Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Princeton, N.Y. : Princeton Urban and Regional Research Center , 1980
351.818 URB (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
S. Pamudji
Jakarta: Bina Aksara, 1985
351.818 PAM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dordrecht, Holland: Foris, 1986
352.941 8 IND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Focusing on Latin America where urbanization is most advanced, this book studies the complexity of a ‘mega-urban system’ and explores interrelations between sectors and issues by providing an in-depths study of one particular city, Santiago de Chile. The book attempts to (i) focus on the emergence of risk in megacities by analyzing risk elements, (ii) evaluate the extent and severity of risks, (iii) develop strategies to cope with adverse risks, and (iv) to guide urban development by combining concepts with empirical evidence.
Drawing on the work of an interdisciplinary and international consortium of academic and professional partners, the book is written for scholars in cross-cutting areas of urban, sustainability, hazard, governance and planning research as well as practitioners from local, regional and international organizations."
Lengkap +
Berlin: Springer, 2012
e20397275
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Harahap, Rasya Larasati
"Jawa memiliki dimensi sejarah yang rumit dan memiliki intensitas urbanisasi tertinggi di antara wilayah lain di Indonesia. Pusat kota di kota-kota pesisir Jawa salah satunya Surabaya yang kemudian difungsikan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah dari Belanda ke Timur Tengah akhirnya tumbuh sebagai tempat utama kegiatan dari lalu lintas kegiatan perdagangan yang tinggi. Pengaruh Belanda akan menyarankan perubahan dalam pemukiman manusia di mana pola baru dari sistem kerajaan Jawa sebelumnya kemudian akan dimodifikasi di sebagian besar kota-kota besar pesisir. Intensitas urbanisasi di Jawa kemudian menjadi menarik karena juga menunjukkan adanya aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan pemukiman manusia yang dibangun di sekitar pusat kota kolonial awal. Permukiman manusia akan selalu tumbuh dan berubah seiring dengan usaha manusia untuk menciptakan keadaan pemukiman yang paling optimal. Belanda membangun dan merencanakan pusat kota di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pemukiman mereka di lingkungan perkotaan. Konsep Ekistic oleh Doxiadis terlihat melengkapi pertanyaan bagaimana pusat kota di kawasan kolonial yang lingkungannya berubah menjadi lokus aktivitas pusat kota baru yang berkembang dan signifikan di masa kini. Fenomena ini sendiri akan berkorelasi dengan lima unsur alam, manusia, masyarakat, kerang, dan jaringan sebagai unsur Ekistik. Ekistic kemudian ditarik kembali sebagai salah satu metode berpikir dalam proyek-proyek sebelumnya dimana pemikiran pertumbuhan kota diterapkan. Fenomena ini sendiri akan berkorelasi dengan lima unsur alam, manusia, masyarakat, bangunan, dan jaringan sebagai unsur Ekistik. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kawasan dari beberapa pusat kota maju di Surabaya yang terus berkembang tak terpisahkan dari masyarakat masa kini dengan menggunakan elemen Ekistik dari Doxiadis.

Java has an elaborate historical dimension and has the highest urbanization intensity among Indonesia's other regions. The downtown in coastal cities of Java and one of them is Surabaya which then functioned as the spice trade route from the Netherlands to the Middle East ends up growing as the primary placeholder of the activities from high traffic of the trading activities. The influence of the Dutch would suggest changes in a human settlement where the new pattern of earlier systems of the Javanese kingdom would later be modified in most coastal big cities. The Intensity of urbanization in Java then becomes intriguing since it also indicates the activity needed to create human settlements built in the initial surrounding colonial city centers. The human settlement would always grow and change as man endeavored to create the most optimum settlement state. The Dutch built and planned the surrounding city center to satisfy their settlement needs in an urban setting. The concept of Ekistic by Doxiadis is seen to complement the question of how the city center in the colonial area has its surroundings turned into a significant activity in the development of a new city center in the present time. This phenomenon alone would correlate with the five elements of nature, man, society, shells, and networks as the Ekistic elements. Ekistic then retracted as one of the thinking methods in his previous projects where the thinking of city growth was applied. This phenomenon alone would correlate with the five elements of nature, man, society, shells, and networks as the Ekistic elements. This thesis aims to analyze the area of the several developed city centers in Surabaya that continues to grow inseparably amongst present people using the Ekistic elements from Doxiadis."
