Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in

an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,

in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The

Government to protect the balancing of right and obligation between a

businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing

system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new

colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a

writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been

hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a

writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has

occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation

of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,

contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a

consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an

expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment

or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been

writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component

for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for

prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a

result, a regulation of employment that equipped with the structural component

(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national

administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural

victimitation to an outsourcing worker is happening."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pola penyelesaian konflik perselisihan hubungan industrial yang dikaitkan dengan pemikiran Austin Turk tentang kriminologi kritis dan konsep viktimisasi struktural. Data diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LBH DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015-2017. Data menunjukkan bahwa kasus perselisihan hubungan industrial paling banyak adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Indikator konflik dalam perselisihan PHK tercermin pada pekerja kontrak yang menuntut menjadi pekerja tetap, sebagai penyebab perselisihan dengan frekuensi terbanyak. Pekerja/serikat pekerja yang berada di posisi subordinat melihat pengusaha terkesan eksplotatif dan mendominasi keputusan, sedangkan pengusaha yang berada di posisi superordinat melihat pekerja/serikat pekerja selalu protes atas kebijakan perusahaan sebagai bentuk kekuasaan. Indikator viktimisasi struktural terlihat dari kerentanan status kepegawaian pekerja kontrak dan penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial, sebagai jalur penyelesaian perselisihan dengan frekuensi terbanyak. Sedangkan PHK disertai pemberian pesangon menjadi dampak tertinggi dari hasil penyelesaian perselisihan. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial memiliki beberapa kelemahan bagi pekerja/serikat pekerja yang menimbulkan viktimisasi struktural, akibat dari kerentanan mereka dalam hubungan tidak setara yang berkaitan dengan kekuatan dan kesempatan yang tersedia dalam struktur sosial, ditambah tindakan pembiaran oleh pemerintah. Sehingga disimpulkan bahwa, pola konflik yang terjadi antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja terjadi dalam pola ketidaksetaraan antara posisi superordinat dan subordinat, lalu pola viktimisasi struktural tergambar pada proses pengadilan hubungan industrial dan indikator status kepegawaian, bila dilihat dari kerentanannya.

---

ABSTRACTThis study discusses about the pattern of conflict settlement of industrial relations dispute, associated with critical criminology by Austin Turk and structural victimization. The data were obtained from Lembaga Bantuan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LBH DPD FSP LEM SPSI) DKI Jakarta within the period of 2015-2017. The data show that most industrial relations dispute cases are work termination (Pemutusan Hubungan Kerja). Indicators of conflict in disputes are reflected in contract workers demanding to become permanent workers, as the cause of the most frequent disputes. Workers/unions in subordinate positions see that entrepreneurs seem to be explosive and dominating decisions, while entrepreneurs who are in a superordinate position see workers/unions always protesting over company policies as a form of power. The indicators of structural victimization are seen from the vulnerability of employment status of contract workers and dispute settlement through Industrial Relation Court, as the most frequent dispute settlement. While, layoffs along with severance pay are the highest impact of disputes resolution. UU No. 2 Tahun 2004 on Industrial Relations Settlement has several weaknesses for workers/unions, which led to the structural victimization due to their vulnerability in unequal relationships relating to forces and available opportunities in the social structure, and the omission by the government. It is concluded that the pattern of conflict between firms and workers/unions occurs in the pattern of inequalities between superordinate and subordinate positions, then the pattern of structural victimization is reflected in the industrial relations court process and the employment status indicator, when viewed from its vulnerability."

"Studi ini melihat bahwa prekaritas kerja pada produksi film panjang dan iklan di Indonesia mendorong para pekerja ke dalam fenomena flexploitation. Dalam studi ini, konsep flexploitation merujuk pada strategi manipulasi ruang produksi serta pembentukan kondisi tidak aman yang bertujuan untuk memaksa para pekerja agar menerima kondisi kerja yang eksploitatif. Dengan menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, studi ini mengidentifikasi bahwa prekaritas kerja dalam lingkungan kerja kru produksi film secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) keresahan kru produksi film terkait prekaritas kerja yang tidak disuarakan; dan (2) ketidaktaatan pihak pemberi kerja terhadap hukum yang berlaku dalam menjamin hak normatif kru produksi. Melalui perspektif working-class criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa prekaritas kerja yang melekat pada kondisi kerja kru produksi film mendorong terjadinya dehumanisasi terhadap para pekerja. Dampak dari prekaritas kerja ini meliputi keterbatasan pilihan yang dimiliki para pekerja sehingga memaksa mereka untuk menjadi konformis dan menjerumuskan mereka ke dalam proses viktimisasi struktural.

