Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas politik hukum kerukunan umat beragama oleh rezim-rezim yang berkuasa di Indonesia sejak Tahun 1998 sampai dengan 2008. Pengamatan terhadap model-model politik hukum yang digunakan oleh setiap rezim tersebut dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana proses demokratisasi menyentuh persoalan yang lebih esensial di dalam kehidupan masyarakat, yaitu persoalan kerukunan umat beragama. Sebagaimana dikemukakan oleh Hussein Umar, mantan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat bergantung kepada sikap tegas Negara, di dalam kaitan ini terutama Pemerintah atau Rezim Politik yang berkuasa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah mendorong segera diterbitkannya sebuah undang-undang yang mengatur kerukunan umat beragama, yang dengannya umat beragama benar-benar memperoleh jaminan kemerdekaan di dalam melaksanakan kegiatan keagamaan.

---

This thesis studies legal policy of religious harmony amongst believers by the ruling regimes in Indonesia since the year 1998 until 2008. Observation of the legal political models used by each regime was performed to measure the extent of the democratization process which is more essential matters touched on in the life of society, namely the issue of religious harmony. As stated by Hussein Umar, a former Chairman of the Board of Da'wa Islamiyya Indonesia, religious harmony is one of important pillars in maintaining the integrity of the nation and the country of Indonesia. Such effort is depend on the State assertiveness, in this connection especially the government or the ruling political regime. This research is a normative law research. The result of this study suggested that the government should encourage the immediate issuance of a law regulating religious harmony, by which religious people actually obtain assurance of independence in carrying out religious activities.

Abstrak :
Meningkatnya kekerasan yang berlatar agama dan kepercayaan, baik antar umat beragama maupun intern umat beragama sampai saat ini dinilai sangat meresahkan, dan menghawatirkan, yang jika tidak ditanggulangi, dihawatirkan akan menimbulkan perpecahan di kalangan anggota keluarga dan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait erat dengan kerukunan beragama ialah mengenai peraturan perundang-undangan yang selama ini ada yaitu UU No 1 Pnps 1965. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ horisontal, dan sistemik hukum diterapkan. Dari hasil penelitian penulis mendapakan bahwa saat ini Pengaturan Kerukunan Beragama dalam peraturan perundang-undangan di indonesia pada dasarnya telah cukup komprehensif baik dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai pada tataran Peraturan Daerah. Begitupula dengan Udang-Undang No.1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama meskipun merupakan produk Orde Lama, yang kemudian pada masa Orde baru dikukuhkan menjadi UU No.5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang. Masih efektif dan masih sangat diperlukan hingga saat ini agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam memayungi keberagaman agama yang ada di indonesia. Namun disisi lain seiring dengan berkembangnya zaman maka undang-undang penodaan agama ini perlu direvisi agar dapat mengakomodir materi muatan yang selama ini sering menjadi penyebab kerusuhan antar warga masyarakat seperti pembangunan tempat ibadah, ataupun penyiaran. The increasing violence of religious background and beliefs, both internal, sectarian or religious community until recently considered to be very disturbing, and worrying, which if not addressed, it is feared will lead to divisions among the members of the family and society, even the life of nation and state. Closely related to religious harmony is the legislation that has been there PNPS namely Law No. 1 of 1965. The research was conducted by using the analytical descriptive method with normative juridical approach. Normative juridical approach is used to determine the extent to which the principles of law, the synchronization vertical / horizontal, and systemic applicable law. From the results of the study authors that are assigned the current setting of Religious Harmony in legislation in Indonesia has been quite comprehensive basically good of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to the level of regional regulation. Neither the Act No.1/PNPS Shrimp / 1965 on the Prevention of Abuse and / or blasphemy although it is a product of the Old Order, which was then in the new Order under Law No.5 of 1969 Determination of Various Statements About President And the Rule of Law As the President defined as the Act. Still effective and still very necessary today to avoid a legal vacuum in which there is an overarching religious diversity in Indonesia. But on the other hand along with the development time of the desecration of religious laws need to be revised in order to accommodate for this substance is often the cause of unrest among the citizens of the community such as the construction of places of worship, or broadcasting.

