Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pemerintah Indonesia menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA). Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa pemerintah Indonesia belum menyelesaikan negosiasi pembaruan perjanjian BTA Indonesia-Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan proses triangulasi untuk mengolah lebih dari satu jenis sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Two-Level Games oleh Robert Putnam (1988). Alasan yang menyebabkan pemerintah Indonesia masih belum dapat menyelesaikan perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia (BTA) adalah pemerintah Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar yang mengakibatkan negosiasi di tingkat bilateral Indonesia-Malaysia tidak berjalan. Terdapat empat kondisi yang mempengaruhi Indonesia di tingkat domestik belum memiliki sikap dasar, yaitu (1) Indonesia menghadapi berbagai kepentingan domestik yang menyulitkan Indonesia menghasilkan posisi dasar yang kuat, (2) Indonesia belum memiliki landasan hukum tentang perdagangan perbatasan yang lengkap sebagai pembahasan Indonesia menindaklanjuti pembaruan perjanjian BTA, (3) daya tawar pemerintah Indonesia yang rendah terhadap Malaysia, (4) Indonesia terjebak dilema kepentingan antara kepentingan domestik dan kepentingan Malaysia. Empat kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi proses negosiasi di tingkat bilateral dan mengakibatkan pemerintah Malaysia memiliki sikap status quo terhadap perubahan perjanjian BTA.......This thesis aims to analyze obstacles for the Indonesian Government to complete negotiations on the renewal of the Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA). The research question was on why the Indonesian Government had not yet completed negotiations on renewing the Indonesia-Malaysia BTA. This study used a qualitative analysis method with a triangulation process. Data collection techniques were documentation studies and interviews. To answer the research question, the Two-Level Games theory by Robert Putnam (1988) was used. The main argument of this research is that the Indonesian Government is still unable to complete the renewal of BTA because, at the domestic level, the Indonesian Government has not yet had an outlook on border trade, which has resulted in negotiations at the bilateral level not proceeding. This indicates four factors that contribute to the phenomenon. First, Indonesia faces various domestic interests that complicate the country to deliver a strong basic position. Second, Indonesia has not yet had a complete legal basis on border trade as a discussion to follow up on the BTA renewal. Third, the Indonesian Government’s bargaining power is low against Malaysia. Fourth, Indonesia has been trapped in a dilemma between domestic interests and Malaysian interests. These four conditions affect the negotiation process at the bilateral level and result in the Malaysian Government having a status quo towards the renewal of the BTA."

"Pembahasan dalam skripsi ini mengangkat kasus ratifikasi U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) oleh Jepang pada tahun 2019. Pembahasan berfokus untuk menjawab mengapa Jepang bersedia untuk meratifikasi USJTA tanpa adanya kesepakatan penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang, yang merupakan tujuan utamanya dalam memulai negosiasi USJTA. Alih-alih memprioritaskan tujuan utama Jepang, kesepakatan akhir yang terbentuk dinilai lebih mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dalam membuka pasar pertanian Jepang. Bahkan, hingga penulisan skripsi ini dibuat, belum ditemukan adanya tanda-tanda akan dimulainya pembicaraan terkait penghapusan tarif pada komoditas otomotif asal Jepang meskipun tiga tahun telah berlalu sejak USJTA resmi berlaku. Untuk memahami tindakan Jepang dalam meratifikasi USJTA, skripsi ini menggunakan kerangka analisis teori two-level games milik Robert Putnam dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif dan berpusat pada studi pustaka. Penelitian dalam skripsi ini menemukan bahwa kebijakan Jepang untuk meratifikasi USJTA tanpa kesepakatan tarif pada komoditas otomotifnya dipengaruhi oleh proses negosiasi USJTA yang berlangsung pada level internasional dan mayoritas konstituen domestik serta institusi politik Jepang yang mendukung ratifikasi USJTA pada level domestik. Menurut teori two-level games, temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat win-set yang tumpang tindih antara level internasional dan domestik Jepang sehingga memungkinkan Jepang untuk tetap meratifikasi USJTA walaupun bukan berada pada kondisi yang ideal.......The discussion in this thesis addresses the case of the U.S.-Japan Trade Agreement (USJTA) ratification by Japan in 2019. The focus of the discussion is to answer why Japan was willing to ratify USJTA without the inclusion of a tariff elimination agreement on automotive commodities originating from Japan, which was its main objective in initiating the USJTA negotiations. Instead of prioritizing Japan's main goal, the final agreement formed was deemed to accommodate the interests of the United States in opening Japan's agricultural market. Even as of the writing of this thesis, there have been no signs of initiating discussions on the tariff elimination of Japanese automotive commodities, despite three years having passed since the USJTA officially came into effect. To understand Japan's actions in ratifying the USJTA, this thesis utilizes the analytical framework of Robert Putnam's Two-Level Games theory with an exploratory qualitative research method that is focused on literature review. The research in this thesis finds that Japan's policy to ratify the USJTA without a tariff agreement on its automotive commodities is influenced by the USJTA negotiation process that took place at the international level, as well as the majority of domestic constituents and Japanese political institutions that supported the ratification of the USJTA at the domestic level. According to the Two-Level Games theory, these findings indicate that there is still an overlapping win-set between the international and domestic levels in Japan, allowing Japan to ratify the USJTA even though it is not under ideal conditions."

