Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of this study is to select the management zone to avoid the deterioration of environmental goods, by conducting comparative value of the economic benefits of conservation between management focused on the monument that pay attention only to the entire ecosystem of Borobudur Regions. Two hundred tourists who came to Borobudur or Iogjakarta were obtained as samples. Data were collected using interviews with structured questionnaire. Afterward, we used contingent valuafion method (CVM) to calculate the value of the economic benefits and we measured the total value of the individual consumer's willingness to conserve the heritage under several scenarios of hypothetical market. The results testify that the value of the economic benefits of Borobudur area conservation reached US$42 billion per annum or around IDR40.1 trillion. This value reflects that the area of Borobudur is important to be preserved. Such values can be operationally useful when planning and management have been conducted comprehensively. The implication of this is that government should form_a new governing body that is integrated in one management, holistic, involving multi-stakeholders both central and local governments and local communities. Organizations like these need to be run with the principle of shared responsibility and independence in financial. Therefore, as a World Heritage icon, the vision of the management of Borobudur area was needed to experience metamorphosis, from initially focus on short-term profits through increased tourism market, shifted to the achievement of long-term prosperity based conservation and education."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi determinan dan kesediaan membayar willingness to pay penghuni rumah susun Penjaringan Jakarta Utara melalui Metode Penilaian Kontijensi CVM terhadap kondisi hipotetis peningkatan luas hunian dan lingkungan kondisi yang ditawarkan dengan menggunakan metode kuesioner indepth interview terhadap 205 responden dari total 1.514 penghuni rumah susun Penjaringan. Dari hasil olah data primer dan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi WTP dapat dijelaskan dalam model berikut: Kesediaan membayar WTP penghuni rusun Penjaringan Jakarta dipengaruhi diantaranya oleh status pekerjaan, tingkat pendapatan, kesediaan membayar dan kondisi bangunan eksisting, serta tingkat pengetahuan akan program serupa. Adapun berdasarkan nilai WTP terungkap, dengan kondisi hipotetis yang ditawarkan para penghuni rusun Penjaringan secara rata-rata bersedia untuk membayar sebesar Rp. 200.300,8,-.

---

ABSTRACTThis Thesis examines the factors that affect determinants and willingness to pay of the residents of Penjaringan Flat in North Jakarta through Contingency Valuation Method CVM towards the hypothesis condition of environment and residential area increase. The condition offered uses in depth interview method with 205 respondents of the total 1,514 residents of Penjaringan Flat. Based on primary and secondary data processing, factors that affect WTP can be described by the following model Willingness to Pay WTP of the Penjaringan Flat resident is affected among others by job status, income level, existing willingness to pay and building condition, as well as knowledge level of similar programs. Moreover, based on the WTP value, it can be concluded that with the hypothesis condition, the Penjaringan Flat residents on average are willing to pay the amount of Rp200.300,8"

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."

"Air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya ketersediaan air bersih ini masih merupakan masalah. Hal ini karena terjadi ketimpangan antara kebutuhan dan penawaran air bersih. PDAM sebagai pemasok utama air bersih bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya masih menghadapi kendala dengan biaya pengolahan air baku yang semakin mahal. Hal ini karena air baku yang sebagian besar diperoleh dari Kali Brantas kondisinya semakin hari semakin memburuk kualitasnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas air Kali Brantas, seperti melalui PROKASIH untuk meningkatkan kualitas air sungai hingga mencapai golongan mutu air tertentu yang sesuai dengan peruntukan sungai tersebut. Namun demikian kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Berbagai program implementasi PROKASIH lebih menunjukkan keberhasilan dalam jangka pendek, sedang dalam jangka panjang kurang berhasil. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mengenai seberapa besar manfaat atau nilai air Kali Brantas bagi masyarakat maupun pemerintah. Untuk mengetahui nilai air Kali Brantas digunakan metode Contingent Valuation. Metode ini adalah metode survei secara langsung bertanya kepada masyarakat tentang kemauan bayar (WTP) untuk peningkatan kualitas air Kali Brantas, setelah terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai karakteristik Kali Brantas. Metode Contingent Valuation adalah metode yang tepat untuk mengetahui nilai air sungai, karena air sungai merupakan produk yang tidak dijual di pasar (non market good). Metode Contingent Valuation mampu mengukur nilai dari suatu barang yang tidak ada di pasar. Dalam metode Contingent Valuation, untuk dapat mengetahui maksimum kemauan bayar, cukup dengan memberikan informasi yang jelas mengenai barang tersebut kepada penerima manfaat. Dalam hal ini WTP akan berarti nilai kemauan untuk membayar masyarakat untuk mendapatkan kenaikan kualitas air sungai. Selanjutnya, informasi demografi masyarakat dikembangkan untuk mengetahui latar belakang penilaian masyarakat terhadap air sungai bersih. Survei ini berhasil mendapatkan 1.114 responden rumah tangga dengan karakteristik sebagian besar tingkat pendidikan SD; pendapatan rumah tangga kurang dari Rp. 300.000,- per bulan; jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4 orang; Jenis pekerjaan pedagang dan wiraswasta. Dari survei ini dapat diestimasi nilai ekonomi Kali Brantas adalah sebesar Rp. 3,179 milyar per tahun untuk masyarakat di sekitar Kali Brantas. Berbagai kebijakan meningkatkan kualitas Kali Brantas dapat dilakukan dengan memanfaatkan temuan penilaian Kali Brantas. Kebijakan secara langsung dapat dilakukan dengan merealisasikan nilai kemauan bayar masyarakat dalam bentuk iuran/pungutan, misalnya untuk membangun instalasi pengolah limbah rumah tangga secara kolektif di suatu komunitas permukiman di sekitar Kali Brantas. Sedangkan kebijakan tidak langsung dilakukan dengan mempengaruhi variabel yang berhubungan dengan tingginya WTP masyarakat terhadap Kali Brantas. Dari model regresi logistik diketahui bahwa tingginya WTP dipengaruhi tingkat pendidikan dan pendapatan rumah tangga. Penilaian ekonomi Kali Brantas dapat juga digunakan untuk melihat efektifitas dari program peningkatan kualitas Kali Brantas selama ini, menentukan biaya kerugian akibat menurunnya kualitas Kali Brantas, serta dapat pula digunakan sebagai masukan bagi penetapan tarif retribusi iuran atas penggunaan dan pencemaran air Kali Brantas."

"Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi.

---

Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting."

"ABSTRAKBerdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalammendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upayamemajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilaksanakan untukmengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jabodetabek adalahpenggantian secara bertahap dan terprogram penggunaan angkutan pribadi denganangkutan publik dengan kapasitas yang lebih besar seperti KRL.Dengan ditetapkannya PT KCJ sebagai operator KRL Jabodetabekbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidangtransportasi. Keberlangsungan operasional KRL Jabodetabek tergantung kepadajumlah pengguna jasanya oleh karena itu tesis ini mengkaji persepsi dan kesediaanpengguna jasa dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP)) terhadap keretakomersil.Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Metode ValuasiKontingensi yang secara langsung menanyakan kesediaan dan kerelaan penggunajasa dalam membayar tarif (WTP) dengan metode tawar menawar (bidding game)Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab(tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukanbesaran nilai WTP yang dipilih.Setelah metode analisis tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasilpenelitian bahwa ada hubungan antara jarak, maksud perjalanan, kualitas dankuantitas pelayanan dan pendapatan responden yang dilakukan responden denganmenggunakan KRL Jabodetabek dengan pilihan dalam menetapkan besaran WTPberdasarkan jarak tempuh.

---

ABSTRACTBased on the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesiayear 1945, road transport plays a strategic role to support the development andnational integration of efforts to promote the general welfare. One of the effortsundertaken to resolve problems of traffic and road transport in Jabodetabek,gradually replaces the use of private vehicle programmed with larger publictransportation like KRL. With the stipulation of the PT KCJ as the KRLJabodetabek operator aimed at improving service in the field of publictransportation.KRL Jabodetabek operational continuity depends on the number of serviceusers, this thesis will examine the perception and willingness to pay for thecomercial train. Method of data collection be done through the study of thecontingency valuation method that directly ask for perceptin and willingness topay tariff (WTP) by the method of bidding games. In this study, used methods ofdescriptive analysis and crosstab analysis (cross tabulation) to determine theservice user relationships in determining the value of the selected WTP.After the method of analysis has been implemented, results of researchthere is a relationship between the distance, quality and quantity of services andincome of the respondents would mean that respondents made using buses KRLwith options to determine the amount of the WTP based on the distance traveled."

"Model bisnis yang unik, aset tangible yang relatif kecil, dan aset intangible yang besar membuat perusahaan media sosial sulit untuk dinilai. Aset intangible perusahaan media sosial mencakup jumlah pengguna gratis yang secara tidak langsung akan menambah pendapatan mereka melalui partner-partner yang ingin menyerap pasar dalam dunia internet. Baru-baru ini perusahaan media sosial yang masih muda Twitter Inc. melakukan IPO dalam kondisi keuangan yang masih merah dan historikal keuangan yang tidak stabil. Penelitian ini berupa studi kasus untuk melakukan valuasi harga saham pada Twitter Inc. Valuasi dilakukan dengan metode Discounted Cash Flow dengan melakukan beberapa penyesuaian dan asumsi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada skenario pertumbuhan yang lambat harga saham Twitter adalah $19.46, skenario pertumbuhan normal harga saham Twitter adalah $30.34, dan skenario pertumbuhan cepat harga saham Twitter adalah $46.53.