Abstrak :
Manusia telah berevolusi sedemikian rupa dan menjadi makhluk yang mampu berpikir secara berkelanjutan. Hal ini membuat spesies kami mampu bertahan hidup secara bebas, sehat, serta manusiawi. Namun, manusia tidak dapat bergerak di tempat jika kita ingin berharap masa depan yang lebih baik. Sebuah hubungan yang harmonis dengan alam patut dibangun untuk menciptakan relasi manusia dan lingkungannya terus sehat. Tidak hanya dengan alam, tetapi juga sesama manusia, sesama jiwa, sesama pikiran. Indonesia merupakan negara yang selama ini selalu mengedepankan keberagaman yang bersatu. Bahkan, itu merupakan bagian dari ideologi berbangsa negara kami. Sebenarnya, apa yang diimpi-impikan oleh bangsa Indonesia merupakan mimpi bagi seluruh kebaikan umat manusia. Sebuah komunitas makhluk yang mampu menerima perbedaan, tidak semerta-merta menjadi satu entitas, melainkan mampu mempertahankan identitas serta keunikan yang berada dalam satu untaian persatuan dan perdamaian. Toleransi keberagamaan di Indonesia mungkin terlihat mudah dan halus dari luar. Kenyataannya, banyak sekali hal-hal serta penyetaraan yang dilakukan untuk menggapai titik keharmonisan baik antar manusia maupun dengan alam. Sebagai pemikir dan perancang untuk masa depan, layaknya mempersiapkan diri untuk terus berpikir secara luas, visioner, namun tidak jumawa serta rasa menghargai. Arsitektur lalu hadir dalam menciptakan monument kebanggaan dengan memanifetasi toleransi umat beragama di Indonesia menggunakan perilaku dinamis, reflektif, serta aliran air. ......

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji mengapa di sebagian wilayah keberadaan atau pendirian rumah ibadat ragam agama tidak menjadi sumber pertikaian, seperti yang kerap terjadi di berbagai wilayah lain. Kedamaian antarumat beragama tetap terpelihara kendati wilayah itu majemuk dari segi pemeluk agama maupun keberadaan rumah ibadat. Faktor atau mekanisme apa yang berperan penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama tersebut? Persoalan itu dikaji melalui studi kasus yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan pada Februari-Maret 2018. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang terutama terbentuk akibat jalinan kekerabatan, menjadi faktor penting dalam memelihara kedamaian antarumat beragama di Desa Kertajaya Kecamatan Pebayuran. Jalinan kekerabatan itu terbentuk dalam sejarah panjang perkawinan antaretnis antara warga keturunan Tionghoa dan warga pribumi Betawi dan Sunda. Namun, dengan minimnya inisiatif pemerintah setempat untuk memperkokoh kerukunan antarumat beragama, masih menjadi tanda tanya apakah kedamaian umat beragama yang terutama bertumpu pada ikatan kekerabatan ini akan bertahan jika dihadapkan dengan perubahan sosial akibat proses migrasi pesat dan industrialisasi.

Abstrak :
Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Abstrak :
Tulisan ini memperlihatkan bahwa kekerasan bernuansa agama merupakan kenyataan yang mewarnai sejarah umat manusia. Kekerasan antaragama menjadi fenomena biasa yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti faktor penyebab kekerasan antaragama di Indonesia, khususnya relasi antara umat Islam dan Kristen. Tulisan ini juga akan memeperlihatkan tugas gereja dalam mencegah kekerasan antaragama dengan mengedepankan sekaligus menerapkan keramahtamahan (hospitalitas). Hal tersebut bukan berarti bahwa gereja merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi tetapi gereja adalah bagian sekaligus saksi dari sejarah kekerasan yang telah terjadi.