"Pada tahun 2021 silam, Uni Eropa memutuskan untuk menunda ratifikasi perjanjian investasi bilateral dengan Tiongkok yang dikenal sebagai Comprehensive Agreement On Investment (CAI). Skripsi ini berusaha mengungkapkan alasan dibalik tindakan Uni Eropa tersebut menggunakan teori two-level games oleh Robert Putnam. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa proses negosiasi dan ratifikasi CAI dilakukan pada konteks memburuknya sistem internasional yang mencapai puncaknya pada peristiwa countersanction antara Uni Eropa dan Tiongkok. Selain itu, terdapat penolakan dari domestik Uni Eropa, seperti lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, dan Parlemen Eropa karena perjanjian dinilai tidak sesuai dengan prinsip fundamental Uni Eropa. Berdasarkanteori two-level games, temuan dari kondisi internasional dan domestik Uni Eropa tersebut tidak saling mendukung proses ratifikasi CAI. Kondisi ini terjadi karena win-set dari level I internasional dan level II domestik Uni Eropa tidak saling tumpang tindih dan akhirnya menyebabkan CAI berada pada posisi deadlocked. Hasil analisis skripsi ini diharapkanberguna untuk mengembangkan kajian Ilmu Hubungan Internasional mengenai pengaruh faktor internasional dan domestik terhadap proses pembuatan kebijakan Uni Eropa, tertutama ketika berhadapan dengan Tiongkok sebagai mitra kerja samanya......In 2021, the European Union decided to postpone the ratification of the ComprehensiveAgreement on Investment (CAI), a bilateral investment agreement with China. This thesisaims to uncover the reasons behind the European Union's action using Robert Putnam'stwo-level games theory. Based on the analysis, it was found that the negotiation andratification process of the CAI was conducted in the context of the deterioratinginternational system, which culminated in the countersanctions between the EuropeanUnion and China. In addition, there was opposition from domestic actors in the EuropeanUnion, such as civil society organizations, labor unions, and the European Parliament,because the agreement was considered not in line with the fundamental principles of theEuropean Union. Based on the two-level games theory, the findings from the internationaland domestic conditions of the European Union did not support the ratification processof the CAI. This situation occurred because the win-sets from the international level (levelI) and the domestic level (level II) of the European Union did not overlap and eventuallycaused the CAI to be deadlocked. The results of this thesis analysis are expected to bevaluable in developing the study of International Relations regarding the influence ofinternational and domestic factors on the European Union's policy-making process,especially when dealing with China as its partner."

