Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai dua hal, yang pertama adalah penggambaran konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan tokoh protagonis, Uzumaki Naruto, dan tokoh antagonis, Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den (2007). Selain itu, penulis juga membahas mengenai respons penonton mengenai penggambaran konsep tersebut dalam anime Naruto: Shippuden. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep utilitarianisme tindakan yang dijelaskan oleh Ben Eggleston (2014), yaitu sebuah konsep yang memandang bahwa suatu tindakan dianggap benar jika tindakan tersebut menghasilkan kesejahteraan maksimal dibandingkan tindakan lain yang dapat dilakukan dalam situasi tersebut. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu analisis teks dan metode sinematografi sebagai metode pendukung. Analisis yang dilakukan meliputi plot, penokohan, dan dialog dari tokoh yang diteliti serta adegan visual tindakan yang dilakukan, khususnya pada sorotan kamera, bidikan kamera, warna, dan pencahayaan dari adegan yang dianalisis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan adanya konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari tindakan tokoh Uzumaki Naruto dan Uchiha Itachi dalam anime Naruto: Shipp?den. Tindakan yang dilakukan oleh kedua tokoh ditunjukkan dengan penggambaran yang bertolak belakang, namun tetap dalam ranah konsep utilitarianisme. Sebagai kesimpulan, penulis berargumen bahwa konsep utilitarianisme yang mendasari tindakan kedua tokoh dapat berfungsi sebagai referensi terhadap pendidikan moral yang ditawarkan oleh sang pengarang untuk para penonton anime tersebut.

---

This research discusses two research aspects: firstly, the depiction of the concept of utilitarianism underlying the actions of the protagonist character, Uzumaki Naruto, and the antagonist character, Uchiha Itachi, in the anime Naruto: Shipp?den (2007). The researcher also examines the audience's response to the portrayal of this concept in Naruto: Shippuden. The analysis is conducted using the concept of act utilitarianism, as described by Ben Eggleston (2014), which views an action as morally right if it maximizes overall well-being compared to alternative actions in a given situation. The methods employed to analyze the data include textual analysis and cinematography as a supporting method. The analysis encompasses the plot, characterization, and dialogue of both characters, as well as the visual depiction of their actions, particularly focusing on camera angles, shots, colors, and lighting in the analyzed scenes. Based on the conducted analysis, the researcher discovered the presence of the concept of act utilitarianism underlying the actions of both Uzumaki Naruto and Uchiha Itachi in the anime Naruto: Shipp?den. The actions of both characters are portrayed in contrasting manners, yet still within the realm of the utilitarianism concept. In conclusion, the researcher deduces that the concept of utilitarianism underlying the actions of both characters can serve as a reference for the moral education offered by the creator to the viewers of the anime."

"Vaksin merupakan manifestasi produk bioteknologi medis yang digunakan pada era modern. Vaksin memiliki peran dalam menciptakan perlindungan kelompok ditengah masyarakat (herd-immunity) utamanya dalam konteks yang penting dan mendesak seperti krisis kesehatan global. Urgensi vaksin sebagai produk bioteknologi dapat dikaji melalui teori biopolitik Michel Foucault dengan latar belakang teori utilitarianisme yang mendorong urgensi pembahasan vaksin secara filosofis. Biopolitik digunakan sebagai kekuasaan bagi otoritas dalam memberikan suatu regulasi dan mandat yang memandang masyarakat sebagai satu tubuh populasi yang dapat dapat dikelola dan dikuasai melalui intervensi disiplin dan normalisasi. Hal ini berimplikasi pada modifikasi perilaku tubuh individu (personalisasi) sebagai strategi kekuasaan (biopower) yang mendukung vaksin sebagai produk bioteknologi yang memaksimalkan utilitas dan kegunaan (utilitarian). Dengan demikian, upaya dan kebijakan otoritas dalam menciptakan angka kesehatan terwujud secara maksimal melalui penerapan kekuasaan biopolitik sebagai upaya mengontrol dan menginternalisasi populasi melalui vaksinasi

---

Vaccines as a manifestation of medical biotechnology products are used in the modern era. Vaccines have a role in creating herd-immunity, especially in important and urgent contexts such as the global health crisis. The urgency of vaccines as a biotechnology product can be studied through Michel Foucault's biopolitical theory with a background of utilitarianism theory which encourages the philosophical urgency of discussing vaccines. Biopolitics is used as a power for authorities to provide regulations and mandates that view society as a population body that can be managed and controlled through disciplinary intervention and normalization. This has implications for individual body behaviour modification (personalization) as a power strategy (biopower) that supports vaccines as biotechnology products that maximize utility and utility (utilitarian). Thus, the efforts and policies of the authorities in creating health figures are maximized optimally through the application of biopolitical power as an effort to control and internalize the populationthrough vaccination."

