Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Ika Esti Kurniawati, author

Mencari bentuk ideal kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia

Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27905

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Arrumaisha Rani Khairunnisa, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012

Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35567

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adinda Afifa Putri, author

Tinjauan yuridis penunjukan langsung perusahaan afiliasi BUMN sebagai penyedia jasa di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: studi kasus PT Pertamina drilling service Indonesia = Legal aspects of direct appointment state owned affiliation company as service provider in oil and gas industry: study case PT Pertamina drilling service Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aisha Hidayati, author

Pelaksanaan penggunaan tingkat komponen dalam negeri atas pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kontrak bagi hasil gross split = Implementation of the use of domestic content on products and services procurement in gross split production sharing contract of upstream oil and gas business activities

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berperan strategis dalam memajukan perekonomian bangsa, sebab setiap yang dibelanjakan dalam bidang usaha ini memberikan dampak besar bagi peningkatan Pendapatan Domestik Bruto serta membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor ini menjadi sangat strategis dan harus dipantau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia, author

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audrey Jenifer Vyatri Kartika, author

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29572

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rama Ames Remonda, author

Analisis implementasi pengembalian kembali beban pajak pertambahan nilai yang telah dibayar dalam kegiatan usaha hulu migas studi kasus PT. X = Implementation of reimbursement value added tax expense in the upstream oil and gas industry case study PT. X

Mekanisme pengembalian kembali pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu migas mengalami perubahan yang signifikan sejak PMK No. 218 Tahun 2014 diberlakukan. Tambahan persyaratan dokumen pengajuan pengembalian kembaliPPN seperti SKF, SKPN dan konfirmasi faktur pajak dari DJP membuat prosedur pengembalian kembali PPN menjadi lebih lama dari sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S64571

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti, author

Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution

[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gema Adzan Akbar Fibriano, author

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Indonesia pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi = The Use Of Foreign Workers In The Indonesian Working Area In Cooperation Contractors In The Upstream Oil And Gas Sector

Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Evasari, author

Tinjauan yuridis pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = juridical observation of insurance management in the upstream oil and gas business

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan asuransi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pengelolaan asuransi ditinjau dari bentuk perjanjianya serta kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan memilih penanggung dan prinsip penutupan objek asuransi oleh perusahaan asuransi dalam negeri. Dalam penyusunannya skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana dalam pengumpulan datanya selain melalui literatur, juga melalui Focused...

Universitas Indonesia, 2012

S43220

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian