Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan aduan terkait asuransi unit link berakar dari kurangnya edukasi terkait produk yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Aduan tersebut secara umum membahas perihal kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi produk, kegiatan komunikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada calon pemegang polis tidak efektif, kompetensi dan perilaku agen asuransi yang masih kurang baik dalam memasarkan produk asuransi unit link, dan ilustrasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi dalam menggambarkan asumsi perkembangan hasil investasi masih belum tepat. Penelitian dengan metode doktrinal-normatif ini membahas mengenai perkembangan ketentuan pemasaran asuransi unit link dan solusi yang diberikan oleh OJK terhadap permasalahan aduan terkait asuransi unit link dengan menerbitkan SEOJK No.5/SEOJK.05/2022. OJK melalui surat edaran tersebut menerbitkan ketentuan untuk memperbaiki praktik pemasaran dan transparansi informasi dalam pemasaran produk asuransi unit link. Surat edaran ini mengatur secara rinci mengenai kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan akurat terkait produk asuransi unit link, melakukan penilaian kepahaman calon pemegang polis asuransi unit link, dan kewajiban melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan/atau audio pada saat proses pemasaran produk asuransi unit link. Hal ini penting dilakukan mengingat indeks literasi yang masih rendah, sementara produk asuransi unit link merupakan produk yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan SEOJK 5/2022 dapat mengurangi angka aduan terkait asuransi unit link yang mungkin muncul di kemudian hari apabila perusahaan asuransi mengikuti ketentuan pemasaran produk dengan baik dan OJK sebagai secara ketat mengawasi praktik pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

---

The problem of complaints related to unit-linked insurance products stems from the lack of education provided by insurance companies to policyholders. The complaints generally revolves around the lack of transparency in the delivery of product information, the ineffectiveness of communication and confirmation activities carried out by the company to prospective policyholders, the incompentence of insurance agents, and the illustrations used by insurance companies in describing assumptions of the investment return perfomance are still inappropiate. This research, which uses doctrinal-normative method, discusess the development of unit-linked insurance marketing regulations and solutions provided by OJK to the problem of complaints related to unit-linked insurance by issuing SEOJK Number 5/SEOJK.05/2022. OJK through the circular letter issued regulations to improve marketing practices and information transparency in the marketing of unit-linked insurance products. This circular letter regulates in detail the obligation of insurance companies to provide clear and accurate explanations related to unit-linked insurance products to prospective policy holders, to assess the understanding of policyholders regarding unit-linked insurance products, and the obligation to conduct documentation in the form of video and/or audio recordings during the marketing process of unit-linked insurance products. This is important to do considering the low financial literacy index, while unit-linked insurance is complex product because it combines insurance and investment elements in one product. The research found that the regulations of SEOJK 5/2022 can reduce the number of complaints related to unit-linked insurance that may arise in the future if insurance companies follow the product marketing regulation properly and OJK strictly supervises the marketing practices carried out by insurance companies."

"ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perusahaan asuransi juga turut mengembangkan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satunya, produk asuransi jiwa unit link, yaitu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan skema investasi Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa risiko investasi ditanggung oleh Tertanggung dan bukan oleh Penanggung layaknya konsep dasar asuransi. Pelaksanaan produk asuransi unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap Tertanggung/Pemegang Polis dan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan Tertanggung/Pemegang Polis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link, terkait landasan hukum penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia, kesesuaian polis asuransi jiwa unit link berdasarkan ketentuan hukum dalam bidang usaha perasuransian serta pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia.

---

ABSTRACT

Along with the development needs of the society, the insurance company also develops insurance products. One of them, unit-linked life insurance products, life insurance products that are bundled with investment schemes. In fact, the orientation of the implementation of unitlinked investments have different orientations compare to insurance protection needs. Investment requires benefit, while insurance requires protection. In addition, the unit-linked insurance states that the investment risk is borne by the Insured not by the Insurer which may not be consistent with the basic concept of insurance. The implementation of unit-linked insurance product involves the existence of an insurance agreement between the Insurer and the Insured. Seeing the element of investment in unit-linked insurance, the provision in unit-linked insurance policies should provide clear information to the prospective Insured and does not include laws that might harm the Insured. Based on this, it is necessary to do a law research on the implementation of unit-linked life insurance products, regarding legal basis of unit-linked life insurance products in Indonesia, the suitability of unit-linked life insurance policies based on legal provisions in the Insurance Business, and also the Government oversight toward the unit-linked insurance.

"

"Maraknya praktik mis-selling oleh agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi unit-link merupakan suatu isu yang kerap terjadi dalam industri asuransi jiwa belakangan ini. Skripsi ini membahas bagaimana praktik mis-selling diatur dalam hukum perasuransian Indonesia serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum perasuransian Indonesia bagi calon pemegang polis asuransi unit-link serta bentuk implementasinya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan yuridis-normatif yakni menelaah peraturan perundang-undangan. Skripsi ini juga menggunakan data pendukung yakni wawancara yang dilakukan terhadap korban mis-selling dan agen asuransi untuk mengetahui bagaimana bentuk mis-selling yang terjadi serta bagaimana perlindungan hukum diimplementasi oleh Perusahaan Asurasi Jiwa Z dalam pemasaran produk asuransi unit-link. Hasil dari penelitian mengemukakan bahwa peraturan terkait praktik mis-selling pada dasarnya sudah diatur namun pengaturannya bersifat abstrak yang mana tidak spesifik dan mendetail. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mengemukakkan bahwa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap calon pemegang polis asuransi unit-link dalam mencegah terjadinya mis-selling sudah diakomodir. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi calon pemegang polis harus senantiasa di awasi secara optimal.

---

The rampant mis-selling practices by insurance agents in marketing unit-linked insurance products is an issue that often occurs in the life insurance industry these days. This thesis discusses how the practice of mis-selling is regulated in Indonesian insurance law and how the form of legal protection provided by Indonesian insurance law for prospective unit-link insurance policyholders as well as the implementation. The research method in this thesis uses juridical-normative, namely examining laws and regulations. However, this thesis also uses supporting data which are interviews conducted with victims of mis-selling and insurance agents to find out how the form of mis-selling occurs and how legal protection is implemented in marketing unit-linked insurance products. The results of the study suggest that regulations related to the practice of mis-selling are basically regulated but the arrangements are abstract which are not specific and detailed. In addition, the results of this study also stated that regulations related to legal protection of prospective unit-link insurance policyholders in preventing mis-selling have been accommodated. However, in practice, legal protections for prospective policyholders must always be monitored optimally.

"