Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung No.41P/HUM/2009 tentang uji materiil Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang mana sebagian pihak merasa dirugikan dengan adanya Perda tersebut oleh karenanya pihak yang merasa telah dirugikan mengajuakan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu timbul permasalahan apakah pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian selain itu menginai permohonan hak uji yang di ajukan oleh pemohon ditolak Mahkamah Agung dengan alasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, namun dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mencabut ketentuan mengenai batasan waktu pengajuan hak uji apakah permohonan tersebut dapat diajukan lagi mengingat adanya asas Nebis In Idem. Maka dari itu Peraturan Daerah yang bertentangan tersebut dianggap merugikan sebagian pihak khususnya pengusaha pemilik atau pengguna jasa Alat-alat Berat dan Besar sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau ulang dengan mengajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung karena telah lewat tenggat waktu pengajuan Hak Uji Materiil hal ini juga menjadikan hambatan pihak yang merasa dirugikan karena suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang asas, materi muatannya tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dilihat dari hal tersebut seharusnya Pemerintah Daerah khususnya dalam membentuk dan/atau membuat suatu peraturan daerah baiknya di sounding agar terhindar dari konflik yang mungkin akan timbul, disosialisasikan agar masyarakat tahu serta harus diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mahakamh Agung juga baiknya memberikan kejelasan jangan hanya karena melewati batas waktu permohonan langsung ditolak tanpa melihat dahaulu dampak yang timbul dari peraturan tersebut.

---

This thesis discusses the Supreme Court ruling on judicial No.41P/HUM/2009 Regulation on Motor Vehicle Tax in particular Heavy Equipment and Large Equipment which is where most parties feel aggrieved by any local regulation therefore those who felt he had aggrieved filed a judicial review to the Supreme Court. Therefore raised the question of whether the formation of the regulation in accordance with the procedures for the establishment of legislation later than that of the right to request that the proposed test by the Supreme Court rejected the applicant with the reasons already passed the deadline for applications, but with the publication of Supreme Court Regulation No. 1 In 2011, striking down the provisions regarding the filing time limit test whether the application can be filed again in light of the principle Nebis In Idem. Thus the local regulation to the contrary shall be deemed detrimental to some people especially businessmen owners or users of services of Heavy Equipment and Large so that local regulation is necessary to review by filing a judicial (Judicial Review) to the Supreme Court because the filing deadline has passed judicial review it also makes the barriers those who feel aggrieved because of a legislation or regulations that principle, materials charges do not correspond to the establishment of procedures for legislation and regulations conflict with the higher, it should be seen from the local government, especially in established and/or local regulations make a sounding good in order to avoid conflicts that may arise, that they should know and the public should be notified to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The Supreme Court also made it clear not only a good idea because the application deadline passes immediately rejected without notice before the effects of the regulation."

"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java."

"Penelitian ini mengkaji dimensi keadilan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dilihat dan aspek struktur penerimaan kabupaten/kota dan kaitannya dengan PBBKB sebagai kompensasi terhadap pajak dan retribusi daerah yang hilang akibat pemberlakukan UU Nomor 18 Tahun 1997; relevansi keseluruhan panjang jalan sebagai faktor penentu bagi hasil, tarif, proporsi bagi hasil, formulasi bagi hasil, periode penyampaian dan ketepatan waktu penyampaian, mekanisme bagi hasil, serta kemungkinan kabupaten/kota untuk mengelola sendiri pajak ini. Dengan menggunakan metode evaluasi, fokus penelitian di Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, diperoleh temuan: Pertama, dampak pemberlakukan UU No.18/1997 dirasakan berbeda oleh daerah. Bagi Kabupaten Lebak, selain meningkatkan pendapatan, bagian PBBKB mampu mengkompensasi pajak dan retribusi daerah yang terpangkas. Bagi Kota Bandung dan Kabupaten Bogor, mampu meningkatkan penerimaan, tetapi bagian PBBKB tidak mampu menutup pajak dan retribusi yang hilang. Sedangkan bagi Kabupaten Bandung, justru menurunkan penerimaan daerah, dan bagian PBBKB tidak mampu mengkompensasi pajak dan retribusi yang hilang. Kedua, total panjang jalan sebagai faktor penentu bagi hasil dinilai tidak realistis, karena selain tanggung jawab kabupaten/kota dalam pemeliharaan hanya jalan kabupaten/kota, juga biaya pemeliharaan jalan tiap daerah tidak sama. Ketiga, ketidakjelasan dalam formulasi bagi hasil, mekanisme yang digunakan, dan total realisasi penerimaan setiap daerah, serta ketidaktentuan dalam periode penyampaian bagian daerah dan ketidaktepatan waktu penyampaiannya merupakan temuan lain dari penelitian ini. Untuk menjamin keadilan antar daerah maka direkomendasikan tiga alternatif formulasi bagi hasil PBBKB: (1) berdasarkan pendekatan pemerataan dan kebutuhan khusus dengan total kebutuhan biaya pemeliharaan jalan kabupaten/kota sebagai faktor penentu; (2) berdasarkan pendekatan pemerataan dan kebutuhan pembangunan secara umum dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai faktor penentu; (3) berdasarkan pendekatan pemerataan dan penerimaan dengan volume konsumsi bahan bakar atau jumlah kendaraan sebagai faktor penentu. Alternatif lainnya, pemungutan dan pengelolaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota."