"[ABSTRAKMenganalisis tingkah laku negara anggota di dalam suatu institusi regional merupakan salah satu fenomena yang sering dibahas dalam Ilmu HubunganInternasional. Inggris sebagai anggota resmi Uni Eropa yang memiliki sikapskeptis yang tinggi terhadap integrasi Eropa atau yang sering disebut sebagaiEuroscepticism menjadi suatu fenomena yang unik di dalam kajian integrasiregional. Literature Review ini diawali dengan pemaparan mengenaiperkembangan definisi Euroscepticism. Kemudian, perkembangan literaturtentang Euroscepticism Inggris dapat diamati dari kecenderungan argumen para penulisnya. Literatur tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok literatur pertama membahas Euroscepticism dari sisi ekonomi. Kelompok literatur keduamembahas Euroscepticism dari sisi politik yang menjadi mayoritas literatur yangmuncul apabila membicarakan tentang skeptisme terhadap integrasi Eropa.Kelompok literatur terakhir menjelaskan Euroscepticism dari sudut pandang yangbelum banyak ditulis oleh para akademisi yaitu sisi sosial kultural. Dengankategorisasi demikian, literature review ini berupaya untuk menjabarkanperkembangan literatur Euroscepticism yang terjadi di Inggris berdasarkan realitasdan fenomena internasional. Hasil dari pemaparan literature review tentangEuroscepticism Inggris ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa fenomenaEuroscepticism di Inggris merupakan sebuah fenomena yang multi level attitudinal. Yaitu sebuah fenomena yang menjangkau semua lapisan aktor.

---

ABSTRACTAnalyzing the behavior of member states within a regional institution is one of phenomenon that often discussed in International Relations. England as an officialmember of the European Union which has a high scepticism toward Europeanintegration or which is often called as Euroscepticism became a uniquephenomenon in the studies of regional integration. This literature review beginswith an examination of the development of the definition of Euroscepticism,Furthermore, the development of Euroscepticism in England literature can beobserved from the tendency of the authors arguments. The literature is dividedinto three groups. The first group discusses Euroscepticism literature from aneconomic issue. The second group discusses literature Euroscepticism of thepolitical side. Last literature explains Euroscepticism group from the viewpointthat has not much written by writers or academics which is Euroscepticismliterature from socio-cultural side. With such categorization, this literature reviewseeks to describe the development of literature Euroscepticism in England basedon realities and international phenomenon. The results from literature reviewabout this Euroscepticism ini England produce a conclusion which is thephenomenon of Euroscepticism in England is a multi-level attitudinal phenomenon. That is a phenomenon that reaches all levels of actors., Analyzing the behavior of member states within a regional institution is one of phenomenon that often discussed in International Relations. England as an officialmember of the European Union which has a high scepticism toward Europeanintegration or which is often called as Euroscepticism became a uniquephenomenon in the studies of regional integration. This literature review beginswith an examination of the development of the definition of Euroscepticism,Furthermore, the development of Euroscepticism in England literature can beobserved from the tendency of the authors arguments. The literature is dividedinto three groups. The first group discusses Euroscepticism literature from aneconomic issue. The second group discusses literature Euroscepticism of thepolitical side. Last literature explains Euroscepticism group from the viewpointthat has not much written by writers or academics which is Euroscepticismliterature from socio-cultural side. With such categorization, this literature reviewseeks to describe the development of literature Euroscepticism in England basedon realities and international phenomenon. The results from literature reviewabout this Euroscepticism ini England produce a conclusion which is thephenomenon of Euroscepticism in England is a multi-level attitudinal phenomenon. That is a phenomenon that reaches all levels of actors.]"

"Bentham offers a detailed critique of William Blackstone's 'Commentaries on the Laws of England' (1765-9). He provides important reflections on the nature of law, and more particularly on the nature of customary and statute law, and on judicial interpretation."