---

Unique business model, relative small tangible assets, and large intangible assets make social media companies difficult to assess. Intangible assets cover free users that will indirectly add to their revenue through partners who want to tap into the internet market in the world. Recently, Twitter Inc. as a young social media company perform an IPO in still red financial condition and unstable financial history. This research is a case study to conduct valuation at Twitter Inc. Valuation carried out by the Discounted Cash Flow method with some adjustments and assumptions. The results revealed that in slow growth scenario Twitter stock price is $ 19.46, normal growth scenario Twitter stock price is $ 30.34, and rapid growth scenario Twitter stock price is $ 46.53"

"Tesis ini memaparkan hasil internalisasi biaya eksternal industri tahu skala kecil. Internalisasi biaya eksternal dilakukan dengan estimasi besaran kesediaan membayar iuran pengelolaan IPAL oleh Industri Tahu Skala Kecil dan perhitungan besaran subsidi oleh pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang didasarkan survei menggunakan format Stated Preference dengan pendekatan metode Contingent Valuation di dua kelurahan di Kota Bandung. Metode elisitasi yang digunakan adalah closed-ended dichotomous choice melalui teknik Double Bounded (DB) dengan pengumpulan data melalui survei langsung ke Industri Tahu Skala Kecil. Dari 150 responden, 141 di antaranya (94%) bersedia membayar iuran pengelolaan IPAL. Analisis model DB dengan menggunakan semua data responden menunjukkan bahwa pendidikan, lama usaha, status kepemilikan lahan dan jumlah konsumsi gas elpiji berhubungan positif dengan nilai WTP dan menjadi variabel yang signifikan pada level 0.05. Dari hasil estimasi yang dilakukan, nilai WTP sebesar Rp. 36.000,- perbulan. Sehingga internalisasi biaya eksternal dari industri tahu sebesar Rp. 18.144.000,- pertahun dan nilai subsisi dari pemerintah sebesar Rp. 23.202.000,- pertahun.

---

This thesis presents the results of the internalization of external costs of smallscale tofu industries. Internalization of external costs is done with estimated amount of willingness to pay dues wastewater management by Smallscale Industries and calculated the amount of subsidy by the government. This research is quantitative based surveys using Stated Preference format under the Contingent Valuation approach, in two villages of Bandung City. Elicitation method employed was closed-ended dichotomous choice of Double-Bounded (DB) technique by collecting data through direct interviews to respondens.

Calculated from the total of 150 respondents, 141 (94%) were willing to pay a management dues IPAL. DB model analysis using all the data of the respondents indicate that education, longterm business, land ownership status and amount of LPG consumption positively related to WTP value and be a significant variable in the level of 0,05. From the results of the estimates, the value of WTP is Rp. 36.000,- permonth. So the internalisation of external costs from industries is Rp. 18.144.000,- peryear and from the government subsidy is Rp. 23.202.000,- peryear."

"This research aims to explore quantified of monetary use value of food quality in the context of food security. Data were obtained from interviews towards 561 people of rural area in regency of Sleman, Bantul, Kulon Progo and Gunungkidul which are all in Yogyakarta Special Province or Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). This research uses close-ended contingent valuation method (CVM). The result points out that the public willingness to pay for better food quality is high. Thus, the public loss which is caused by poor management of food security policy will be very high in financial term."

"Persaingan dalam penggunaan terus meningkat, sementara daya dukung bumi tidak bertambah. Salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti minyak nabati. Minyak ini, yaitu minyak kelapa sawit di Indonesia, dianggap sebagai komoditas potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan meningkat pesat karena karakteristiknya yang unik dan sifatnya yang multifungsi. Namun sayangnya, tingkat produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, inisiatif untuk intensifikasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Pilihan yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan lahan yang ada dengan melakukan penanaman kembali (peremajaan) kelapa sawit yang juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kesediaan petani untuk membayar (willingness-to-pay/WTP) dan preferensi mereka untuk melakukan peremajaan, baik untuk petani swadaya maupun petani plasma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WTP petani belum memenuhi dana minimum yang diperlukan untuk melakukan peremajaan, bahkan setelah menerima dukungan dari pemerintah. Namun, beberapa masalah lainnya penting untuk diatasi terlebih dahulu agar kebijakan intensifikasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan harapan.

---

The competition of land use is unavoidably increasing while the earths carrying capacity is impossible to expand. One of the feasible solutions is the utilization of available resources, vegetable oil. This oil, particularly palm oil in Indonesia, is presumed as potential commodities to meet global food and energy needs. In the last few years, the demand is increasing rapidly due to its unique feature of interchangeability for most purposes. However, the productivity level in Indonesia remains low. Therefore, the initiative for intensification is critical to meets future demand. An efficient option to increase this productivity is by optimizing the existing land by undertaking palm oil replanting which also aim to improve productivity. This study aims to elicit smallholders willingness-to-pay and their preferences for undertaking replanting, both for independent and plasma farmers. The result of this study shows that the smallholder farmers willingness-to-pay has not met the minimum fund required for implementing replanting even after receiving support from the government. However, overcoming several noteworthy issues are perceived as critical to push the intensification policy trajectory in Indonesia."