"Keputusan Turki untuk meratifikasi pembaharuan FTA menimbulkan pertanyaan mengapa ratifikasi tersebut dilakukan padahal setelah ratifikasi FTA pada tahun 2013, terjadi penurunan nilai ekspor Turki terhadap Korea Selatan dan tujuan jangka pendek kedua negara juga tidak tercapai. Pertanyaan tersebut semakin menarik karena perjanjian ini merupakan pertama kalinya Turki memasukkan sektor jasa dalam FTA. Skripsi ini berupaya melihat dinamika domestik dan internasional dalam negosiasi FTA untuk menjelaskan kepentingan atau alasan yang melatarbelakangi Turki meratifikasi Turkey-Korea FTA on Trade in Services. Dengan menggunakan teori two-level games yang dicetuskan oleh Robert D. Putnam sebagai panduan, skripsi ini menunjukkan bahwa keputusan Turki untuk meratifikasi Turkey Korea FTA on Trade in Services dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam dua tingkat negosiasi. Di tingkat negosiasi internasional, terdapat tiga faktor yang mendorong pembentukannya, yaitu (1) kondisi internasional yang tidak menghambat pembentukan FTA dan urgensi Turki untuk membentuk FTA; (2) proses negosiasi yang berjalan cepat dengan hasil yang mengakomodasi kepentingan Turki untuk mengadopsi pendekatan positive list; dan (3) keberhasilan strategi chief negotiator untuk mendorong kepentingan Turki dan menekan resistensi domestik. Sementara, di tingkat domestik, keberhasilan ratifikasi dapat dicapai karena (1) lebih banyak preferensi dan koalisi aktor domestik yang mendukung ratifikasi; (2) regulasi ratifikasi perjanjian internasional Turki yang tidak rumit; dan (3) otonomi pemerintah pusat Turki yang besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, skripsi ini menemukan bahwa keberhasilan ratifikasi Turkey-Korea FTA on Trade in Services dipengaruhi oleh besarnya ukuran win-set Turki di negosiasi tingkat internasional dan domestik, kerugian jika tidak meratifikasi akibat EU-Turkey Customs Union, dan kepentingan untuk membentuk strategic partnership di berbagai bidang, khususnya industri pertahanan, penelitan dan pengembangan (R&D), serta teknologi canggih. Akhir kata, skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai kerja sama perdagangan bebas bilateral sekaligus menjadi rekomendasi praktis terhadap Indonesia dalam membentuk FTA.......The decision of Turkey to ratify the renewal of the Free Trade Agreement (FTA) raises questions about why this ratification was done despite a decrease in Turkey's exports to South Korea after the initial FTA ratification in 2013, and the short-term goals of both countries were not achieved. The question becomes even more intriguing because this agreement marks the first time Turkey includes the service sector in an FTA. This thesis aims to examine the domestic and international dynamics in FTA negotiations to explain the interests or reasons behind Turkey's ratification of the Turkey-Korea FTA on Trade in Services. Using Robert D. Putnam's two-level games theory as a guide, this thesis demonstrates that Turkey's decision to ratify the Turkey-Korea FTA on Trade in Services is influenced by various factors present in the two levels of negotiations. At the international negotiation level, three factors drove the formation of the FTA: (1) the international conditions did not hinder the FTA formation, and Turkey's urgency to form the FTA; (2) the negotiation process moved swiftly, producing results that accommodated Turkey's interests in adopting a positive list approach; and (3) the success of the chief negotiator's strategy in promoting Turkey's interests and suppressing domestic resistance. On the other hand, at the domestic level, the successful ratification was achieved because (1) there were more preferences and coalitions of domestic actors supporting the ratification; (2) the regulation of international agreement ratification in Turkey was not complicated; and (3) Turkey's central government had significant autonomy. Based on the research conducted, this thesis finds that the success of the Turkey-Korea FTA on Trade in Services ratification is influenced by the size of Turkey's win-set in international and domestic negotiations, the potential losses if Turkey did not ratify due to the EU-Turkey Customs Union, and the interest in forming a strategic partnership in various fields, especially defense industry, research and development (R&D), and advanced technology. In conclusion, this thesis is expected to contribute to enriching the understanding of bilateral free trade cooperation and provide practical recommendations for Indonesia in forming FTAs."