"ABSTRAKEtika seringkali menjadi masalah yang membentur pembuat film dokumenter. Dilema terjadi antara mana yang harus atau tidak harus dimasukkan ke dalam film, hingga perlakuan sang sutradara terhadap narasumber dokumenternya. Salah satu kasus yang cukup ramai di tahun 2012 adalah pengakuan dari Anwar Congo, tokoh utama di film The Act of Killing, bahwa Ia merasa ditipu dan menganggap film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer tentangnya lebih banyak merugikan dirinya. Sehingga terlihat bahwa ada indikasi pelanggaran etika di dalam film ini.Namun pendapat lain akan muncul ketika membawa perspektif utilitarianisme dalam keputusan Joshua untuk membuat film The Act of Killing, bukan untuk menyulut kemarahan orang Indonesia atau untuk membuka apa yang sering disebut luka lama, melainkan mencoba menyelesaikan perihal masalah sejarah yang tidak diceritakan secara lengkap atau perihal penindasan terhadap kelompok tertentu yang masih meninggalkan luka hingga sekarang.Analisis etika yang dilakukan ingin melihat apakah terbukti The Act of Killing sebagai film dokumenter melanggar beberapa nilai etika film dokumenter dan kemudian melihat etika tersebut dalam perspektif utilitarianisme, apakah tak apa melanggar etika jika untuk sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang.ABSTRACT

---

Ethics often become a problem that afflicts documentary filmmaker. The Dilemma of ethics occurs between what are should or should not be included in the film, to how the director treats the sources. One significant case on this subject appears in 2012, when Anwar Congo, the main cast of The Act of Killing, confesses that he felt cheated and considers that the film made by Joshua Oppenheimer about him brings notoriety. Thus, it is apparent that there are indications of a violation of ethics in The Act of Killing movie.However, another opinion will arise when viewing Joshua rsquo s decision to make The Act of Killing from the perspective of utilitarianism. The film is not intended to ignite the anger of Indonesian people or to open the lsquo old wounds rsquo , but rather trying to resolve the subject matter of history that was not told in full package, or about oppression against certain groups that still left them traumatized.The analysis wanted to see the proof that there are some violations of documentary ethical values in The Act of Killing and then look at the ethics from the perspective of utilitarianism, does it still violate ethics when it brings something more substantial and beneficial for many people."

"Artikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

This article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia.

This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government.

The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective."

"Eliminasi hewan dengan cara yang membuat hewan merasakan sakit berkepanjangan merupakan suatu tindakan yang salah. Cara eliminasi tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman manusia bahwa hewan juga merupakan makhluk sentient, sama seperti manusia. Makhluk sentient adalah makhluk yang dapat merasakan sakit. Skripsi ini menolak cara eliminasi anjing di Bali menggunakan prinsip moral utilitarianisme menurut Peter Singer. Prinsip utilitarianisme Singer membasiskan kesetaraan antara manusia dengan hewan berdasarkan kepentingan (interest). Singer mengatakan bahwa tolok ukur paling mendasar untuk kesataraan antara manusia dan hewan adalah kemampuan rasa sakit. Sesuatu yang benar bagi kaum utilitarian adalah yang dapat memaksimalkan kebahagiaan (pleasure) dan meminimalkan rasa sakit (pain). Jika anjing-anjing di Bali dieliminasi dengan cara yang dapat menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan, berarti tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan speciesist.

---

Animal elimination by making animals painful endlessly is a bad action. That way of elimination occurs because people do not fully understand that animals are also sentient creatures, just like people. Sentient creatures are creatures which can feel pain. This script rejects dogs elimination in Bali by using principle of utilitarianism morality according to Peter Singer. The principle of utilitarianism basically discusses equal consideration between human being and animals based on interest. Singer said that the most basic benchmark for equal consideration between human being and animals is capability of feeling pain. Something right to do for utilitarians is maximize happiness (pleasure) and minimize pain. If dogs elimination in Bali is done by painful ways, the ways can be categorized into sppeciesist acts."

"Furusato Nozei merupakan sebuah program kebijakan pajak berbasis donasi untuk mengatasi masalah penurunan pendapatan daerah di wilayah rural Jepang. Program ini memberikan insentif berupa pengurangan beban pajak serta hadiah berbentuk barang yang dinamakan dengan return gift kepada para kontributornya. Dalam penelitian ini dibahas konsep utilitarianisme tindakan yang mendasari motivasi para kontributor dalam melakukan donasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori utilitarianisme menurut Ben Eggleston yang berfokus pada konsep utilitarianisme tindakan. Analisis dilakukan dengan memaparkan data jumlah kontribusi yang diterima program ini serta menganalisa rentetan tindakan yang mungkin dilakukan kontributor beserta konsekuensinya.

---

Furusato Nozei is a donation-based tax policy program to address the problem of decreasing regional income in rural Japan. This program provides incentives in the form of tax burden reduction and gifts in the form of goods called 'return gift' to its contributors. This research discusses the concept of 'act utilitarianism' that underlies the motivation of contributors in making donations. The theory used in this research is utilitarianism according to Ben Eggleston which focuses on the concept of act utilitarianism. The analysis is carried out by describing data on the number of contributions received by the program and analyzing the possible actions taken by the contributors along with its consequences."