Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetika terjadi banjir di Jakarta ada realitas masyarakat tidak mau meninggalkan rumah mereka meski di rendam banjir. Masyarakat tidak mau mengungsi karena khawatir harta bendanya tidak terjamin keselamatannya. Penelitian ini melihat perilaku polisi yang di visualisasikan melalui foto oleh media ketika terjadi banjir di Jakarta, Januari-Februari 2014. Kemudian visualisasi perilaku polisi tersebut di analisa menggunakan teori perilaku Polisi James Q. Wilson dan Tupoksi Polri. Penelitian ini menggunakan analisis isi konstruksi dengan melihat foto sebagai sebuah teks. Hasilnya, media hanya melakukan konstruksi visualisasi polisi dengan gaya layanan jika menggunakan teori Wilson dan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan analisa Tupoksi Polri. Baik polisi maupun media tampaknya mengabaikan realitas lain bahwa masyarakat tidak memperoleh rasa aman dari kepolisian sehingga mereka tidak mau mengungsi meskipun rumah mereka tenggelam.

---

ABSTRACT

When there was flooding In jakarta there is a reality people didn?t want to leave their homes although flooded. People scare their property will be unsafety guaranteed. This research see the police behaviour was visualized through photo by media when happened flooding in Jakarta, Januari-February 2014. Then visualization of police behaviour anaysed content of construction by see the photo as a text. Resulting, the media only doing construction visualization police with service style if used Wilson?s theory and police as protector, publict servant by analysed tupoksi Polri. Both of the police and media seems ignored realiy to make feel confort from the police from the police. So they didn?t want evacuated although their home under flood."

"Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana dan tenaga pelayanan kesehatan. Sistem otonomi daerah yang berlaku saat ini menjadikan Pemerintah Pusat untuk melakukan pendelegasian kepada Pemerintah Daerah salah satunya dalam hal pengelolaan kesehatan. Sistem Kesehatan Daerah ini bertujuan agar terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua kalangan baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Peran serta fungsi Apoteker tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada pelayanan kesehatan. Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bertujuan untuk memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab Apoteker di pemerintahan. Tugas khusus pada praktek kerja ini yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada puskesmas di daerah Jakarta Barat.

---

The central government has an obligation to provide health services in accordance with the guidance, supervision, and control of health care facilities and personnel. The system of regional autonomy that apply today to make the Central Government to make assignments to local governments one of them in terms of health management. Regional Health System is intended that the implementation of health development by all circles both public, private, and government of DKI Jakarta. Role of the Pharmacist function is related to knowledge, understanding and application of the implementation guidance, supervision, and control at the health ministry. Working Practices Dept. of Health Professions in West Jakarta Administration aims to understand the role, functions, and responsibilities of pharmacists in government. The special task on this practice, namely coaching, supervision, and control at the health center in West Jakarta."