"Penelitian ini membahas tentang analisis earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yang mengambil studi di DKI Jakarta. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah justifikasi untuk menerapkan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yaitu penerapan prinsip manfaat, adanya permasalahan kemacetan, adanya kepastian sumber pendanaan, kestabilitas dan kontinuitas dalam pendanaan. Upaya-upaya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan terkait, merancang program-program, dan koordinasi seluruh pihak terkait. Faktor penghambat yang akan muncul adalah terkait dengan sistem penganggaran, kesiapan pihak- pihak terkait dan earmarking tax yang tidak akan bekerja, sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah dari unsur masyarakat dan peraturan. Terakhir penetapan besaran earmarking (sebesar minimal 10%) didasarkan pada pertimbangan memberikan ruang bagi pemerintah dalam proses penganggaran.

---

This study discusses the analysis of earmarking tax on motor vehicle taxes that take study in Jakarta. This research uses descriptive interpretative and qualitative methode research. The results of this study is the justification to implement earmarking tax on motor vehicle tax are: the application of the benefit principle, the existence of congestion problems, give an assurance of funding at least in level minimum, stability and continuity in funding. Preparation efforts should be made by the government are: to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Besides inhibiting factors that emarged. Preparation efforts should be made by the government is to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Inhibiting factors that will arise are related to the budgeting system, the readiness of the relevant parties and earmarking tax that will not work, while the supporting factors are the society and the rules. The amount for earmarking tax (at least 10% of the revenue) based on consideration of giving more discreation for government in the budgeting process."

"ABSTRAKThis research aims to study management accounting implementation in managers decisions for setting targeting goals in service revenue of West Java province. Public sector management accounting is defined as relevant and reliable accounting information aimed at leaders with a view to planning (strategic planning, information delivery, investment assessment, budgeting, service costing, performance appraisal) and control (measuring management performance achievement by means of the achievement of targets that are in accordance with the planned program. The Vehicle Tax is the potential of substantial local taxes for revenue revenues in the western Java province. The results showed that Management Accounting has a strong relationship with Target Income Determination at West Java Provincial Income Board. Meanwhile, if seen from the result of regression equation, regression coefficient from independent variable marked positive which indicate that the implementation of good Management Accounting will increase Target Income of Regional Income Board in West Java province."

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"ABSTRACTJumlah pengguna e-Samsat di ibukota tertinggal jauh jika dibandingkan provinsi lain seperti Bali atau Jawa Timur. Volume kendaraan yang terus bertambah di DKI Jakarta seharusnya menjadi potensi efisiensi layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan pemanfaatan e-Samsat, namun hingga dua tahun setelah diresmikan e-Samsat belum mampu untuk merambah masyarakat secara luas, hal ini disebabkan oleh berbagai alasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembuatan keputusan penggunaan e-Samsat oleh Samsat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teori innovation-decision process dan metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan penggunaan e-Samsat di Samsat Jakarta Selatan tahapan yang paling signifikan adalah tahap pengetahuan (knowledge) dimana mayoritas pembayar pajak tidak mengetahui apa itu layanan e-Samsat, sebaliknya, pembayar pajak yang mengetahui e-Samsat membentuk sikap positif terhadap inovasi e-Samsat. Sikap yang cenderung positif dikonfirmasi lagi dengan minat pembayar pajak yang mempertimbangkan akan membayar pajak menggunakan e-Samsat lain kali di masa depan. Untuk itu langkah yang paling tepat untuk meyakinkan pembayar pajak untuk menggunakan e-Samsat adalah dari sosialisasi agar pembayar pajak mengetahui e-Samsat dan dapat membentuk sikap hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan e-Samsat.

---

ABSTRACTThe number of e-Samsat users in the capital is far behind compared to other provinces such as Bali or East Java. The increasing volume of vehicles in DKI Jakarta should be potential for efficiency of motor vehicle tax payment services with the use of e-Samsat, but up until two years after the launching, e-Samsat has not been able to reach the public at large, this is due to various reasons. The purpose of this study was to analyze the decision-making process of e-Samsat adoption at South Jakarta Samsat. This study uses quantitative methods with innovation-decision process theory and the method of data collection is done through questionnaires and interviews. The results showed that in the decision-making process using e-Samsat in South Jakarta Samsat the most significant stage was the stage of knowledge where the majority of taxpayers did not know what e-Samsat services were. Despite the lack of knowledge, taxpayers who knew e-Samsat formed a positive attitude towards e-Samsat innovation. A positive attitude is confirmed again with the interest of taxpayers who are considering paying taxes using e-Samsat next time in the future. Bottom line is, the most appropriate step to convince taxpayers to use e-Samsat is from socialization so that taxpayers know e-Samsat and can shape attitudes to finally decide to adopt e-Samsat."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Analisi Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah : Banyaknya wajib pajak yang enggan membayar pajak dikarenakan alasan domisili membuat Pemda harus mencari alternatif lain untuk itu pada April 2011 dibentuk Samsat Online Tiga Provinsi. Samsat ini dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh beberapa pihak namun dalam prakteknya Samsat Online ini hanya sebatas memindahkan gerai samsat masing masing provinsi ke lokasi samsat yang telah ditunjuk.

---

AbstractThis paper discusses about Analysis Implementation Of One Roof System Online of Three Provinces at One Roof System South of Jakarta, This type of research is qualitative research by descriptive analysis method. The results of this study are: The number of taxpayers who are reluctant to pay taxes due to the reason of domicile to the local government must find other alternatives, for it was formed in April 2011 One Roof System Online of Three Provinces. Units are formed based on a Memorandum of Understanding which was signed by several parties.;"