Lengkap +
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tusy Augustine Samallo Adibroto
"ABSTRAK
Pertumbuhan penduduk yang pesat - khususnya di DKI Jakarta - mengakibatkan tekanan yang berat terhadap kota, sehingga untuk mengatasinya dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah JABOTABEK yang menghasilkan strategi pembangunan arah timur - barat di kota-kota sekitarnya. Maka dilaksanakan pembangunan kota baru mandiri (self-contained) Bumi Serpong Damai seluas 7.000 ha. Diharapkan kota baru tersebut tidak lagi bergantung pada kota induk karena akan dilengkapi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup serta fasilitas perkotaan lain bagi penduduknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan membangun suatu kota baru mandiri dapat tercapai, apalagi jika mengingat 'jarak' yang relatif dekat dengan Kota induk dan aksesibilitas yang baik. Hal ini mengingat kenyataan terjadinya gerak ulang alik yang diambil sebagai indikator kemandirian suatu kota baru yang cukup besar ke Jakarta mencapai 310.085 jiwa/hari pada tahun 1986. Penelitian dilakukan dengan pengambilan sampel secara stratified random sampling terhadap 219 KK dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara berstruktur dan mendalam. Lokasi penelitian dilakukan selain di kota baru, juga diambil kota pembanding Bekasi yang dianggap dapat mewakili kondisi kota baru pada tahap yang sudah lebih berkembang. Data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan persentase maupun dengan uji statistik Kruskall Wallis dan tes U-Mann Whitney (X2). Penelitian menghasilkan temuan bahwa untuk kegiatan bekerja, di kota baru perlu adanya sumber penggerak kerja (employment generator) dan kesempatan antara (intervening opportunity) yang dalam hal adalah kota Tangerang, keberadaan PUSPIPTEK, ITI dan pabrik-pabrik sepanjang jalan Serpong-Tangerang. Selain itu, perlu dipikirkan pembangunan fasilitas perkantoran baik pemerintah maupun swasta karena adanya kecenderungan kota baru diisi oleh orang-orang yang berstatus kerja mantap sehingga sulit untuk pindah kerja. Untuk fasilitas perkotaan lainnya perlu dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas yang memadai tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Khusus untuk fasilitas pendidikan perlu prioritas pembangunan lebih banyak SD karena tingginya angka keluarga-keluarga muda."
Lengkap +
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muchlis Rantoni Luddin
"ABSTRAK
Pertumbuhan kota biasanya berhubungan dengan adanya gejala urbanisasi, yang lazim diartikan sebagai proses perubahan proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan. Dengan kata lain urbanisasi baru dapat terjadi apabila angka pertumbuhan penduduk perkotaan lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk pedesaan. Bila angka pertumbuhan penduduk di kedua daerah itu sama, urbanisasi dapat dikatakan tidak terjadi.
Para ahli melihat bahwa pertumbuhan kota berlangsung karena dua hal, yakni apa yang disebut sebagai pertumbuhan alami sebagai selisih kelahiran dan kematian, serta reklasifikasi dan migrasi. Faktor yang terakhir ini memberikan kontribusi pertumbuhan kota berupa pertambahan penduduk karena migrasi masuk ke kota dan penggabungan wilayah kota disebabkan perluasan wilayah dan reklasifikasi desa menjadi wilayah kota.
Reklasifikasi dan migrasi umumnya lebih banyak terjadi pada wilayah-wilayah yang berdekatan dengan pusat perkotaan, di mana hampir seluruh kegiatan masyarakat, baik itu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, perdagangan sosial budaya maupun kegiatan lainnya dipusatkan.
Dilihat dari sudut itu, urbanisasi yang terjadi bisa diartikan sebagai proses menjadi kotanya suatu daerah atau wilayah pedesaan akibat adanya pengaruh yang kuat dari kegiatan pusat perkotaan. Dengan demikian wilayah pedesaan akan mengalami proses menjadi kota bila kegiatan-kegiatan yang bersifat kekotaan terjadi di daerah pedesaan.
Kegiatan kekotaan pada dasarnya membawa pengaruh perubahan terhadap masyarakat pedesaan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan masyarakat. Perubahan ini semakin tampak dengan jelas apabila kita melihat bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan perilaku orang desa. Secara sepintas lalu perubahan-perubahan itu terjadi akibat berkembangnya kebudayaan kota yang memasuki wilayah pedesaan, sehingga kehidupan pedesaan mengalami proses perkotaan.
