Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bramastyasa Tarliman
Pembatalan Hak Suara Pemegang Saham Minoritas oleh Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Hukum Perusahaan Indonesia dan Australia: Putusan Pengadilan Lili Soemantri Melawan PT Cabot Indonesia = Cancellation of Minority Shareholder Voting Rights by General Meeting of Shareholders According to Indonesian and Australian Company Law: Court Decision Lili Soemantri Versus Cabot Indonesia Limited Liability Company
" Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulia Aisyah Krife
Peran AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat pada pemilu 2019 = The role of AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) in advocating indigenous Peran AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat pada pemilu 2019 = The role of AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) in advocating indigenous peoples voting rights on the 2019 election on the 2019 election
" ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan ... "
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hatigoran, Rikson
Penerapan hukum administrasi negara dan penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak = Implementation of state administration law and law enforcement infringement of voting rights norm fulfilment in simultaneous the election of the head of local government
"

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Aziz
Pertimbangan Aturan Saham Dengan Hak Suara Multipel Di Indonesia Bagi Emiten Teknologi Saat Ipo (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Hong- Kong) = Considerations For Multiple Voting Shares Regulations In Indonesia For Technology Issuers During Ipo (Comparative Study Of The United States And Hong-Kong)
" Pada tanggal 2 Desember tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 22/POJK.04/2021 (POJK 22/2021). Aturan ini memberikan keistimewaan saham dengan hak suara multipel (SDHSM) bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin melakukan penawaran umum dengan memberikan hak untuk mengesampingkan prinsip satu saham satu suara sebagaimana yang diatur didalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU  ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Tharifi
Perlindungan Konsumen pada Nasabah Perbankan di Provinsi Aceh Pasca Penerapan Perda Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah = Consumer Protection in Banking Customers in Aceh Province After the Implementation of Qanun Regulation No. 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions
" Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library