---

This study examines the presence of work precarity within the realms of feature films and advertisings production in Indonesia, elucidating its ramifications in the context of flexploitation. Within the scope of this research, flexploitation is conceptualized as a delineate strategies involving the manipulation of production spaces and the establishment of precarious conditions, ultimately aiming to coerce workers into accepting exploitative work conditions. Utilizing the existing statistics research method and content analysis, this study identifies that work precarity within the film production crew work environment was largely caused by two factors, namely (1) the anxiety of film production crews related to unvoiced work precaricity; and (2) the employer's non-compliance to applicable law in guaranteeing the normative rights of the production crew. Through the perspective of working-class criminology, the results of the analysis show that the inherent work precarity in the conditions of film production crew environments contributes to the dehumanization of workers. The ramifications of work precarity encompass limitations on the choices available to workers, compelling them towards conformity and ensnaring them in processes of structural victimization."

"Besarnya daya serap tenaga kerja industri kreatif serta kontribusinya yang massif terhadap PDB menyebabkan pemerintah terus mendorong perkembangan industri kreatif. Namun pada kenyataannya para pekerja industri kreatif masih diliputi kerentanan dan mengalami beragam bentuk viktimisasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari literatur ilmiah dan laporan yang diterbitkan oleh SINDIKASI. Hasilnya menemukan bahwa praktik pengaturan sistem kerja fleksibel yang dilakukan oleh pekerja industri kreatif pada masa Labor Market Flexibelity atau pasar tenaga kerja fleksibel dalam rezim neoliberalisme telah membuka ruang untuk dilakukannya praktik yang disebut flexploitation. Pemerintah yang secara tidak langsung abai untuk melindungi pekerja ini diidentifikasi menyebabkan viktimisasi struktural terhadap pekerja industri kreatif.

---

The large capacity of creative industry workers and their massive contribution to GDP causes the government to continue to encourage the development of creative industries. However, in reality creative industry workers are still vulnerable and experience various forms of victimization. This paper uses a qualitative approach by using secondary data from the scientific literature and reports published by SINDIKASI. The results found that the practice of regulating a flexible work system carried out by creative industry workers during the Labor Market Flexibility in the neoliberalism regime has opened up space for a practice called flexploitation. The government which indirectly neglects to protect these workers is identified as causing structural victimization of creative industry workers."

"Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi berbagai jenis hak asasi manusia, salah satunya adalah hak atas tempat tinggal yang layak. Namun, pada kenyataannya upaya pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak menemui permasalahan, yaitu fenomena penggusuran paksa di berbagai wilayah Indonesia. Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk menjabarkan bagaimana pola, penyebab, dan dampak penggusuran paksa yang berfokus pada kasus yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode tahun 2016 sampai 2023. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi berdasarkan sumber data sekunder, seperti berita, laporan penelitian dan publikasi yang diterbitkan oleh Non Governmental Organization (NGO), artikel jurnal, dan kanal berita di youtube. Hasilnya menemukan bahwa penguasaan tanah oleh negara telah membuka ruang untuk perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah yang menimbulkan penggusuran paksa permukiman warga. Penggusuran paksa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia diinisiasi oleh negara, sedangkan korban penggusuran paksa adalah warga negara, khususnya masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, telah terjadi viktimisasi struktural terhadap para korban penggusuran paksa, yaitu penderitaan dan kerugian yang dialami berdasarkan posisi mereka yang tidak menguntungkan dalam struktur masyarakat.

---

Based on human rights principles, states have an obligation to protect, respect and fulfill various types of human rights, one of which is the right to adequate housing. However, in reality, efforts to fulfill the right to adequate housing have encountered problems, namely the phenomenon of forced evictions in various regions of Indonesia. This final project tries to describe the patterns, causes and impacts of forced evictions, focusing on cases that occurred in various regions of Indonesia in the period 2016 to 2023. This writing uses a content analysis method based on secondary data sources, such as news, research reports and publications by Non Governmental Organization (NGO), journal articles, and news channels on Youtube. The results found that land control by the state has opened up space for the development of infrastructure development and spatial planning which has the potential to lead to forced evictions of residential areas. The forced evictions that occurred in various regions of Indonesia were initiated by the state, while the victims of forced evictions were citizens, especially lower class people. Therefore, there has been structural victimization of the victims of forced eviction, namely the suffering and losses experienced based on their disadvantageous position in the structure of society."