Urbanisasi (proses menjadi kota) juga terlihat di desa Sepanjang Jaya Kota Administratif Bekasi. Secara fisik desa Sepanjang Jaya berkembang dengan makin tumbuhnya wilayah desa dengan berbagai pembangunan perumahan, pembangunan fasilitas perkotaan seperti prasana dan sarana jalan, fasilitas penerangan jalan berupa sekolah-sekolah dan lain sebagainya.
Perkembangan wilayah desa seperti di atas berakibat tumbuhnya kesadaran untuk berusaha mengadakan proses penyesuaian dengan situasi yang berkembang. Kegiatan-kegiatan seperti menyekolahkan anak, bekerja di sektor industri, berdagang sebagai usaha diversifikasi kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat.
Adanya perubahan semacam ini muncul ketika desa Sepanjang Jaya ditetapkan sebagai salah satu desa di kota Administratif Bekasi. Secara formal desa Sepanjang Jaya dibentuk sejak tahun 1981 berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 48, bertepatan dengan pembentukan kota Administratif Bekasi. Penetapan ini sekaligus mensahkan bahwa desa Sepanjang Jaya berada di bawah pembinaan langsung Wali Kota Administratif Bekasi.
Perubahan seperti di atas memberi peluang yang besar kepada wilayah desa untuk membangun dirinya dalam pola pembangunan kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang dan Bekasi (JABOTABEK), yang berfungsi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta.
"
Lengkap +
1987
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia , 2006
307.2 BUN
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tawakal Abdi Utomo
"ABSTRAK
Konflik tata ruang di wilayah perkotaan mdash;yang bisa berujung pada konflik lahan mdash;tidak hanya melibatkan antar masyarakat saja, tetapi juga antara masyarakat dengan pemerintah. Pada praktiknya, pemerintah seringkali menggunakan penggusuran paksa sebagai strategi untuk menertibkan lahan-lahan ilegal mdash;seperti tempat berjualan informal dan pemukiman kumuh mdash;agar peruntukannya sesuai dengan rencana tata kota. Melihat hal ini, terdapat dua pola yang terlihat pada studi-studi yang membahas penggusuran paksa. Pertama, pemerintah dan rulling group yang ada melihat bahwa pemanfaatan ruang kota harus secara legal dengan mengikuti rencana tata kota. Kedua, masyarakat miskin kota melihat bahwa ruang kota merupakan tempat yang dapat dan boleh dimanfaatkan oleh seluruh elemen masyarakat. Kedua pandangan yang saling berlawanan ini tidak pernah menemui titik temu yang solutif, oleh karenanya penulis berargumen bahwa dibutuhkan suatu lembaga mediasi untuk menjembatani kepentingan di antara keduanya agar tidak timpang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana konflik lahan yang berujung penggusuran paksa ini terjadi antara masyarakat miskin kota dengan pemerintah daerah. Selain itu, artikel ini juga ingin melihat lebih jauh peran LSM dalam kasus penggusuran paksa. Temuan dari artikel ini menunjukan bahwa LSM memiliki peranan penting tidak hanya sebagai mediator, tetapi juga sebagai pembangun kesadaran ruang masyarakat dalam konflik ruang yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.

ABSTRACT
Spatial conflict in urban areas which can lead to land conflicts involves not only inter community groups but also between communities and governments. In practice, governments often use forced evictions as a strategy to discipline illegal lands such as informal selling places and slums so that their designations are in accordance with urban planning. Looking at this, there are two patterns seen in studies that deal with forced evictions. First, the government and the existing rulling group see that the utilization of urban space must legally follow the city planning plan. Secondly, the urban poor see that city space is a place that can and can be utilized by all elements of society. These two opposing views have never met a solvent point of view, and therefore the authors argue that a mediating body is required to bridge the interests between the two in order not to be unbalanced. Using a qualitative approach with an in depth interview method, researchers wanted to see further how land conflicts that led to forced evictions occurred between the urban poor and local governments. In addition, this article also wants to see further the role of NGOs in cases of forced evictions. The findings of this article show that NGOs play an important role not only as mediators, but also as builders of spatial awareness in spatial conflict between government and society."
Lengkap +
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Leoni Gloria Nauli
"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>