"

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia menunda ratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS merupakan salah satu bentuk kerjasama transportasi udara pada jasa angkutan udara yang perlu diimplementasi oleh negara anggota ASEAN guna mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia pada awalnya menargetkan untuk meratifikasi ASEAN MAFLAFS pada tahun 2013, namun ratifikasinya baru terlaksana pada tahun 2015. Penundaan yang dilakukan Indonesia tersebut yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, model analisa penelitian ini menggunakan teori two-level games dari Putnam. Penggunaan teori two-level games untuk melihat interaksi antara domestik dan internasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan ratifikasi disebabkan adanya penolakan dari angkutan udara kargo nasional. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam rangka mendapatkan dukungan dari angkutan udara kargo nasional sehingga ASEAN MAFLAFS dapat diratifikasi.

---

ABSTRACT

This research aims to explain the reason of Indonesia for postponing ratification of ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS is one form of air transport cooperation on air freight services which need to be implemented the ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community (AEC). Indonesia initially targeting to ratify ASEAN MAFLAFS in 2013, but its ratification was finally done in 2015. The postponement that conducted by Indonesia is the question of this research. In answering the question, the analysis model of this research using two-level games theory by Putnam. The use of two-level games theory to observe the interaction between domestic and international.

The result showed that the postponement in ratification was due to the refusal of national cargo air transport. The Government of Indonesia perform some strategies in order to get support from national cargo air transport so ASEAN MAFLAFS can be ratified."

"Penelitian ini berusaha menjawab mengapa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti Economic Cooperation Framework Agreement ECFA dengan meratifikasi Cross-Strait Service Trades Agreement CSSTA dan melanjutkan perundingan Cross-Strait Goods Trade Agreement CSGTA , padahal data yang ada menunjukkan hasil yang positif. Sebagai penindaklanjutan ECFA, Pemerintah Taiwan dan Cina menandatangani CSSTA pada Juni 2013. Namun pada tahun 2014 CSSTA gagal diratifikasi dan negosiasi CSGTA mengalami stagnansi. Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah two-level games oleh Putnam, bertujuan untuk melihat interaksi antara level I tingkat internasional dan level II tingakat domestik . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Taiwan tidak menindaklanjuti ECFA karena ukuran win-set level II yang kecil dan tidak tumpang tindih. Secara lebih spesifik, Legislative Yuan belum berhasil menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU mengenai pengawasan hubungan lintas selat terinstitusionalisasi Cross-Strait Oversight Bill . Akibatnya, ratifikasi perjanjian yang tertunda belum bisa dilakukan dan negosiasi dengan Pemerintah Cina belum bisa dilanjutkan. Selain itu, pasca pemilihan presiden tahun 2016 yang dimenangkan oleh Tsai Ing-wen dari DPP, Pemerintah Cina membekukan jalur komunikasi resmi antara SEF dan ARATS. Hal tersebut dilakukan karena Pemerintah Taiwan tidak bersedia menyatakan pengakuan secara eksplisit terhadap 'konsensus 1992' mengenai prinsip 'satu Cina'. Dampaknya, negosiasi lintas selat terhenti dan Pemerintah Taiwan tidak bisa menindaklanjuti ECFA.

---

This research attempts to answer why Taiwanese government did not follow up Economic Cooperation Framework Agreement ECFA by ratifying Cross Strait Service Trade Agreement CSSTA and continuing the negotiation upon Cross Strait Goods Trade Agreement CSGTA , whereas the existing data showed a positive outcome. As a follow up of ECFA, Taiwan and China signed CSSTA in June 2013. However in 2014 CSSTA failed to be ratified and negotiation upon CSGTA stagnated. Two level games theory by Putnam is used to answer the research question, intended to see the interaction between level I international realm and level II domestic realm . This research shows that Taiwan did not follow up ECFA because the size of level II win set was small and not overlapped. To be more specific, Legislative Yuan has not finished the discussion and pass the legislation on Cross Strait Oversight Bill. As the result, ratification of pending agreement still cannot be done and negotiation with Chinese government still cannot be resumed. Moreover, after Tsai Ing wen of DPP win presidential election in 2016, China postponed formal communication channel between SEF and ARATS. It was done due to Taiwan unwillingness to state formal recognition to ldquo 1992 consensus rdquo regarding ldquo one China rdquo principle. As the consequences, cross strait negotiation was put on hold and Taiwan cannot follow up ECFA."