"Skripsi ini membahas mengenai viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan korban perdagangan manusia. Penelitian skripsi ini melihat bagaimana faktor-faktor struktural di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor ideologi menyebabkan kerentanan perempuan dan anak perempuan sehingga mengalami viktimisasi dan menjadi korban perdagangan manusia. Viktimisasi yang dialami perempuan dan anak perempuan sebagai korban perdagangan manusia dapat dilihat sebagai sebuah bentuk viktimisasi struktural. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat berdasarkan hasil tinjauan literatur serta definisi konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian dengan menggunakan tiga orang korban perdagangan perempuan dan anak sebagai subyek penelitian, dimana ketiga informan tersebut menjadi temuan lapangan yang dipergunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses the victimization of women and girls who have been the victims of human trafficking. The research sees the interplay of structural factors in the society, including economic factors, social factors, and ideological factors have created vulnerability to women and girls. Such vulnerability has victimized and pushed the woman and girls into human trafficking. Thus, the victimization may be regarded as a structural victimization. The research framework is based on literature reviews and conceptual definitions. This research uses qualitative method and involves three victims of trafficking as its subjects, and analyzes their life narrations."

"Studi ini melihat bahwa prekaritas kerja pada produksi film panjang dan iklan di Indonesia mendorong para pekerja ke dalam fenomena flexploitation. Dalam studi ini, konsep flexploitation merujuk pada strategi manipulasi ruang produksi serta pembentukan kondisi tidak aman yang bertujuan untuk memaksa para pekerja agar menerima kondisi kerja yang eksploitatif. Dengan menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, studi ini mengidentifikasi bahwa prekaritas kerja dalam lingkungan kerja kru produksi film secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) keresahan kru produksi film terkait prekaritas kerja yang tidak disuarakan; dan (2) ketidaktaatan pihak pemberi kerja terhadap hukum yang berlaku dalam menjamin hak normatif kru produksi. Melalui perspektif working-class criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa prekaritas kerja yang melekat pada kondisi kerja kru produksi film mendorong terjadinya dehumanisasi terhadap para pekerja. Dampak dari prekaritas kerja ini meliputi keterbatasan pilihan yang dimiliki para pekerja sehingga memaksa mereka untuk menjadi konformis dan menjerumuskan mereka ke dalam proses viktimisasi struktural.

---

This study examines the presence of work precarity within the realms of feature films and advertisings production in Indonesia, elucidating its ramifications in the context of flexploitation. Within the scope of this research, flexploitation is conceptualized as a delineate strategies involving the manipulation of production spaces and the establishment of precarious conditions, ultimately aiming to coerce workers into accepting exploitative work conditions. Utilizing the existing statistics research method and content analysis, this study identifies that work precarity within the film production crew work environment was largely caused by two factors, namely (1) the anxiety of film production crews related to unvoiced work precaricity; and (2) the employer's non-compliance to applicable law in guaranteeing the normative rights of the production crew. Through the perspective of working-class criminology, the results of the analysis show that the inherent work precarity in the conditions of film production crew environments contributes to the dehumanization of workers. The ramifications of work precarity encompass limitations on the choices available to workers, compelling them towards conformity and ensnaring them in processes of structural victimization."

"Nilai patriarki dan neoliberalisme menimbulkan kegentingan masalah kekerasan seksual di kampus. Kondisi tersebut memunculkan resistensi berupa aktivisme yang dilakukan oleh warga kampus. Aktivisme dilakukan sebagai respons formal dan informal melalui kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Namun, aktivisme justru direspons oleh kampus dengan pengkhianatan, yang disebut sebagai institutional betrayal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk institutional betrayal yang dialami aktivis kekerasan seksual di kampus. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan feminis. Teori feminis radikal digunakan untuk menjelaskan permasalahan institutional betrayal sebagai bentuk viktimisasi struktural terhadap aktivisme anti kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian menunjukkan beragam bentuk institutional betrayal, mulai dari memaksa jalan damai, tidak menyediakan kebutuhan aktivis, hingga tidak meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Penelitian ini mengungkap bahwa viktimisasi struktural yang dialami oleh para aktivis disebabkan oleh kecenderungan kampus dalam mengadopsi budaya patriarki. Hal ini menyebabkan para aktivis mengalami institutional betrayal dalam bentuk kelalaian dan kesengajaan.

---

The system of patriarchy and neoliberalism creates a critical problem of sexual violence on campus. This condition gave rise to resistance in the form of activism carried out by campus residents. Activism is carried out as a formal and informal response through activities to prevent and handle sexual violence. However, the campus responded to activism with betrayal, known as institutional betrayal. This research aims to identify the forms of institutional betrayal experienced by sexual violence activists on campus. The study was conducted using qualitative methods with a feminist approach. Radical feminist theory is used to explain the problem of institutional betrayal as a form of structural victimization of anti-sexual violence activism on campus. The research results show various forms of institutional betrayal, such as forcing peace, not providing for activists' needs, and not apologizing for mistakes they have made. This research reveals that the structural victimization experienced by activists is caused by the campus' tendency to adopt a patriarchal culture. This causes activists to experience institutional betrayal in the form of negligence and deliberate actions."