Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Arrumaisha Rani Khairunnisa, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012

Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35567

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ika Esti Kurniawati, author

Mencari bentuk ideal kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia

Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27905

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti, author

Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution

[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia, author

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audrey Jenifer Vyatri Kartika, author

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29572

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adinda Afifa Putri, author

Tinjauan yuridis penunjukan langsung perusahaan afiliasi BUMN sebagai penyedia jasa di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi: studi kasus PT Pertamina drilling service Indonesia = Legal aspects of direct appointment state owned affiliation company as service provider in oil and gas industry: study case PT Pertamina drilling service Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai penunjukan langsung antara perusahaan afiliasi di lingkungan perusahaan PT Pertamina (Persero) selaku salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditinjau dari pedoman tata kerja yang berlaku di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan dari perspektif hukum persaingan usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62693

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gema Adzan Akbar Fibriano, author

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Indonesia pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi = The Use Of Foreign Workers In The Indonesian Working Area In Cooperation Contractors In The Upstream Oil And Gas Sector

Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nababan, Tonggo Piona Marito, author

Production sharing contract dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia: kajian mengenai pembebanan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery = Production sharing contract in oil and gas upstream business activities in Indonesia: study of the imposition of foreign employee's remuneration in cost recovery

Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66763

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian