Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACTPlagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism."

"Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak moral, sehingga perlu direvisi. Selanjutnya, penulis juga melihat terdapat kejanggalan dalam pengaturan hak moral dalam UUHC 2002, di mana dalam penjelasan umum UUHC 2002 ini disebutkan bahwa Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) . Di sini, hak moral diartikan sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan (inalienable rights). Sedangkan bila merujuk Pasal 3 UUHC 2002 menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan hal-hal tertentu baik seluruhnya ataupun sebagian. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerancuan konsepsi mengenai hak moral dalam UUHC 2002. Terlebih tidak ada satu pasal pun yang mengatur hak moral bagi palaku dalam UUHC 2002. Lalu bagaimanakah konsep hak moral itu sesungguhnya, dan benarkah ketentuan hak moral dalam UUHC 2002 telah melebihi Pasal 6bis Konvensi Berne?. Berdasarkan hasil penelitian, konsepsi hak moral ternyata tidaklah sama meskipun di negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Berne, baik dari segi sifat maupun ruang lingkupnya. Bahkan, di negara asal konsepsi hak moral ini yaitu Perancis, pengaturan hak moral jauh melebihi ketentuan dalam Konvensi Berne. Sehingga, rekomendasi IIPA tersebut di atas adalah sangat tidak relevan. Selain itu, Hak moral ternyata tidak sama dengan hak cipta dan juga bukan merupakan bagian dari hak cipta. Hak moral lebih merupakan hak pelengkap atau hak tambahan {additiona1 rights) bagi pencipta dan/atau pelaku."

"Anime adalah satu dari banyaknya bentuk karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas segala tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Hasil bajakan terhadap anime ataupun tayangan serial anime dapat didistribusikan secara luas baik secara fisik ataupun melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pemegang hak cipta yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pihak yang bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat muncul. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pembajakan anime atau tayangan serial anime yang tersebar di internet.

---

Anime is one of many forms of cinematographic works which is one of the copyright-protected works. This protection was given to the creators and the copyright holders from all forms of copyright infringement such as piracy. Those pirated content of anime or the show’s serials can be distributed globally both in physical form or through the internet. The research method used in this thesis is normative juridical for which the reason is the use of library materials or secondary data. In this research, the thesis will discuss in regards to the copyright holder who was given the legal protection based on Indonesian Copyright Law, the parties responsible for piracy, the forms of responsibilities, and also dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The research indicates that there is piracy occurring on the internet against anime or the anime serials."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempatperdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahanpenelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnyapertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundangtersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal 114 tersebut sudahtepat atau tidak. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana PengelolaTempat Perdagangan, Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentangHak Cipta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatifyang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teorikebijakan/politik kriminal serta teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahansebagai unsur tindak pidana. Penelitian ini menggali latar belakang munculnyapertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan melalui naskah akademik,risalah sidang perumusan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,serta pendapat dari ahli hukum hak cipta. Kemudian akan menganalisis unsurkesalahan (kesengajaan) dalam rumusan Pasal 114 sebagai ketentuan pemidanaanpengelola tempat perdagangan melalui teori pertanggungjawaban pidanadikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum pidana.

---

ABSTRACTThis thesis will discuss about the criminal responsibility of commercial venue?smanagement, which is regulated under Article 10 and Article 14 of Law Number28 Year 2014 on Copyright. The two main problems of this study are thebackground on the emergence of criminal responsibility of commercial venue?smanagement under Law Number 28 Year 2014 and whether Article 114 istheoretically correct. In this study, the method used is the normative juridicalliterature in perspective of positive law which is then associated with the theoryon political criminal policy and the theory on criminal responsibility and liabilityas elements of crime. This study seeks for the background on criminalresponsibility of commercial venue?s management through academic draft,minutes of Law Number 28 Year 2014 and opinions from experts on copyrightlaw. Furthermore, this study will analyze the liability element under Article 114as the criminalization provision of commercial venue?s management through thecriminal responsibility theory, which is then associated with opinions fromcriminal law experts."