Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Akhmad Henry Setyawan, author

Upaya hukum pasca putusan arbitrase / Akhmad Henry Setyawan

2009

T37353

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah, author

Upaya hukum dalam perkara pidana

Jakarta: Bina Aksara, 1987

345.05 AND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Subiyanto, author

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = Remedies Proposed Revision A By Attorney in the Criminal Justice System Indonesia

ABSTRAK
Putusan Hakim kadangkala mengandung kekeliruan. Untuk memperbaiki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kekeliruan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Secara normatif, Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam...

2012

T31233

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Rifqiy El Farabiy, author

Analisis mengenai tindakan komisi pengawas persaingan usaha KPPU dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap = Analysis on the business competition supervisory commission KPPU to enforce the verdict competition law

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen pengawas pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berhak memberikan putusan tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan perdata, sehingga putusan tersebut tidak dapat di eksekusi oleh KPPU. Penelitian ini bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63942

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Armelia Maharani, author

Upaya Hukum Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Kemitraan = Legal Remedies Against Indonesia Competition Commission in Partnership Cases

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan dalam perkara kemitraan terdapat dalam Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM). Lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU UMKM, yaitu dalam PP No. 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) disebutkan pula dalam Pasal 123 bahwa tata cara pengawasan perkara kemitraan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Syah Sondang J.E., author

Kedudukan Hukum Pelapor dalam Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22639

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ratu Ratnajuita, author

Upaya Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Dinyatakan Tidak Terbukti Melanggar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25030

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Putri Sekar Langit, author

Tinjauan hukum terhadap hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang belum terpenuhi selaku kreditor pasca pembagian boedel pailit PT. UE Assa : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 = Legal overview of the rights of PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk as remaining bankruptcy creditors post boedel division of PT. UE Assa : case study Supreme Court decision No 410 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2013

[ABSTRAK
Tesis dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Belum Terpenuhi Selaku Kreditor Pasca Pembagian Boedel Pailit PT. UE ASSA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 k/Pdt.Sus-Pailit/2013) dilatar belakangi oleh PT. Wijaya Karya yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga Sby jo Nomor. 07/PKPU/2011/PN...

2015

T43033

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfonsus Gustin Wibisono, author

Analisis putusan bersifat final yang dikeluarkan majelis pengawas wilayah notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas wilayah Provinsi Kepulauan Riau nomor: W33.11/MPW-KEPRI/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008) = Analysis of majelis pengawas wilayah notary's final decision (case study of majelis pengawas wilayah in Kepulauan Riau Province number W33.11/MPW- KEPRI/VI/2008 decided on 6 June 2008) / Alfonsus Gustin Wibisono

ABSTRAK
Profesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis...

2016

T47142

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fricilia, author

Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr = Legal Remedies for Fiduciary Holders Against Confiscation of Collateral Objects Based on District Court Decision Number 305/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian