Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Akhmad Henry Setyawan, author

Upaya hukum pasca putusan arbitrase / Akhmad Henry Setyawan

2009

T37353

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Andi Hamzah, author

Upaya hukum dalam perkara pidana

Jakarta: Bina Aksara, 1987

345.05 AND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Subiyanto, author

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia = Remedies Proposed Revision A By Attorney in the Criminal Justice System Indonesia

ABSTRAK
Putusan Hakim kadangkala mengandung kekeliruan. Untuk memperbaiki putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung kekeliruan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Secara normatif, Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam...

2012

T31233

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rifqiy El Farabiy, author

Analisis mengenai tindakan komisi pengawas persaingan usaha KPPU dalam melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap = Analysis on the business competition supervisory commission KPPU to enforce the verdict competition law

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen pengawas pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berhak memberikan putusan tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan perdata, sehingga putusan tersebut tidak dapat di eksekusi oleh KPPU. Penelitian ini bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63942

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Armelia Maharani, author

Upaya Hukum Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Perkara Kemitraan = Legal Remedies Against Indonesia Competition Commission in Partnership Cases

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan dalam perkara kemitraan terdapat dalam Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM). Lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU UMKM, yaitu dalam PP No. 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) disebutkan pula dalam Pasal 123 bahwa tata cara pengawasan perkara kemitraan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simorangkir, Ari Mangiring, author

Upaya hukum wajib pajak atas ketetapan pajak =

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu pewujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan Negara dalam Pembangunan Nasional guna tercapainya tujuan negara. Penting dan strategisnya peran serta sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28853

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Claudia Okta Rini, author

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP: studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan vs Kepala Kepolisian wilayah Kota Besar Surabaya

Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S573

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Putri Sekar Langit, author

Tinjauan hukum terhadap hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang belum terpenuhi selaku kreditor pasca pembagian boedel pailit PT. UE Assa : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 = Legal overview of the rights of PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk as remaining bankruptcy creditors post boedel division of PT. UE Assa : case study Supreme Court decision No 410 K/Pdt.Sus-Bankrupt/2013

[ABSTRAK
Tesis dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Belum Terpenuhi Selaku Kreditor Pasca Pembagian Boedel Pailit PT. UE ASSA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 k/Pdt.Sus-Pailit/2013) dilatar belakangi oleh PT. Wijaya Karya yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga Sby jo Nomor. 07/PKPU/2011/PN...

2015

T43033

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alfonsus Gustin Wibisono, author

Analisis putusan bersifat final yang dikeluarkan majelis pengawas wilayah notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas wilayah Provinsi Kepulauan Riau nomor: W33.11/MPW-KEPRI/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008) = Analysis of majelis pengawas wilayah notary's final decision (case study of majelis pengawas wilayah in Kepulauan Riau Province number W33.11/MPW- KEPRI/VI/2008 decided on 6 June 2008) / Alfonsus Gustin Wibisono

ABSTRAK
Profesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis...

2016

T47142

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damian Agata Yuvens, author

Dilema upaya hukum terhadap penyadapan

Abstrak
Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:3 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian