut rugi oleh konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan jasa transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi.

---

The liability and claim for compensation of application provider are important aspects to be acknowledged by the people when using the online transportation services which can be found through the terms and conditions made by the application providers on each of application provider 39 s website, especially for the consumers who do not comply with the terms and conditions. Other than comparing the terms and conditions of two application provers, this research will also discuss about the claim for compensation for the two application providers. The research rsquo s method is analytical descriptive with the primary data collection tool is document studies and interview. While the secondary data is collected through literature studies and juridical normative approach. This research 39 s goal is to review much deeper about the comparison between two application providers rsquo liability towards its consumers who do not comply with the terms and conditions who also undergo an accident while using the transportation service offered by the application provider. From this research, writers will be able to know that there are differences and also similarities between the two application providers rsquo terms and conditions. Other than that, the writers will also know that the application providers can not be claimed for compensation by the consumers who do not comply with the terms and conditions when undergo accident while using the online transportation services offered by the application providers."

"Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan piutang negara, termasuk piutang biaya pendidikan yang timbul akibat wanprestasi perjanjian ikatan dinas tugas belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik demografi, pembiayaan, institusi pendidikan, dan variabel lainnya terhadap gagal bayar piutang biaya pendidikan (Tuntutan Ganti Kerugian Negara Kasus Wanprestasi Perjanjian Ikatan Dinas Tugas Belajar) di BPS. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed-methods dengan desain explanatory sequential, yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik biner dengan data debitur periode 1983–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel usia, nilai piutang, dan periode pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko gagal bayar. Sebaliknya, jenis kelamin, status kampus, lokasi kampus, dan periode pembayaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik. Pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam memberikan wawasan tambahan terkait hambatan dalam optimalisasi penyelesaian piutang, strategi institusi ke depan, serta implementasi kebijakan yang memengaruhi proses pengelolaan piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi data kuantitatif dan wawasan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi gagal bayar. Temuan ini berimplikasi pada penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk penguatan sistem seleksi beasiswa, penerapan kebijakan insentif dan hukuman yang tepat, peningkatan koordinasi antar unit, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan regulasi untuk mendukung keberlanjutan program tugas belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang negara biaya pendidikan serta menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang relevan bagi sektor publik.

---

Statistics Indonesia (BPS), as a government institution, is responsible for managing state receivables, including education cost receivables arising from the breach of duty-bound scholarship agreements. This study aims to analyze the influence of demographic, financing, educational institution characteristics, and other variables on the default of education cost receivables (State Compensation Claim Due to Breach of Duty-Bound Scholarship Agreement) in BPS. The research employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, integrating quantitative and qualitative analyses.

The quantitative analysis applies binary logistic regression using data from debtors between 1983 and 2022. The results indicate that age, loan amount, and education period significantly influence the risk of default. Conversely, gender, campus status, campus location, and payment periods show no statistically significant effects. The qualitative approach, conducted through in-depth interviews, provides additional insights into barriers to optimizing receivable settlements, institutional strategies, and policy implementation affecting the receivables management process.

The findings reveal that combining quantitative data and qualitative insights offers a more holistic understanding of the factors influencing default. These findings have implications for designing more adaptive policies, such as strengthening the scholarship selection system, implementing appropriate incentives and punishments, enhancing inter-unit coordination, streamlining administrative processes, and reinforcing regulations to ensure the sustainability of duty-bound scholarship programs. This study is expected to contribute to improving the effectiveness of managing education cost receivables and serve as a reference for formulating relevant policies in the public sector."