Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur. ......Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh Seasoned Equity Offering berupa Right Issue terhadap return dan likuiditas perdagangan saham perusahaan tercatat non-keuangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu tahun 2006- 2013yang dibedakan kedalam dua variabel pembeda berdasarkan jenis rights issue (sweetened and unsweetened) dan tingkat financial distress(safe, grey dan distress zone).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study.Hasil penelitian membuktikan bahwa penerbitan modal tambahan melalui rights issue bukan merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan dengan tingkat financial distress rendah yang mengalami respon negatif dari pasar atas return dan likuiditas perdagangan saham. Namun fakta yang terjadi pada perusahaan yang berada dalam safe zone tidak berlaku bagi perusahaan tercatat yang berada dalam grey dan distress zone, yang mendapat respon positif pasar.Efek pemanis (sweetener)berupa waran memberikan pengaruh kepada peristiwa rights issue yang terbukti dengan peningkatan return dan likuiditas perdagangan saham yang terjadi pada perusahaan yang berada dalam grey dan distress zone.

---

This research examines about the effect of Seasoned Equity Offering in the form of Rights Issue onreturn and liquidity of stock trading of non-financial listed company in Indonesian Stock Exchange within 2006-2013which are distinguished into two variables based on type of rights issue (sweetened and unsweetened) and level of financial distress (safe, grey and distress zone).The research method used in this study is event study.The research proves that the issuance of additional capital through rights issue is not a right option for low distress companies which have negative response from market over the return and liquidity of stock trading. However, the fact that occurs in companies which are in the safe zone does not apply for companies which are in grey and distress zone because they get positive market response.The sweetener in the form of warrants gives effect to the rights issue which is proved with the increase of return and liquidity of stock trading for companies in grey and distress zone.

Abstrak :
Dalam melaksanakan kegiatan restrukturisasi hutang, suatu perusahaan publik dimungkinkan untuk memanfaatkan berbagai instrumen pasar modal yang dianggap paling sesuai dengan keadaan perusahaan publik atau emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan penjualan atas efek bersifat ekuitas baik melakukan penjualan saham, melakukan konversi obligasi dalam penyelesaian restrukturisasi utang, dan/atau melakukan penerbitan waran. Waran yang diterbitkan sebagai bagian suatu skema restrukturisasi Emiten Pasar Modal dalam pembayaran utang tentunya memiliki risiko hukum yang tentunya berdampak kepada para pemegang saham, ataupun kepada Kreditor sebagai pemegang waran.

Melihat pada suatu aksi korporasi emiten pasar modal Indonesia pada akhir tahun 2017 lalu, PT Bakrieland Development, Tbk., melakukan penerbitan sejumlah waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Kreditornya yang didasari atas adanya Putusan Pengadilan Tinggi (order of court) Singapura. Penerbitan waran tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu seperti itu biasa disebut dengan Naked Warrant dan mengakibatkan risiko hukum, serta melakukan analogi atas celah hukum dalam mengartikan waran sebagai suatu efek bersifat ekuitas. Sehingga waran yang diterbitkan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan penerbitan waran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, hal mana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sekarang ini hanya mengatur pada penerbitan waran yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penerbitan waran tanpa melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilakukan oleh PT Bakrieland Development, Tbk., dapat menimbulkan risiko hukum kepada pemegang saham maupun para pemegang waran (kreditor), yaitu dilusi yang tak terbatas (karena tergantung pada jumlah tagihan yang dikonversi menjadi waran) serta risiko kepada pemegang waran tersendiri yang mendapatkan waran tersebut tanpa melalui mekanisme Penawaran Umum dan para pemegang waran harus berspekulasi untuk harga saham emiten tersebut setidak-tidaknya mencapai nominal harga pelaksanaan waran dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia selama masa pelaksanaan waran untuk warannya dapat di exercise.

---

In carrying out debt restructuring activities, it is possible for a public company to utilize various capital market instruments that are deemed most appropriate to the state of the public company or issuer. One of them is by selling equity securities by selling shares, converting bonds in debt restructuring settlement, and / or issuing warrants. Warrants issued as part of a restructuring scheme of the Capital Market Issuers in debt repayment certainly have legal risks which certainly have an impact on shareholders, or on creditors as warrants.

Looking at the corporate action of the Indonesian capital market issuer at the end of 2017, PT Bakrieland Development, Tbk., Issued a number of warrants without Pre- emptive Rights to its creditors based on the existence of a High Court of Singapore order. Issuance of warrants without pre-emptive rights as known as Naked Warrant results in legal risk, and makes an analogy to legal loopholes in interpreting warrants as an equity effect. So that the warrants issued do not fully meet the warrants issuance requirements as regulated in the Financial Services Authority Regulation, wherein the current Financial Services Authority Regulation only regulates on the issuance of warrants made through Pre-emptive Rights.

Issuance of warrants without pre-emptive rights carried out by PT Bakrieland Development, Tbk., Can pose legal risk to shareholders and warrants (creditors), ie unlimited dilution (because it depends on the number of bills converted into warrants) as well as risks to the individual warrants who get the warrants without going through a Public Offering mechanism and the warrants must speculate that the issuer's share price will at least reach the nominal price of the warrants in the trading of the Indonesia Stock Exchange during the exercise period of the warrants for warrants to be exercised.

Abstrak :
Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan salah satu pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Kegiatan dalam pasar modal adalah seputar perdagangan efek, yang salah satunya adalah waran yang diterbitkan menyertai saham dalam rangka penawaran umum saham. Apabila kemudian dilakukan pelaksanaan waran, Notaris dapat mengalami kendala, yaitu dalam penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kasus tertentu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menolak pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten yang disampaikan oleh Notaris tersebut. Tesis ini membahas penyebab terjadinya penolakan terhadap pemberitahuan perubahan anggaran dasar emiten oleh Notaris, dan langkah yang dapat dilakukan oleh Notaris guna mengatasi penolakan tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penolakan tersebut karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) belum mengakomodasi sepenuhnya peraturan di bidang pasar modal, dan langkah penyelesaian yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif, yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. ......Capital market is one of the sources for company's funding and one of the choices for people to invest their funds. Activities in the capital market is about securities trading, one of which is warrants issued accompanying the stocks in an initial public offering. If the warrant is exercised by the owner, Notary may run into an obstacle in submitting notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia about the increasing paid in capital of the company. In some cases, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia shall reject the notification about the amendments of the company's charter by the Notary. This thesis discusses the cause of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the notification about the amendments of the company's charter submitted by Notary, and presents method for the Notary to overcome the rejection. The research conclude that the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's rejection of the amendments of the company's charter submitted by Notary is caused by the fact that the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) has not yet accommodated the regulation in capital market thoroughly, and the method for the Notary to overcome the rejection is by doing correspondence to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method of research is juridical normative, with qualitative data analysis method and descriptive type of research, which produces a descriptive analytical research.